Jumat, 27 September 2013
Meramu Formula Tepat Pengelola Hulu Migas
Harus ada pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya korupsi.
CR15
Dibaca: 2593 Tanggapan: 0

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) lahir sebagai inisiatif pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sektor hulu Migas dalam negeri. Lembaga ini dibentuk di awal tahun 2013, setalah Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dibubarkan karena keberadaannya dinilai bertentangan dengan konstitusi.

Sayangnya, di usia yang belum genap setahun, Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ditangkap KPK atas dugaan kasus suap. Industri hulu migas sontak kembali menjadi sorotan. Publik semakin mengkritisi pengelola industri yang kabarnya rawan uang pelicin itu. Beragam formula diramu sejumlah kalangan untuk memperbaiki tata kelola industri hulu migas.

Formula yang paling ekstrem dosisnya adalah tuntutan pembubaran SKK Migas. Ketua Center for Petroleum and Energy Economic Studies (CPEES) Kurtubi menilai, pembubaran SKK Migas bisa menjadi titik awal pembenahan sistem pengelolaan migas. Menurutnya, jika SKK Migas tidak dibubarkan maka keberadaan lembaga itu akan terus merugikan negara.

“Sistem yang harus diubah dan SKK Migas dibubarkan, sebab keberadaannya sangat merugikan negara,” katanya.

Namun pendapat Kutubi berseberangan dengan Anggota Komisi VII DPR Fraksi Golkar Satya Widya Yudha. Dia mengatakan, pembubaran SKK Migas merupakan langkah yang tidak bijaksana. Menurutnya, yang dibutuhkan oleh rakyat adalah konstitusi yang berfungsi mengevaluasi pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan kontraktor dan dibayar pemerintah dalam mekanisme bagi hasil produksi dalam sistem kontrak bagi hasil/production sharing contract (PSC).

"Kita butuh institusi yang melakukan evaluasi itu. Kalau dibilang (SKK Migas) dibubarkan, lantas fungsi itu tidak ada, tidak bijaksana," ujar Satya.

Jika ditelisik, sesungguhnya persoalan mendasar adalah tata kelola migas yang selama ini belum efektif. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang belum transparan membuka celah penyimpangan oleh lembaga yang mengelola usaha hulu migas.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2009-2012 di saat SKK masih bernama BP Migas dan di bawah pimpinan Raden Priyono, ditemukan 28 dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Migas. Penyimpangan itu ditaksir berpotensi merugikan negara sebesar Rp207.112.380.00 atau USD137.143.740.

Dari 28 temuan itu, dugaan penyimpangan terbesar yakni dalam hal cost recovery, di mana banyak terjadi penggelembungan dan mark up. Model penyimpangan korupsi seperti itu, telah memenuhi dua unsur pelanggaran aturan yang berdampak kepada kerugian negera.

Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah melaporkan indikasi penyimpangan minyak di BP Migas kepada KPK. Namun, lembaga anti rasuah saat itu hanya menjadikan laporan tersebut sebagai bahan kajian. Padahal pada laporannya itu, kerugian negara sejak 2000-2009 mencapai Rp194 triliun akibat tidak transparannya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas.

Anggota Komite IV DPD Hasbi Anshory yang berasal dari Jambi mengakui, selama ini pengelolaan industri migas memang belum transparan. Bahkan, pemerintah daerah saja tidak pernah mengetahui jumlah lifting di daerahnya. Berdasarkan pengamatan Hasbi, selama ini pembagian dana bagi hasil hanya dilakukan dengan mengumpulkan para pejabat dispenda tanpa dijelaskan sumbernya dari sumur mana. Padahal, kejelasan mengenai lifting adalah modal bagi pemerintah daerah untuk bisa meminta cost recovery.

“Setiap saya ke daerah, pemerintah setempat tak pernah tahu berapa lifting di daerahnya. Padahal, pipa-pipa lifting banyak yang melewati pemukiman penduduk di daerah. Kalau meledak, tentu yang pertama menanggung akibatnya masyarakat di daerah,” tutur Hasbi.

