Jumat, 27 September 2013
DPR Aceh Rancang Qanun KKR
Untuk mengungkapkan kebenaran atas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh.
ADY
Dibaca: 1785 Tanggapan: 0

Dalam rangka menjalankan amanat UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, DPR Aceh merancang peraturan daerah atau qanun untuk membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR).

Wakil ketua tim perumus qanun KKR Aceh, Komisi A DPR Aceh, Nurzahri, mengatakan tahun ini Komisi A DPR Aceh sedang membuat peraturan pemerintah Aceh tentang KKR. Menurutnya pembahasan rancangan qanun KKR sudah 7 tahun mandek karena beberapa persoalan. Misalnya, apa dasar hukum dibentuknya KKR Aceh karena UU No 27 Tahun 2004 tentang KKR sudah dibatalkan MK.

Namun, menurut Nurzahri masalah itu sudah diselesaikan karena mengacu UU Pemerintah Aceh, sudah diamanatkan untuk membentuk KKR di Aceh. Selain itu masyarakat Aceh, terutama korban pelanggaran HAM berat dan keluarganya mendesak agar DPR Aceh segera membentuk KKR. Sampai saat ini DPR Aceh sudah menyelesaikan sekitar 90 persen rancangan qanun KKR. “Draft qanun KKR sudah kami perbaiki, tapi memang ada beberapa poin yang belum bisa kami putuskan,” katanya dalam jumpa pers di kantor KontraS Jakarta, Jumat (27/9).

Menurut Nurzahri, beberapa ketentuan dalam draft qanun KKR yang belum dapat diputuskan diantaranya tentang jumlah komisioner dan sifat KKR apakah sementara atau permanen. Namun dari wacana yang berkembang dalam pembahasan, diusulkan agar KKR sifatnya permanen. Selain itu, DPR Aceh juga meminta pendapat dan masukan dari pihak lain seperti lembaga pemerintahan dan masyarakat sipil. Selaras dengan itu Nurzahri menyebut anggota Komnas Ham sudah mengingatkan ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan. Misalnya, dibuat ketentuan dalam qanun KKR yang memungkinkan terjadinya kerjasama lembaga antara Komnas HAM dan KKR Aceh.

Kerjasama antar lembaga itu menurut Nurzahri diperlukan mengingat sifat qanun KKR yang terbatas karena hanya berlaku di Aceh. Padahal, para pelaku yang diduga melakukan pelanggaran HAM berat di Aceh posisinya bisa jadi di luar Aceh. Untuk itu, kerjasama antar lembaga dibutuhkan KKR Aceh. Lebih lanjut Nurzahri memperkirakan beberapa ketentuan dalam rancangan qanun KKR yang belum disepakati antara DPR Aceh dengan pemerintah Aceh dapat diselesaikan dalam satu atau dua pertemuan lagi.

Sebagaimana amanat UU Pemerintah Aceh, Nurzahri menjelaskan tugas KKR mengurusi dua hal. Pertama, mencari kebenaran atas dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh. Kedua, membentuk rekonsiliasi. Pada masa awal pembahasan qanun KKR, Nurzahri mengakui DPR Aceh mengalami kebingungan karena tidak ada peraturan serupa di Indonesia yang dapat dijadikan pembanding. Namun, dengan bantuan para korban dan organisasi masyarakat sipil, hal itu dapat diatasi.

Walau KKR itu bersinggungan dengan penegakan hukum di bidang HAM, Nurzahri mengatakan DPR Aceh belum fokus membahasnya karena yang terpenting untuk dilakukan terlebih dahulu adalah pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi. Sebagaimana rancangan qanun KKR, Nurzahri menggambarkan secara umum tugas KKR ke depan adalah memanggil pihak-pihak yang terkait dengan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh untuk diminta keterangannya.

Dalam hal rekonsiliasi, KKR dapat menginisiasi dengan melakukan upaya agar terjadi rekonsiliasi pada kelompok masyarakat yang terkena imbas dari terjadinya dugaan tindak pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh itu. “KKR nantinya juga menerbitkan rekomendasi,” ujarnya.

