Pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) menegaskan program Jalan Lain Menuju Rakyat (Jalin Kesra) yang diperuntukkan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) merupakan amanat konstitusi. Program ini merupakan upaya Pemprov Jawa Timur (Jatim) untuk meretas jalan agar warga keluar dari kemiskinan.
“Jadi program ini amanat konstitusi, fakir miskin dan anak telantar dipelihara negara. Tidak ada kaitannya dengan pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim,” kata kuasa hukum KarSa, Robikin Emhas usai sidang lanjutan sengketa Pemilukada (gubernur) Jatim di Gedung MK, Senin (30/9).
Robikin mengatakan pendekatan program Jalin Kesra RTSM bersifat partisipatoris. Mereka yang berhak mendapat bantuan yang menentukan jenis bantuannya. Misalnya, bantuan berupa kambing, sapi, atau gerobak untuk pedagang kaki lima.
“Program ini dilaksanakan pihak ketiga melalui proses lelang yang fair, yakni Job Placement Centre (JPC) Universitas Brawijaya. Itu juga ditegaskan saksi dalam sidang MK sebelumnya,” kata Robikin.
Robikin menjelaskan Program Jalin Kesra RTSM, wujud nyata visi misi KarSa jilid I yang dijabarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur. Semua program ini sudah dibahas bersama DPRD Jatim. Perda APBD yang antara lain berisi belanja daerah mengenai hal ini juga sudah disetujui oleh Kemendagri.
“Data tentang siapa yang tergolong sangat miskin bukan ditentukan Pemprov Jatim, tetapi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Jadi, tidak benar kalau ada tudingan ada politisasi program dan anggaran terkait pelaksanaan Pilgub Jatim.
Dia mengklaim mengantongi sejumlah bukti tak terbantahkan bahwa pemberian hibah dan bansos termasuk Jalin Kesra RTSM, sama sekali tidak ada korelasinya dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pilgub Jatim.