Persoalan transparan pengelolaan migas tak berhenti sampai pada jumlah lifting yang tidak diketahui oleh pemerintah daerah. Jumlah lifting dari laporan yang dikeluarkan perusahaan dengan yang diterima negara pun tak sama. Celakanya, perbedaan laporan ini hingga sekarang belum ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

Menurut Anggota Tim Advokasi Koalisi Masyarakat untuk Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Sumberdaya Ekstraktif, Publish What You Pay (PWYP), Aryanto Nugroho, ada sekitar 29 juta dollar AS perbedaan jumlah lifting yang ditemukan Extractive Industry Tranparency Initiative (EITI) Indonesia tahun 2009.

Masalah lainnya yang juga belum dapat diakses secara transparan adalah mengenai cost recovery. Aryanto mengatakan, masyarakat sipil yang berada di daerah telah memberi masukan agar cost recovery bisa dibuka. Selain itu, merujuk UU Keterbukaan Informasi Publik dan EITI, Aryanto mengusulkan kontrak menjadi dokumen publik, bukan dokumen rahasia. Ia menyampaikan, pihaknya menilai hal ini perlu diatur dalam RUU Migas.

Perkuat pengawasan

Kewenangan SKK Migas memang cukup besar dengan diamanatkan untuk menyelenggarakan fungsi menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No.9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Sayangnya, pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan yang demikian besar itu tak maksimal selama ini. Sebab, tidak semua hal terkait SKK Migas dikonsultasikan dengan Komisi Pengawas. Hal-hal yang dikonsultasikan, antara lain kebijakan, penggantian deputi, pengajuan anggaran atau target lifting. Sedangkan hal-hal yang tidak dikonsultasikan, terutama hal-hal bersifat mendetail seperti tender.

Formula yang menjadi benang merah dari banyak pendapat adalah pencegahan korupsi dengan penerapan prinsip-prinsip pengawasan yang lebih ketat. Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, menilai perlu lembaga pengawasan terhadap SKK Migas karena Satuan Khusus ini rawan korupsi. Mengelola dana besar, tapi anggarannya tidak melalui APBN, membuat godaan terhadap pimpinan SKK Migas besar. Karena itu, kata Pramono, perlu diperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal SKK Migas.

Politisi Partai Gerindra, Martin Hutabarat meminta pemerintah serius memikirkan pola pengawasan yang ketat terhadap SKK Migas. Cuma, ia kurang sepakat kalau penguatan pengawasan diikuti pembentukan lembaga baru untuk mengawasi. Pembentukan lembaga baru akan membutuhkan biaya besar.

“Pemerintah harus memikirkan cara tepat melakukan pengawasan. Jangan membentuk lembaga terus, kan biayanya besar. Pengawasan Migas ini sangat lemah,” ujarnya.

Tanpa pembentukan lembaga pengawas baru pun sesungguhnya kontrol terhadap SKK Migas dapat lebih dioptimalkan. Komisi Pengawas yang selama ini telah ada dapat didorong untuk menjalankan fungsinya lebih maksimal. Selain itu, pengawasan yang kuat antara lain dapat dilakukan melalui mekanisme kontrol anggaran. Dengan demikian, anggaran SKK Migas harus masuk ke dalam rumusan APBN yang dibahas oleh pemerintah dan parlemen.

Anggaran SKK Migas selama ini tidak masuk APBN, melainkan anggaran tersendiri yaitu dipotong langsung dari pendapatan hulu migas. Ketua BPK Heri Poernomo telah menegaskan bahwa hal itu bertentangan dengan Pasal 3 ayat 5 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal itu menyatakan, semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.

Menteri ESDM Jero Wacik yang juga Ketua Komisi Pengawas SKK Migas telah sepakat agar anggaran SKK Migas masuk ABPN. Menurutnya, hal ini merupakan langkah tak terpisahkan untuk memperbaiki kinerja."Rasanya kok baik, sangat baik, kalau anggaran SKK Migas masuk APBN sehingga betul-betulkredibel, diawasi bersama-sama dan akan baik pengelolaanya ke depan,” katanya.

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.