Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) disarankan mencari jalan lain jika divestasi PT Bank Mutiara Tbk pada tahun kelima yang jatuh tempo pada November 2013 nanti tak berjalan lancar. Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution mengatakan, harus ada peraturan yang kuat sebelum divestasi dilakukan.
Menurut Darmin, peraturan tersebut berguna jika divestasi tak berjalan dengan lancar. Peraturan tersebut diharapkan bisa menjadi jalan keluar apabila terjadi dispute atau perselisihan. “Harus ada dan mengetahui aturan mainnya. Harus ada apa saja yang harus dipenuhi untuk penjualan Mutiara,” kata Darmin di Jakarta, Selasa (24/9).
Salah satu caranya, kata darmin, perlu adanya inisiatif dari LPS untuk membangun kesepakatan dengan sejumlah instansi penegak hukum dan pengawasan. Kesepakatan ini dilakukan apabila divestasi Bank Mutiara tak sesuai dengan harga banderolnya, yaitu Rp6,7 triliun.
“Sebelum dijual, dibuat terlebih dahulu aturannya. Saat membuat aturan, berbicaralah dengan Kejaksaaan, Kepolisian, KPK, BPK supaya terdapat kesepakatan dan kesepahaman,” ujar Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) itu.
Lebih jauh, Darmin menyarankan agar LPS tak terlalu berambisi untuk menjual Bank Mutiara seharga Penyertaan Modal Sementara (PMS) pada tahun keenam nanti. Menurutnya, penjualan bank yang dibanderol dengan harga Rp6,7 triliun itu bisa dilakukan apabila terdapat investor yang menawar dengan harga tertinggi dibandingkan investor lain.
“Jarang barang busuk kita jual mahal, pastinya tidak ada yang mau membeli. Di bawah 100 persen (PMS) juga tidak apa-apa,” kata Darmin.
Ketidakjelasan peraturan, kata Darmin, tercermin dari belum rampungnya proses likuidasi 16 bank yang ditutup saat krisis 1997 silam. Menurutnya, pengalaman ini harus menjadi antisipasi LPS yang berencana menjual Bank Mutiara. Ia mengatakan, dalam menjual Bank Mutiara, LPS memiliki waktu sampai tahun keenam.