Jumat, 27 September 2013
Penerapan Justice Collaborator Harus Diperketat
Biasanya, status justice collaborator diberikan pada tahap sebelum penyidikan.
ALI
Dibaca: 5401 Tanggapan: 0

Istilah ‘Justice Collaborator’ dalam hukum pidana Indonesia masih terbilang baru. Para ahli dan praktisi hukum di Indonesia masih memperdebatkan istilah yang berasal dari Amerika Serikat ini. Salah satu topik perdebatannya adalah kapan seseorang dapat ditetapkan sebagai justice collaborator?

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana mengatakan seseorang bisa ditetapkan sebagai justice collaborator bukan hanya ketika sedang dalam tahap penyidikan, melainkan ketika sudah berstatus terpidana. Kementerian Hukum dan HAM selaku pengelola Lapas bisa mengambil peran dengan memberi pengurangan masa tahanan (remisi) kepada terpidana yang menjadi justice collaborator.

“Bila ada terpidana yang menjadi justice collaborator, kami bisa berikan remisi,” ujarnya dalam diskusi di Gedung MA, Jakarta, Selasa (24/9).

Ide pemberian keistimewaan justice collaborator kepada terpidana ini menuai kritikan dari hakim agung dan biro hukum KPK karena selama ini status justice collaborator diberikan pada tahap penyidikan, bukan setelah putusan.

Hakim Agung Surya Jaya menilai pernyataan Denny itu menyimpang dari kesepakatan bersama antar penegak hukum yang telah dituangkan dalam surat keputusan bersama beberapa waktu lalu. Menurutnya, penyematan status justice collaborator kepada tersangka itu bukan sembarangan. “Syaratnya ketat,” ujarnya.

Sebagai informasi, justice collaborator secara bebas diterjemahkan sebagai seorang yang diduga melakukan tindak pidana, lalu mau bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kejahatan yang dilakukan tersebut untuk mencari pelaku utama. Kompensasinya, orang tersebut bisa dikurangi tuntutan atau hukumannya. 

Surya berpendapat status justice collaborator itu seharusnya diberikan sebelum penyidikan dimulai. Yakni, ketika seseorang sudah mengaku telah melakukan tindak pidana, tetapi dia bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar aktor intelektual kejahatan tersebut. “Ada ukuran yang tegas. Itu ada dalam peraturan bersama lima lembaga penegak hukum,” tuturnya.

Lebih lanjut, Surya mengatakan bila ada seorang tersangka baru ‘berkicau’ di tingkat penyidikan, maka tersangka itu tak bisa lagi disebut justice collaborator. Keterangan tersangka itu hanya bisa digunakan sebagai unsur yang meringankan hukuman ketika hakim akan memvonis.

“Saya sepakat ini (pemberian status justice collaborator kepada terpidana,-red) bisa sangat membantu, tapi kita tak bisa memberikan begitu saja,” jelas Surya.

Kepala Biro Hukum KPK, Chatarina Muliana Girsang juga tak sependapat dengan Denny. Ia mengingatkan bahwa predikat justice collaborator itu tak bisa disematkan kepada pelaku utama. “Syarat utama justice collaborator itu adalah bukan pelaku utama,” ujarnya.

Chatarina mengkritik upaya Kemenkumham yang ingin menetapkan Miranda Goeltom sebagai justice collaborator. “Miranda itu kan pelaku utama,” ujarnya.

Dalam praktik, lanjut Chatarina, hakim juga sangat ketat menetapkan seseorang menjadi justice collaborator. Ia mengungkapkan dalam persidangan suatu perkara KPK pernah dianggap oleh hakim terlambat menetapkan sebagai justice collaborator. “Seharusnya kan sebelum penyidikan, tetapi kami menetapkannya pada tuntutan,” tuturnya.

Denny menjelaskan Kemenkumham juga tak sembarangan memberikan status justice collaborator kepada terpidana. Ia mengatakan bila terpidana mempunyai informasi penting untuk membongkar suatu kasus, maka akan diteruskan ke penyidik. Bila penyidik menilai keterangan itu bisa membantu membongkar suatu kasus, maka bisa dipertimbangkan pemberian remisi kepada terpidana itu.

Lebih lanjut, Denny juga setuju bila pelaku utama tak bisa disematkan status justice collaborator. Namun, dalam perkara Miranda Goeltom bisa saja pelaku utamanya ‘berubah’. “Bagaimana bila Miranda mau mengungkapkan bohir (sumber dana)? Kalau dia kasih tahu itu, maka dia bukan pelaku utama lagi. Pelaku utamanya adalah pemilik modal itu,” ujarnya.

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.