Senin, 30 September 2013
Yin Yang dan Arah Penyelesaian Sengketa Internasional
Sengketa ‘berjasa’ kembangkan hukum internasional.
HOT (HOLE)
Dibaca: 4093 Tanggapan: 0

Kata “sengketa” ternyata memiliki makna negatif sekaligus positif bagi hukum internasional. Di satu sisi, sengketa dinilai berjasa dalam mengembangkan hukum internasional. Namun di sisi lain, sengketa khususnya yang jalur penyelesaiannya melalui kekerasan atau kekuatan militer sangat ingin dihindari oleh masyarakat internasional.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Padjajaran, Huala Adolf mengatakan sengketa adalah bagian penting dari hukum internasional. Pasalnya, hukum internasional justru bisa berkembang berkat adanya sengketa.

“Perjanjian Westphalia, yang merupakan tonggak hukum internasional modern, lahir karena sengketa saat Perang 30 Tahun di Eropa. Piagam PBB, yang merupakan ‘konstitusi’ hukum internasional, juga lahir karena sengketa Perang Dunia II,” ujar Adolf dalam acara Konferensi Hukum Internasional di Universitas Padjadjaran, Bandung, Jumat (27/9).

Uniknya, Piagam PBB yang lahir dari peristiwa militer justru memuat pesan agar sengketa internasional antar negara tidak lagi diselesaikan dengan kekerasan atau kekuatan militer. Pasal 33 Piagam PBB sendiri menegaskan beberapa cara ‘damai’ yang bisa ditempuh negara-negara yang bersengketa, seperti negosiasi, mediasi, arbitrasi, hingga ke pengadilan.

Norma yang tercantum dalam Pasal 33 Piagam PBB ini juga ditegaskan dalam beberapa dokumen hukum internasional lain, seperti The Ten Principles of Bandung, yang lebih dikenal dengan nama Dasasila Bandung 1955. Hal sama juga terkandung dalam The Manila Declaration on the Peaceful Settlement of International Dispute, yang lebih dikenal dengan nama Manila Declaration 1982.

Semangat penyelesaian sengketa damai yang digaungkan Piagam PBB dan sejumlah instrumen hukum internasional kemudian muncul juga di regional Asia Tenggara. ASEAN tercatat sudah memiliki mekanisme penyelesaian sengketa tersendiri bernama ASEAN High Council. Namun, Adolf mekanisme itu belum efektif.

Kurang efektifnya lembaga ini, menurut Adolf, disebabkan karena di ‘ASEAN Spirit’ yang selalu diagung-agungkan dalam penyelesaian sengketa di ASEAN, seperti konsensus dan unity in diversity. Tak hanya itu, negara-negara ASEAN juga cenderung enggan untuk menggunakan mekanisme ini. “Entah karena tidak percaya, atau karena ada alasan lain,” ujar Adolf.

Adolf memprediksi, proses penyelesaian sengketa internasional di masa mendatang akan banyak diwarnai oleh peran dari tiga kekuatan ekonomi dunia baru, yaitu Cina, Jepang dan Korea Selatan. Ketiga negara ini, menurut Adolf, memiliki ciri non-litigant, mengedepankan harmoni, dan terpengaruh banyak oleh filosofi Yin Yang.

Indonesia sendiri, menurut Adolf, masih memiliki kesempatan yang cukup besar untuk bisa berperan dan mewarnai proses penyelesaian sengketa internasional secara damai. Menurutnya, posisi Indonesia yang sudah terkategori sebagai negara G20, dapat menjadi modal utama Indonesia dalam kegiatan penyelesaian sengketa internasional.

Tetapi, Adolf menegaskan bahwa Indonesia harus terlebih dahulu menyelesaikan tantangan domestik sebelum bisa lebih jauh berperan di penyelesaian sengketa internasional. Tantangan domestik ini, jelas Adolf, antara lain, tidak meratanya pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, permasalahan infrastruktur, ingar-bingar politik, kasus korupsi yang masih banyak, dan isu perlindungan HAM.

“Kalau kita masih kerepotan dengan tantangan tersebut, bagaimana mungkin Indonesia bisa berperan dalam penyelesaian sengketa internasional,” tegas Adolf.

Kekerasan Bersenjata Diperkenankan
Sumaryo Suryokusumo, diplomat senior Indonesia yang juga hadir di acara yang sama, menjelaskan, hukum internasional sejatinya melarang penggunaan kekerasan bersenjata dalam penyelesaian sengketa internasional. Apalagi, sejak ditandatanganinya General Treaty for Renunciation of War as an Instrument of National Policy di tahun 1928, atau yang lebih dikenal dengan nama The Kellogg-Briand Pact.

“Meski demikian, kekerasan bersenjata masih bisa dilakukan, dalam hal ini oleh Dewan Keamanan PBB, dalam rangka pengenaan sanksi militer terhadap sesuatu negara yang melakukan pelanggaran dan ancaman terhadap perdamaian,” jelas Sumaryo.

Tentunya, upaya kekerasan bersenjata ini harus melalui tahapan-tahapan di internal Dewan Keamanan PBB sendiri, seperti mendapatkan rekomendasi dari Military Staff Committee, persetujuan negara anggota Dewan Keamanan PBB, hingga persetujuan anggaran dari Majelis Umum PBB. Karena harus melalui berbagai tahapan dan persetujuan dari berbagai pihak, kekerasan bersenjata ini dinamakan “multilateralisme”.

Selain multilateralisme, Sumaryo menjelaskan praktik penggunaan kekerasan bersenjata lain yang dinamakan “unilateralisme”. Praktik ini digunakan oleh suatu negara untuk melakukan serangan dengan kekuatan militer secara sepihak, tanpa adanya otorisasi atau tidak didasarkan atas keputusan Dewan Keamanan PBB.

Seringkali, praktik unilateralisme didasarkan pada hak untuk membela diri (right of self-defence), yang dijamin dalam Pasal 51 Piagam PBB: Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations… Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council…

Sumaryo menegaskan, tindakan unilateral yang didasarkan pada Pasal 51 Piagam PBB, hanya dibenarkan ketika tindakan tersebut didasarkan pada situasi yang provoking dan menimbulkan ancaman, serta harus segera dilaporkan ke Dewan Keamanan PBB.

Selain itu, Sumaryo mengutarakan bahwa ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam tindakan unilateral, seperti keseimbangan kekuatan dari negara yang diserang dengannegara yang melakukan serangan (proporsionate factor), dan ancaman yang menjadi dasar serangan harus bisa dibuktikan secara hukum.

“Serangan ke Afghanistan tidak terbukti sebagai upaya self-defence, dan pembuktian alasan senjata pemusnah massal di Irak dilakukan secara paksa oleh Amerika Serikat dan tidak pernah terbukti sampai sekarang,” Sumaryo mencontohkan.

Sumaryo mengkhawatirkan, tindakan yang dilakukan oleh negara-negara dengan kekuatan militer yang besar dalam melakukan praktik unilateralisme, akan membawa praktik ini menjadi menjadi state practice dan bisa mengarah pada anggapan bahwa unilateralisme merupakan customary international law.

“Unilateralisme bisa menjadi fenomena baru dalam hukum  internasional. Terutama jika praktik ini berlangsung dalam waktu yang lama dan kemudian membentuk prinsip-prinsip hukum secara umum yang dapat diakui oleh masyarakat internasional,” pungkas Sumaryo.

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.