Kamis, 19 September 2013
Perizinan Pekerja Migran Harusnya Satu Atap
Untuk memudahkan penyelenggaraan perlindungan dan penempatan pekerja migran.
ADY
Dibaca: 970 Tanggapan: 0

Rumitnya proses pengelolaan pekerja migran mengakibatkan minimnya perlindungan. Alhasil, ketika pekerja migran terjerat kasus baik di masa prapenempatan sampai pemulangan, mekanisme penyelesaiannya pun berlarut dan penanganannya pun kadang tidak jelas. Itulah gambaran umum yang diutarakan staf divisi migrasi, trafficking dan HIV/Aids Solidaritas Perempuan, Dinda Nuurannisaa Yura, terhadap berbagai kasus yang sering menimpa pekerja migran Indonesia.

Nisa mengatakan,di Indonesia pengelolaan pekerja migran dilakukan lintas kementerian dan lembaga pemerintahan. Seperti Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Ketika terkenakasus, maka pekerja migran atau keluarganya serta pendamping harus melapor kepada tiga lembaga tersebut. Baginya kondisi itu menyulitkan dan tidak efisien sehingga merugikan pekerja migran yang kasusnya ingin segera dituntaskan.

Selain rumit dalam melaporkan kasus, Nisa melihat antar ketiga lembaga yang mengurusi pengelolaan pekerja migran itu kurang koordinasisatu sama lain. Akibatnya, penyelesaian kasus sangat lambat dan membuat keluarga pekerja migran kebingungan. Misalnya, persoalan yang dihadapi Sumi, ibu dari Warnah binti Warta Niing, seorang pekerja migran asal Karawang. Warnah tidak bisa kembali ke tanah air dan dijebloskan ke penjara oleh pemerintah Arab Saudi karena dituduh melakukan sihir.

Namun, setelah menyambangi berbagai lembaga pemerintahan untuk meminta bantuan agar anaknya dibebaskan, Sumi tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Bahkan, hampir satu tahun ini Sumi belum mendapatkan kabar resmi dari Kemlu tentang kondisi Warnah dan sejauh mana tindaklanjut yang dilakukan pemerintah. Nisa menjelaskan tidak sedikit keluarga pekerja migran yang bernasib serupa dengan Sumi. Untuk membenahi hal itu Nisa menyebut Solidaritas Perempuan mengusulkan agar RUU PPILN yang kelak mengganti UU PPTKILN mengatur agar pengelolaan pekerja migran dilakukan satu atap.

Mekanisme satu atap menurut Nisa penting karena penyelenggaraan perlindungan dan penempatan pekerja migran saat ini lintas kementerian dan lembaga pemerintahan. Dengan mekanisme satu atap maka pekerja migran dan keluarganya serta pendamping bakal dimudahkan. Misalnya, ketika terjadi kasus sebagaimana dialami Sumi, maka tidak perlu melapor kepada tiga lembaga, tapi cukup di satu institusi. Nisa menjelaskan satu institusi yang mengelola pekerja migran itu terdiri dari perwakilan setiap kementerian dan lembaga pemerintahan yang bersingungan dengan penyelenggaraan pekerja migran.

“Jadi hanya satu badan, yang dapat dipantau masyarakat dengan mudah,” kata Nisa dalam jumpa pers di kantor Solidaritas Perempuan di Jakarta, Rabu (18/9).

Pada kesempatan yang sama, staf penanganan kasus sekaligus pengacara Solidaritas Perempuan yang kerap mendampingi pekerja migran dan keluarganya, Ummi Habsyah, mengatakan tiga lembaga pemerintahan itu punya peran masing-masing. Misalnya, BNP2TKI, menangani kasus pekerja migran yang sudah pulang ke Indonesia tapi hak-haknya tidak terpenuhi. Sementara Kemlu menangani masalah pekerja migran di negara penempatan. Jika kedua lembaga itu belum menuntaskan persoalan hak-hak normatif pekerja migran, maka laporan berlanjut ke Kemenakertrans.

