Senin, 30 September 2013
KPK Harus Ketat Awasi BPN
Oknum BPN dan notaris dinilai berperan dalam penyelundupan hukum kepemilikan hak atas tanah.
CR15
Dibaca: 2269 Tanggapan: 0

Hukum pertanahan di Indonesia melarang warga negara asing dan badan hukum komersial memegang hak milik atas tanah. Namun, kenyataannya banyak sekali WNA dan perusahaan-perusahaan yang mepunyai hak milik. Tentu saja, cara perolehannya melawan hukum dengan melakukan penyelundupan hukum.

Demikian kesimpulan dari penelitian yang dilakukan pengacara Anita Kolopaking di berbagai daerah di Indonesia. Anita menuangkan hasil analisisnya itu dalam buku Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesiayang ia luncurkan saat ulang tahunnya ke-50, Sabtu (28/9).

"Kalau perlu KPK dan penegak hukum ketat mengawasi BPN dan oknum notaris yang mengakali kepemilikan tanah dan perizininan penanaman modal dan hak pemilikan tanah oleh asing. Jumlahnya sangat banyak dan memprihatinkan," kata Anita saat peluncuran bukunya.

Menurut Anita, penguasaan tanah oleh WNA tak lepas dari permainan kotor yang dilakukan oleh oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan notaris. Ia melihat, biasanya kalangan notaris dinilai kerap berperan dalam memuluskan penyelundupan hukum dalam bidang kepemilikan hak atas tanah. Selain itu, oknum BPN juga banyak yang berperan untuk mengakali permainan hukum.

Ia mencontohkan, kliennya pernah menyimpan sertifikat tanah bertahun-tahun. Akan tetapi, saat ingin menjual tanah tersebut ternyata tanah itu sudah ada penjaganya dan diketahui sudah dimiliki oleh pengusaha asing. Setelah diselidiki ternyata ada oknum di Badan Pertahanan Nasional (BPN) melalui notaris sudah mengubah nama tanah itu.

Anita menjelaskan, modus yang biasa digunakan dalam penyelundupan hukum WNA untuk mendapat hak milik atas atanah adalah dengan kawin kontrak. Selain perkawinan itu hanya dilakukan sementara, biasanya juga diikat dengan perjanjian melalui Notaris untuk memberikan kuasa jual tanah kepada WNA.

“Kawin kongtrak sebetulnya tidak ada dasar hukumnya. Tetapi terjadi seperti di Cikampek, Karawang, Bekasi, maupun daerah-daerah industri lain. Kasihan kan setelah mereka perempuan-perempuan Indonesia ditinggalkan tak bisa memiliki tanah yang sebenarnya bisa menjadi hak mereka,” ujarnya.

Anita berharap pemerintah peduli terhadap persoalan tanah. Sebab, menurutnya berdasarkan jumlah dan pertambahan penduduk, maka tuntutan akan kebutuhan tanah untuk pemukiman dan usaha terutama di perkotaan akan terus meningkat. “Jangan sampai tanah-tanah kita dikuasi WNA hanya karena permainan oknum pejabat pertanahan dengan notaris,” tandasnya.

Guru besar hukum Universitas Padjadjaran Djuhaenah Hasan menilai, perjanjian nominee marak terjadi dalam praktik sehingga WNA dan badan hukum komersial dapat memiliki hak milik atas tanah. Padahal, sertifikat tanah yang didapatkan menggunakan nama nominee tetapi untuk kepentingan WNA ataupun badan hukum. Ia mengatakan, hal tersebut merupakan masalah hukum pertanahan di Indonesia yang harus dicari solusinya.

“Mudah-mudahan buku Anita akan membuka pemikiran semua pihak atas praktik yang tidak sehat dalam hukum pertanahan. Dengan demikian, ini bisa jadi dasar pengembangan hukum pertanahan di Indonesia,” katanya.

Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Ahmad M Ramli, dalam sambutannya atas buku Anita menyampaikan, buku tersebut memang perlu dijadikan referensi. Buku yang diterbitkan Anita merupakan hasil penelitian disertasinya yang juga dipromotori oleh Ramli. Menurutnya, Anita mengupas berbagai hal terkait kebijakan dan regulasi pertanahan di Indonesia.

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.