Jumat, 27 September 2013
Tak Kembalikan Barang Bukti, Kejaksaan Dihukum
Kerusakan barang bukti sitaan tanggung jawab siapa?
MYS/RFQ
Dibaca: 2560 Tanggapan: 0

Kejaksaan diharuskan membayar ganti rugi lebih dari tujuh miliar rupiah kepada Kreatikto Boentoro, warga Jakarta, Direktur Utama PT Alsintan Makmur Jaya. Ganti rugi dibebankan kepada Kejaksaan karena pengadilan menyatakan Korps Adhyaksa melakukan perbuatan melawan hukum.

Upaya kasasi yang ditempuh Kejaksaan ditolak majelis hakim agung, seperti tertuang dalam putusan MA No. 1885K/Pdt/2011 yang dipublikasikan lewat laman resmi Mahkamah Agung.

Dipimpin hakim agung Mohammad Saleh, majelis kasasi berpendapat dalil-dalil memori kasasi yang diajukan Kejaksaan tidak dapat dibenarkan. Sesuai pasal 270 KUHAP, eksekusi atas perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa. Pasal 1 angka 6 KUHAP menyebutkan jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berbekal aturan hukum itu, seharusnya jaksa melaksanakan eksekusi, termasuk atas putusan bebas. Nyatanya, hingga gugatan Boentoro diperiksa, barang bukti yang pernah disita tak kunjung dikembalikan. “Sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat. Oleh karena itu perbuatan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum dan Tergugat II harus membayar ganti rugi,” demikian antara lain pertimbangan majelis.

Boentoro memang tak hanya menggugat Kejaksaan. Tergugat I malah Bank Nagari (Bank Pembangunan Daerah) Cabang Painan; Turut Tergugat I Pemkab Pesisir Selatan, dan Turut Tergugat II puluhan petani yang pernah menerima alat pertanian dari penggugat. Tetapi dalam putusan judex facti (Pengadilan Tinggi), hanya Kejaksaan yang diharuskan membayar ganti rugi. Sedangkan Turut Tergugat I dan II dihukum untuk ‘tunduk pada putusan ini’; dan para tergugat ‘secara tanggung renteng membayar biaya perkara’. 

Tuduhan korupsi
Ihwal perkara ini tak lepas dari penyidikan perkara korupsi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Selaku Dirut PT Alsintan Makmur Jaya, Boentoro dituduh bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan Syahrial Hakim (Kepala BPD Cabang Painan) dan Syamsudarma (Kadis Pertanian Tanaman Pangan Pesisir Selatan).

Namun di pengadilan, tuduhan korupsi itu tak terbukti. Putusan MA No. 1927K/Pid/2006 menyatakan permohonan kasasi jaksa tidak dapat diterima. Walhasil, Boentoro bebas. Demikian pula nasib Syahrial Hakim dalam putusan MA No. 1957K/Pid/2006.

Masalahnya, dalam proses penyidikan itu, jaksa terlanjur menyita 247 unit alat dan mesin pertanian (alsintan). Tak hanya itu, tanah dan bangunan serta tiga unit mobil ikut disita. Rekening tersangka di bank juga diblokir. Setelah putusan bebas terbit, jaksa tak kunjung menyerahkan alsintan kepada Boentoro. Pengusaha asal Jakarta ini merasa dirugikan materiil dan moril sekitar Rp239 miliar, dan karena itu ia menggugat. 

Pengadilan Negeri Painan, Februari 2009, mengabulkan sebagian gugatan Boentoro. Kejaksaan diharuskan membayar ganti rugi hingga Rp12,5 miliar. Tetapi Pengadilan Tinggi Sumatera Barat mengoreksi angka ganti rugi itu menjadi Rp7,39 miliar.

Kepala Pusat Penerangan Hukum, Setia Untung Arimuladi mengatakan setelah mengecek ulangputusan MA, ia langsung menghubungi Kejaksaan Negeri Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sayangnya, pihak Kasie Penkum maupun Kajari Painan tak juga merespon.

Makanya, Untung belum mendapat informasi apakah sudah menjalankan amar putusan MA perihal membayar ganti dan mengembalikan barang bukti atau sebaliknya, termasuk upaya hukum Peninjauan Kembali. “Saya belum dapat komentar, karena belum dapat informasi dari Kajari bersangkutan,” ujarnya kepada hukumonline, Jumat (27/9).

Menurutnya, dalam melakukan penyitaan barang bukti jaksa tidak bisa sembarang. Jaksa harus merujuk pada standar operasional prosedur yang suduah ditetapkan. “Kita ada standar operasional prosedur dalam melakukan penyitaan,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.