Minggu, 29 September 2013
Calon Dirjenpas Mayoritas Berperilaku 'Cari Aman'
Padahal dibutuhkan sosok yang mau mencoba dan tak takuk disebut melawan arus.
INU
Dibaca: 1504 Tanggapan: 1

Sepuluh calon Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) menjalani proses wawancara dengan panitia seleksi (pansel) di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), pada 26 – 27 September 2013. Proses tersebut adalah tahapan kelima atau terakhir yang dilakukan pansel calon Dirjenpas.

Setelah itu, pansel akan menyerahkan tiga nama yang layak masuk dalam surat Menteri Hukum dan HAM kepada Presiden, Senin (30/9). Satu dari tiga nama tersebut akan dipilih Presiden untuk diangkat menjadi Dirjenpas yang kini kosong.

Seleksi terbuka yang dilakukan Kemenkumham ini adalah kali pertama dilakukan. Diharapkan pemimpin baru Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) yang dapat mengatasi tumpukan masalah saat ini.

Layaknya proses seleksi terbuka, maka tak hanya pegawai negeri sipil karier di Ditjenpas saja ikut dalam proses ini. Kandidat dari luar Ditjenpas pun tertantang untuk meminpin lembaga tersebut.

Menarik mengikuti tahap wawancara, karena para calon harus ‘bertarung’ merebut keyakinan pansel agar masuk dalam tiga nama yang dikirim Menkumham ke Presiden. Tapi, mereka harus tebal telinga dan diminta jujur akan klarifikasi sejumlah temuan yang masuk ke pansel.

Sama-sama berbekal ilmu sama dan meniti karier di lembaga serupa, memandang masalah terkait pemasyarakatan pun hampir seragam.

Semisal ketiga calon yang diwawancarai pansel pada hari kedua. Mereka adalah Makmun (Kakanwil Kumham Kalsel), Gunarso (Inspektorat Kumham Wilayah I), dan I Wayan Sukerta (Kakanwil Kumham Sumut).  Seragam mereka menyatakan masalah utama di lembaga pemasyarakatan adalah over capacity. Maksudnya adalah kelebihan kepasitas yang kemudian diluruskan oleh salah satu anggota pansel, Imam Prasodjo, “Yang benar over crowded.”

Menurut anggota pansel Saldi Isra, jawaban seperti itu sudah diketahui umum. Sehingga calon diminta untuk menyebutkan masalah lain di lembaga pemasyarakatan. Begitu pula dengan Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemekumham Agus Sukiswo, yang menyatakan lembaga lain memberi cap jelek bagi Ditjenpas karena masalah integritas. “Bukan masalah kelebihan kapasitas penghuni saja,” tuturnya pada ketiga calon.

Ketiga calon juga seragam untuk tak segera menilai apa saja yang buruk dari PP No.99 Tahun 2012. Menurut ketiga calon, PP tersebut sudah bagus. Baru setelah didesak, mereka menilai persyaratan bagi narapidana untuk memperoleh pengurangan masa hukuman begitu berat. Ditambah belum padu koordinasi lembaga lain dengan lapas untuk menentukan  napi layak mendapat pengurangan masa hukuman.

Mereka juga menilai tindakan Wamenkumham Denny Indrayana yang menampar seorang sipir di Lapas Pekanbaru, 5 April 2012 bukan hal yang tepat. Menurut mereka, sebagai petugas lapas, terbiasa untuk tidak memberikan izin pada sembarangan orang untuk masuk ke tempat itu. Apalagi bukan pada jam kunjungan. “Itu kebiasaan yang harus dijaga,” tutur Wayan Sukerta, salah satu calon menjawab pertanyaan pansel.

Tapi mereka membenarkan, dalam hitungan menit, inspeksi mendadak yang dilakukan Wamnkumham dan BNN kala itu bisa gagal. Karena mereka mencari barang bukti untuk menangkap jaringan narkoba yang diduga melibatkan napi dan petugas lapas, dapat dihilangkan secara cepat.

Hal sama mereka janjikan adalah merampingkan rantai koordinasi. Yaitu memperpendek rantai koordniasi antara Kalapas dengan Kadiv Pemasyarakatan. Tidak berkoordinasi dengan Kakanwil Kumham. Agar makin cepat Kalapas melakukan tindakan. Terutama tindakan yang membutuhkan anggaran.

Namun, keinginan itu sudah ditentang Sekjen Kemekumham, Bambang Rantam Sariwanto sebagai anggota pansel. Kepada calon yang menyampaikan usulan tersebut, dia menilai rantai koordinasi sekarang ini sudah sesuai dengan UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Menurut Sekjen Kemenkumham, pemikiran calon seperti itu membahayakan organisasi. “Ini pola pikir yang tidak tepat. Sudah ada anggaran yang bisa dieksekusi, kenapa masih jadi kendala,” tanya Bambang.

Uniknya pula, sekalipun pelayanan di lapas dinilai minus oleh instansi lain, beberapa calon menyatakan pernah menerima pemberian dari keluarga napi. Meski banyak dari mereka tak menggunakan langsung, namun menerima sesuatu karena terkait kewenangannya sudah merupakan gratifikasi. “Konsep gratifikasi rupanya tidak dipahami,” tutur anggota pansel, Abdullah Hehamahua kepada beberapa calon.

Wamenkumham sekaligus ketua pansel menilai pemikiran calon masih belum progresif dan terkukung aturan. Padahal, pansel mencari sosok yang berani ambil terobosan untuk mengatasi masalah yang membelit lapas. "Banyak yang sikapnya ambil aman saja."

cari aman
 - eddy sidarto
02.10.13 20:31
setuju apa yang disampaikan pansel bukan over capasitas, tp over crowded, artinya dalam segala hal naik karena over kapasitas juga karena sistim kinerja SDMnya , kinerja anggaranpun amat sangat terbatas, alhasil pemasyarakatan SAKIT.... amat sangat memerlukan komandan yang inovatif,di iatas rata - rata Be- kerja semangat / gigih, Ra- mah dalam pelayanan dengan memperhatikan aturan, Ni- at yang ikhlas bekerja karna Allah ( motto terpampang pada Lapas Narkotika Samarinda) itu kharakhter komandan pemasyarakatan yang kami harapkan demi Reformasi Birokrasi halaman ke 2 untuk pemasyarakatan........semoga...
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.