Terkait penegakan hukum, Nurzahri mengatakan mekanismenya terpisah dengan KKR. Oleh karenanya, mekanisme hukum tetap mengacu pada UU HAM atau UU Pengadilan HAM Ad Hoc. Tapi, KKR Aceh dapat mengkategorikan apakah sebuah kasus itu masuk pelanggaran HAM berat atau bukan. “Jadi kami mengungkap itu, sebagai badan penyelidikan awal,” ujarnya.

Dalam ketentuan qanun KKR, Nurzahri menyebut akan mengatur agar rekomendasi yang diterbitkan KKR mengikat lembaga yang disasar, seperti pemerintah Aceh. Namun, qanun KKR itu nanti menghadapi hambatan karena sulit menyasar lembaga nasional. Untuk mengatasi persoalan itu Nurzahri memperkirakan KKR akan berkolaborasi dengan Komnas HAM dan pihak terkait lainnya.

Pada kesempatan yang sama koordinator KontraS Aceh, Gilang Mustika, mengatakan korban dan elemen masyarakat sipil sejak awal 2006 melakukan pembuatan rancangan qanun KKR. Pada tahun 2008 rancangan itu selesai kemudian diserahkan kepada DPR Aceh. Sayangnya, sejak 2008 DPR Aceh tidak membahas rancangan qanun KKR itu. Akhirnya, pada tahun 2010 ratusan korban menduduki DPR Aceh selama tiga hari untuk mendesak agar rancangan qanun KKR itu dibahas. Menanggapi tuntutan itu DPR Aceh berjanji akan melakukan pembahasan dan dituangkan dalam surat perjanjian.

Lewat desakan itu, Gilang melanjutkan, pada 2013 rancangan qanun KKR mulai dibahas DPR Aceh. Bahkan DPR Aceh menjadikan rancangan qanun itu sebagai regulasi inisiasi mereka. Menurut Gilang, para korban mengharapkan keberadaan KKR untuk mengungkap kebenaran dan pengakuan negara bahwa terjadi pelanggaran HAM di Aceh. Tak kalah penting, lewat qanun KKR diharapkan dapat menghadirkan reparasi bagi korban. Bentuk reparasi itu bukan hanya berbentuk uang saja tapi juga bagaimana agar tindak kekerasan tidak terjadi lagi di Aceh.

Selain itu Gilang mengingatkan sebelum disahkan, DPR Aceh juga harus mempublikasi rancangan qanun KKR itu. Sehingga, dapat diketahui apakah ketentuan yang ada dalam rancangan qanun KKR itu sesuai apa tidak dengan keinginan para korban. “Jadi publikasi rancangan qanun KKR itu yang harus dilakukan sebelum qanun disahkan,” paparnya.

Sementara, koordinator KontraS, Haris Azhar, mengatakan pembentukan KKR itu penting untuk penataan Aceh yang lebih demokratis dan damai. Pembentukan KKR Aceh itu menurut Haris sesuai dengan amanat UU Pemerintahan Aceh dan MoU perdamaian Helsinski. Apalagi, secara nasional, hukum yang ada dinilai masih lemah menyentuh hak-hak korban pelanggaran HAM, khususnya di Aceh. Oleh karenanya KKR Aceh diharapkan dapat mengisi kekosongan itu.

Haris pun mengaku khawatir jika ada pihak di pemerintah pusat yang melakukan manuver sehingga mempengaruhi upaya pembentukan KKR tersebut. Atas dasar itu Haris menilai adanya KKR di tingkat daerah sudah cukup baik. Sebab, proses politik di daerah tergolong lebih sederhana ketimbang pusat. “Kami mendukung pembentukan KKR Aceh, tinggal DPR Aceh berkomunikasi dengan para korban. Diharapkan bisa diterbitkan 10 Desember 2013, bertepatan dengan hari HAM,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.