Komisioner Komisi Yudisial, Iman Anshori datang memnuhi undangan Badan Kehormatan (BK) DPR, Rabu (25/9). Tapi, kedatangan Anshori tak membuat BK senang. Kegeraman akan pernyataan Anshori ada calo di DPR dalam pemilihan calon hakim agung pada 2012, makin menjadi.
Itu disebabkan karena Anshori memilih tak menyebutkan siapa calo yang dia maksud dan siapa calon hakim agung yang menyuap. “BK minta nama, tapi tidak saya sampaikan,” ujar Imam usai memberikan keterangan di ruang BK DPR.
Imam beralasan tidak memiliki bukti terkait dengan dugaan oknum anggota dewan yang dimaksud. Dia khawatir jika penyebutan nama itu berdampak risiko hukum seperti pencemaran nama baik. “Nanti saya bisa dituntut secara hukum. Inisial juga enggak, fraksinya juga enggak,” ujarnya.
Dikatakan Imam, pemberitaan seputar adanya calo seleksi calon hakim agung mencuat ke publik sejak adanya kasus ‘pertemuan toilet’. Yaitu pertemuanantara Bachrudin Nasori –anggota Komisi III, kini sudah dipindahkan ke Komisi II- dengan calon hakim agung Sudrajad Dimyati. Padahaln isu calo di DPR sudah disampaikan ke KY sejak lama.
Dia juga menyatakan alasan mengapa menolak undangan Komisi III untuk meminta penjelasan. “Komisi III tidak punya urusan dengan saya. Kalau BK memang berwenang karena ingin menelusuri anggotanya,” ujarnya.
Menurut Imam BK punya kewenangan untuk membersihkan lembaga eksekutif dari anggota dewan yang nakal. Namun begitu, ia tetap meragukan anggota BK dapat menjaga rahasia seputar penyebutan nama oknum anggota dewan agar tidak bocor ke publik. Ia menegaskan, sebagai orang dari kalangan hukum diperlukan jaminan agar tidak ada pembocoran nama dari anggota BK.
“Saya kan subjek hukum. Kalau saya di persoalkan sama yang saya sebut gimana. Mereka (BK, red) cuma menjamin ini tertutup, tapi saya tidak tahu, kan orang politik. Saya tidak yakin dengan kerahasiaanya,” ujarnya.