Selasa, 01 Oktober 2013
Eks Kurator Telkomsel Lawan PK Mahkamah Agung
Sudah mendaftarkan permohonan PK.
HRS
Dibaca: 3205 Tanggapan: 1

Kisruh tentang fee kurator Telkomsel tampaknya belum berujung. Eks kurator Telkomsel, Feri S Samad dan kawan-kawan (dkk) mengajukan Peninjauan Kembali (PK). PK ‘tandingan’ ini merupakan bentuk perlawanan Samad terhadap putusan PK Mahkamah Agung atas penetapan fee kurator.

Berdasarkan informasi yang dihimpun hukumonline, PK tersebut telah didaftarkan pada Kamis, 26 September 2013. Feri S Samad menilai putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai imbalan kurator di tingkat PK malah tidak memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Ia menambahkan ada pertentangan dan penyimpangan hukum, sehingga upaya hukum PK kedua dimungkinkan.

“Pertimbangannya ngaco. PK di atas PK dimungkinkan karena ada penyimpangan hukum yang jelas dalam PK sebelumnya,” tutur Feri S Samad kepada hukumonline, Jumat (27/9).

Landasan Feri berani mengajukan PK kedua adalah Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali. Maksud dari penerbitan SEMA adalah untuk menciptakan kepastian dan keselarasan hukum, serta menghindari putusan PK yang saling bertentangan.

PK yang saling bertentangan tersebut terlihat dari putusan-putusan MA sejak 1998. Baik kasasi maupun PK, Mahkamah Agung selalu menyatakan tidak ada upaya hukum apapun terhadap penetapan honor kurator. Putusan PK No. 48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 ini membolehkan upaya hukum Peninjauan Kembali dan membatalkan penetapan imbalan honor kurator.

Pandangan senada terlihat dari putusan Mahkamah Agung dalam putusan kasasi No. 834/Pdt.Sus/2009 yang diajukan oleh Crown Capital Global Limited selaku pemohon pailit dan PT. Cipta Televisi Indonesia (TPI) selaku debitor. Kala itu, MA berpandangan tidak terbuka upaya hukum terhadap penetapan fee kurator.

Contoh lain, perkara No. 169 PK/Pdt.Sus/2011. Permohonan PT. Lidi Manunggal Perkasa tentang fee kurator ini sempat diperiksa majelis hakim PK. Akan tetapi, putusannya MA tetap konsisten menolak permohonan PK atas fee kurator. Lebih lagi, proses penanganannya juga berbeda karena PT. Lidi diawali dengan proses bantahan, kasasi dan selanjutnya PK, tidak langsung upaya hukum luar biasa seperti kasus Telkomsel.

Penyimpangan lainnya adalah pemahaman Mahkamah Agung terhadap Pasal 91 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Mahkamah Agung seharusnya menggali secara mendalam makna dari Pasal 91 tersebut. Penggalian dapat dilakukan dengan membaca risalah pembentukan UU Kepailitan, khususnya Pasal 91, bukan hanya terfokus pada pikiran hakim agung semata karena pikiran manusia terbatas.

Rekan Feri, Edino Girsang menambahkan, upaya hukum dalam Pasal 91 haruslah dimaknai secara luas, yaitu upaya hukum biasa berupa kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali. Peninjauan kembali menurut Edino juga termasuk sebagai upaya hukum bagi para pencari keadilan.

Atas hal tersebut, Feri S Samad dkk akan menempuh beberapa cara demi mendapatkan keadilan hukum. Pertama, Feri dkk akan meminta pertimbangan dan pendapat Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 91 UU Kepailitan tersebut. Kedua, mengajukan judicial review terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 Tahun 2013 yang mengatur imbalan kurator. Terakhir, mengadukan hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini ke Komisi Yudisial.

“Ada etika profesional yang tidak dipenuhi hakim Mahkamah Agung,” pungkas Feri.

Tidak Dimungkinkan

Pengajar kepailitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Teddy A Anggoro mengatakan dengan tegas tidak dimungkinkan PK di atas PK. PK hanya dapat diajukan satu kali sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Rasionalnya adalah PK adalah pemutus akhir dari suatu perkara dan demi tercapainya suatu kepastian hukum.

Apabila PK tersebut tidak mencerminkan keadilan, Teddy tetap menolak untuk membolehkan PK kedua. PK tersebut harus diterima para pihak karena putusan MA dianggap representasi keadilan karena upaya hukum yang disediakan telah dijalani.

“Harus diterima putusan PK tersebut. Putusan itu harus dianggap representasi keadilan karena seluruh upaya hukum yang disediakan sudah dijalani,” tutur Teddy kepada hukumonline, Kamis (26/9).

Senada dengan Teddy, Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Jamaslin James Purba menyatakan tidak ada PK kedua. “Tidak boleh PK di atas PK,” tegas James saat acara pengangkatan dan pelantikan pengurus AKPI, Rabu (25/9).

Upaya yang harus dilakukan eks kurator Telkomsel adalah hanyalah menerima putusan tersebut. Sebab, para pihak pada dasarnya harus menghormati putusan terakhir yang telah dibuat dari hakim MA. “Terima saja putusan tersebut karena sudah upaya terakhir,” pungkasnya.

Rujukan ke UU MA
 - James Purba
02.10.13 10:47
Pendapat kami yang di kutip hukumonline sesuai dengan Pasal 66 UU Mahkamah Agung (UU. No. 4 tahun 1985 yg berbunyi sbb: Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.