Senin, 30 September 2013
Wilfrida Butuh Pendampingan Hukum
Sesuai dengan prinsip ASEAN Human Rights Declaration (AHRD).
ADY
Dibaca: 1051 Tanggapan: 0

Perwakilan Indonesia untuk Komisi HAM antar Pemerintah ASEAN (AICHR), Rafendi Djamin, mengatakan pekerja migran asal Indonesia yang diancam hukuman mati, Wilfrida Soik, membutuhkan pendampingan dan bantuan hukum. Menurutnya hal itu selaras dengan prinsip umum dalam pasal 3 AHRD yang menyebut setiap orang berhak mendapat pengakuan di mana pun sebagai pribadi di hadapan hukum. Lewat ketentuan itu Rafendi mengatakan setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.

Dalam rangka memberi bantuan, Rafendi mengaku sudah menghubungi salah satu tim pengacara Wilfrida yang sekaligus menjabat seabgai wakil Malaysia di AICHR, Dato' Sri Dr. Muhammad Shafee Abdullah. Menurutnya langkah itu dilakukan untuk mencegah vonis hukuman mati yang rencananya dibacakan hari ini di pengadilan negara bagian Klantan, Malaysia. Ketika dihubungi Rafendi, Safee mengatakan pada persidangan kali ini menargetkan agar majelis hakim menunda putusan sekitar dua pekan. Bahkan, Safee akan mengupayakan Rafendi untuk hadir dalam persidangan sebagai wakil AICHR untuk Indonesia.

Namun, atas hasil persidangan hari ini, Rafendi menyambut baik karena majelis menunda vonis hukuman mati untuk Wilfrida. Menurutnya, hal strategis lain yang dapat ditempuh adalah mengambil terobosan hukum dan tekanan politik kepada pemerintah Malaysia guna membebaskan Wilfrida dari hukuman mati. Bagi Rafendi tekanan itu patut dilakukan karena pada 24 Oktober 2013 Malaysia akan dievaluasi dalam sidang Universal Periodic Review (UPR) di PBB.

“Sejak awal, kami menolak setiap hukuman mati untuk kejahatan apapun. Hukuman mati adalah pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan. Sebagai Komisi HAM di ASEAN, kami memiliki komitmen melindungi kemanusiaan, terhadap siapa pun. Apalagi, untuk kasus Wilfrida harus dilihat secara utuh persoalannya. Ia menjadi pekerja migran di Malaysia saat Indonesia sedang melakukan moratorium pengiriman TKI,” kata Rafendi di Jakarta, Senin (30/9).

Rafendi menilai kasus Wilfrida mencerminkan lemahnya sistem perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Serta rapuhnya politik HAM dalam konteks pekerja migran mengingat pemerintah Indonesia sendiri masih menjalankan praktik hukuman mati. Baginya, kondisi itu menghambat upaya diplomasi HAM Indonesia di luar negeri. Padahal, banyak pekerja migran yang dihantui ancaman hukuman mati bukan hanya di Malaysia.

Sebagai rujukan untuk menghapus hukuman mati, Rafendi berpegangan pada penjelasan pasal 9 UU HAM. Dalam ketentuan itu dikatakan setiap orang berhak atas kehidupan mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak itu menurutnya juga melekat pada bayi yang belum lahir atau terpidana mati. Selain itu Rafendi pun mendorong Malaysia menjadi bagian dari konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Terpisah, direktur eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, mengatakan pemerintah Indonesia harus memastikan proses hukum yang dijalani Wilfrida berlangsung secara fair, akuntabel dan transparan. Di samping itu Anis mengingatkan agar Wilfrida dibimbing agar mampu memahami bahasa hukum yang digunakan selama proses peradilan berlangsung. Tim pembela yang ditunjuk membantu Wilfrida menurut Anis harus memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. “Untuk meringankan hukuman bagi Wilfrida,” ujarnya.

Selain memastikan agar Wilfrida mendapatkan konseling dan dukungan selama proses hukum berlangsung, maka pemerintah, terutama Menakertrans juga harus menjamin kasus perdagangan manusia dalam perekrutan Wilfrida diusut tuntas.

Sebelumnya, Menakertrans, Muhaimin Iskandar, mengatakan pemerintah melakukan berbagai pendekatan secara serius untuk memperjuangkan pengampunan dan menghindari pekerja migran Indonesia dari ancaman hukuman mati di Malaysia.Untuk memperkuat upaya itu Muhaimin mendesak pemerintah Malaysia aktif membantu pemerintah Indonesia dalam mewujudkan harapan itu.

"Dalam pertemuan kemarin (dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia,-red) disinggung juga agar pemerintah Malaysia ikut memberikan perhatian terhadap TKI yang terancam hukuman mati di Malaysia, termasuk salah satunya adalah Wilfrida,” kata Muhaimin.

Muhaimin menyebut selama ini pemerintah terus melakukan upaya pembelaan terhadap pekerja migran Indonesia dan WNI yang terancam hukuman mati. Dengan cara melakukan pembelaan hukum dan diplomasi. Berdasarkan data KBRI di Malaysia, sampai saat ini 193 WNI termasuk pekerja migran berhasil diselamatkan dari ancaman hukuman mati sedangkan sisanya 189 orang masih dalam proses.

"Secara prinsip mereka (pemerintah Malaysia,-red) memahami dan mendukung desakan Indonesia terkait masalah ini. Meskipun memang tidak bisa intervensi langsung terhadap setiap proses pengadilan yang sedang berlangsung," tutur Muhaimin.

Tak ketinggalan Muhaimin menandaskan pemerintah Malaysia diharapkan beritikad baik untuk membantu secara optimal langkah yang dilakukan Indonesia dalam rangka membela warganya. Misalnya, pemerintah Malaysia menerbitkan kebijakan yang mempertimbangkan langkah-langkah pendekatan diplomasi yang selama ini dilakukan pemerintah Indonesia.

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.