Namun, ketiga lembaga itu dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan persoalan yang dihadapi pekerja migran cenderung kurang responsif. Misalnya, ketika PJTKI tidak memenuhi kewajibannya kepada pekerja migran, maka BNP2TKI hanya dapat memanggil PJTKI yang bersangkutan tanpa menjatuhkan sanksi tegas.

Menurut Ummi, paling banter BNP2TKI hanya memberikan sanksi berupa pelarangan PJTKI yang bersangkutan untuk mengirim pekerja migran. Untuk selanjutnya penyelesaian kasus itu dilempar ke Kemenakertrans. Mengacu hal itu Ummi berpendapat persoalan kelembagaan antara Kemenakertrans dan BNP2TKI yang terjadi selama ini belum terselesaikan dengan baik. “Mereka (BNP2TKI,-red) lempar masalah itu ke Kemenakertrans. Jadi dualisme antara pengawasan dan teknis itu belum kelar,” ujarnya.

Sebagaimana Nisa, Ummi juga menyoroti lemahnya koordinasi antara ketiga lembaga pemerintahan yang mengurusi pekerja migran itu. Misalnya, ketika terjadi kasus di negara penempatan, Kemlu menyurati Kemenakertrans dan BNP2TKI. Namun, setelah itu tindak lanjutnya mandeg karena Kemenakertrans dan BNP2TKI mengaku belum menerima surat yang dilayangkan Kemlu atas kasus yang menimpa pekerja migran di negara penempatan. “Koordinasi mereka tidak jelas,” tukasnya.

Pelayanan Untuk TKI
Sebelumnya, Menakertrans, Muhaimin Iskandar, mengatakan dalam memberi pelayanan terhadap pekerja migran, terutama di negara penempatan, pemerintah memegang prinsip pelayanan cepat, murah dan aman. Misalnya, dalam pengurusan dokumen ketenagakerjaan bagi pekerja migran di Arab Saudi dalam program perbaikan status ketenagakerjaan atau dikenal dengan program amnesti. Muhaimin menegaskan pihak Kemenakertrans dan Kemlu tetap kompak dan terus berkoordinasi dalam menangani masalah tersebut.

Dalam menetapkan pelayanan untuk program amnesti di Arab Saudi Muhaimin mengatakan pemerintah menggunakan dua jalur resmi. Pertama, pelayanan teknis dilakukan lewat KJRI dan KBRI. Kedua, pekerja migran bisa lewat jalur perwakilan luar negeri (Perwalu) jika dibutuhkan pelayanan swasta dalam penempatan kembali ke Arab Saudi.

“Kedua jalur pelayanan amnesti itu harus berjalan secara sinergis dan pararel. Jadi pihak manapun tidak boleh memaksakan jalur lewat perwalu saja, misalnya, karena prinsip yang dilakukan dalam pelayanan adalah cepat, murah dan aman,” kata Muhaimin dalam keterangan pers yang diterima hukumonline, Selasa (17/9).

Selain berkoordinasi dengan Kemlu, Muhaimin mengatakan pemerintah Indonesia juga melakukan pendekatan kepada pemerintah Arab Saudi. Dengan begitu diharapkan dapat mempermudah pengurusan kelengkapan data imigrasi dan dokumen kerja bagi pekerja migran yang ingin bekerja kembali ke Arab Saudi. Kemudahan itu diantaranya dalam memperoleh pengguna jasa pekerja migran yang lengkap datanya untuk kelancaran pengurusan perjanjian kerja.

“Kita tetap optimis bisa menyelesaikan masalah ini. Kita pun terus berkoordinasi dengan pihak imigrasi Arab Saudi untuk bersama-sama mencari solusi dan mendapatkan kemudahan pengurusan ijin kerja bagi para TKI ,” pungkas Muhaimin.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.