Jumat, 27 September 2013
Hakim Agung Ungkit Kembali Kasus Corby
Polisi dicurigai bermain dalam kasus ini.
ALI
Dibaca: 2877 Tanggapan: 1

Upaya Hukum baik biasa maupun luar biasa dalam kasus narkotika Schapelle Leigh Corby memang telah selesai. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga telah memberikan grasi berupa korting hukuman menjadi 15 tahun dari 20 tahun untuk Warga Negara Australia (WNA) itu. Namun, kasus ini masih menimbulkan kecurigaan.

Adalah Hakim Agung Andi Abu Ayuub yang menilai adanya ‘permainan’ dalam kasus ini. Hal ini terungkap dalam diskusi kamar pidana MA bertema “Grasi dan Remisi” yang diselenggarakan di Gedung MA, Selasa (27/9), lalu.

Andi berpendapat, dalam kasus tersebut, seharusnya Corby divonis bebas oleh hakim. “Kasus itu seharusnya vrijspraak (putusan bebas),” tegasnya. 

Ia tak asal omong. Andi mengaku telah meneliti berkas itu selama dua minggu. Andi adalah salah satu anggota tim dari MA yang memberi pertimbangan kepada Presiden untuk memberikan grasi kepada Corby. “Saya kerjakan dua minggu. Saya teliti. Itu orang sebenarnya harusnya vrijspraak,” tambahnya.

Lebih lanjut, Andi mengatakan setelah mempelajari berkas-berkas, Corby melakukan perjalanan Australia-Jakarta dengan empat kali transit. Yakni, dua kali di Australia, sekali di Jakarta, dan terakhir di Bali. “Dari empat kali perjalanan itu, baru di Bali didapati Mariyuana itu. Di Australia dan Jakarta tak ada,” ujarnya. 

Andi menuturkan keyakinannya Corby tak bersalah setelah mendengar informasi dari kepala kepolisian Australia yang menyampaikan rekam jejak Corby sebagai pelajar yang baik. “Ia tak pernah terlibat narkoba sebelumnya. Hobinya berselancar di Bali,” tambahnya.

Andi bahkan curiga ada permainan dalam kasus ini. “Hanya dua saksi yang memasukkan barang. Dia itu cantik sekali. Saya menduga polisi yang memasukan ‘barang’ itu,” tuturnya.

Sekadar mengingatkan, Corby divonis 20 tahun penjara di tingkat kasasi oleh majelis hakim yang dipimpin Mansyur Kertayasa dan beranggotakan I Made Tara serta Artidjo Alkostar pada Januari 2006. Lalu, di tingkat Peninjauan Kembali (PK), permohonan PK Corby ditolak oleh majelis yang terdiri dari Parman Soeparman sebagai ketua, serta Abbas Said dan Muhammad Taufik masing-masing sebagai anggota.

Grasi
Andi Ayyub mengatakan kasus ini memang telah selesai. Ia juga setuju bila presiden menggunakan pertimbangan-pertimbangan di luar hukum dalam memberikan grasi. Pasalnya, ketika grasi diajukan, upaya hukum sudah tidak ada lagi.

“Memang harus melihat segala aspek dan melakukan sejumlah pertimbangan, termasuk pertimbangan politik dan tinjauan bilateral,” tambahnya.

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana sepakat bahwa presiden tak semata-mata menggunakan pertimbangan yuridis ketika memberikan grasi. “Kalau urusan yuridis juga sudah selesai,” ujarnya.

Sebagai informasi, Keputusan Presiden seputar pemberian grasi Corby itu pernah digugat oleh sejumlah aktivis anti narkotika ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Namun, majelis PTUN Jakarta menolak gugatan ini dengan menyatakan bahwa pemberian grasi adalah hak preogratif presiden.

hukumnya remang-remang
 - Khoirur Roziqin
24.02.14 18:36
walaupun dikatakan tadi bahwa corby adalah orang yang tidak memiliki rekam kejahatan menurut polisi australia, itu bisa saja ada kerjasama kotor antara si terdakwa dan kepolisian negaranya agar hukumannya dikurangi. padahal dia itu orang luar negri (australia) yang tidak lama ini dikabarkan melakukan penyadapan, hendaknya pemerinta indonesia utamanya hakim agung agar melakukan tindak tegas, walaupun corby tidak memiliki rekam kejahatan, jika sudah bersalah ya hendaknya dijatuhi hukum sebagaimana tertulus di UU. ini tentang pandangan international terhadap ketegasan hukum kita. oke, kalau secara materiil hukum di Indonesia memang sangatlah lengkap dan spertinya tidak ada yang sbagus indonesia, tapi formil-nya kurang sejalan dengan hukum materiilnya.
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.