Senin, 30 September 2013
Dugaan Kartel Bawang, KPPU Dengarkan Keterangan Ahli
KPPU mengkritisi banyaknya peraturan menteri yang diterbitkan hanya dengan selang waktu enam sampai tujuh bulan.
CR15
Dibaca: 1946 Tanggapan: 0

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar sidang mengenai dugaan kartel impor bawang putih, Senin (30/9). Agenda persidangan mendengar keterangan ahli dari Kementerian Pertanian dengan menghadirkan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Suharyanto.

Dalam persidangan, Suharyanto menjelaskan kuota impor dibagi kepada para pengusaha sesuai kemampuan. Kemampuan pengusaha untuk melakukan impor ditentukan oleh tim yang terdiri dari perwakilan Kementerian Ekonomi, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

“Keputusan tim tidak subjektif karena terdiri dari berbagai perwakilan kementerian,” katanya.

Ketua Majelis Komisi Sukarmi sempat menanyakan Suharyanto mengenai pengaturan peningkatan jumlah kuota impor ketika terjadi kelangkaan produk hortikultura.

Menurut Suharyanto, tidak ada pengaturan mengenai hal itu. Kenaikan jumlah kuota impor ditentukan oleh diskresi pejabat yang berwenang.“Kelangkaan itu kan hanya kasus. Walaupun kenyataannya ada kebijakan untuk meningkatkan kuota impor, tetapi tidak kita masukan dalam sistem. Kalau dalam kenyataan, ya silakan saja,” ucap Suharyanto.

Suharyanto tak membantah jika kelangkaan terjadi setiap tahun dan dianggap sebagai kejadian sistemik. Namun ia menegaskan, pihaknya tak berwenang untuk melakukan inisiatif membuat pengaturan soal itu. Unit kerja teknis terkait harus memberikan masukan kepada menteri, kemudian biro hukum merumuskan peraturannya.

Ia menjelaskan, ketika mencabut Permentan No. 60 Tahun 2012 dan menggantinya dengan Permentan No. 47 Tahun 2013 kembali diperbaharui dengan Permentan No. 86 Tahun 2013, dilatarbelakangi oleh masukan dari instansi teknis.

“Instansi teknis mengatakan ada kelemahan dari Permentan No. 60 itu. Sebab, secara teknis bawang putih belum bisa dan tidak akan pernah bisa diproduksi dengan baik,” tuturnya.

Menurutnya, hal itu disebabkan ketentuan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Di dalam pasal tersebut ditentukan bahwa petani memiliki kebebasan untuk memilih jenis tanaman yang dibudidayakan.

Akibatnya, kata Suharyanto, petani akan selalu memilih jenis tanaman yang menguntungkan. Meski demikian, Suharyanto mengiyakan ketika ditanya majelis komisi bahwa semua jenis hortikultura memiliki sifat tersebut.

“Jangankan hortikultura, padi juga demikian,” tambah Suharyanto.

Banyaknya peraturan menteri yang diterbitkan hanya dengan selang waktu enam sampai tujuh bulan dikritisi majelis komisi sebagai bentuk misdesign kebijakan. Majelis berpendapat, peraturan yang dikeluarkan justru membuat gonjang-ganjing harga makin ekstrem.

“Pemerintah selalu gagal membuat asumsi dan itu terus dikoreksi dengan mengeluarkan peraturan baru,” ujar Sukarmi.

Suharyanto membantah hal tersebut. Menurutnya, sebelum ada pengaturan rekomendasi impor hortikultura (RIPH) tak ada pengaturan mengenai kuota impor.

Kasus dugaan kartel bawang putih yang bergulir di KPPU menyeret 22 terlapor. Para terlapor terdiri dari 19 perusahaan importir bawang putih dan 3 pejabat negara. Ketiga pejabat negara ini adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Bachrul Chairi, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Kepala Badan Karantina Pertanian Banun Harpini.

Investigator KPPU Mohamad Noor Rofieq mengatakan, pihaknya akan melakukan pendalaman terkait kebijakan dan pelaksanaan RIPH. Rofieq mengatakan tertundanya penerbitan RIPH mengundang pertanyaan karena pemerintah telah memiliki analisa kebutuhan berdasarkan volume dan waktu. Apalagi, Rofieq menjelaskan bahwa bawang putih tergolong barang terlarang dan terbatas (lartas).

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.