Selasa, 01 Oktober 2013
Bank of New York Bawa Bakrieland ke Kasasi
Bakrieland siap hadapi dan ikuti proses hukum.
HRS
Dibaca: 1982 Tanggapan: 0

Bank of New York Mellon tampaknya tak surut langkah dalam memperoleh piutangnya dari PT Bakrieland Development Tbk. Perusahaan yang bermarkas di London itu tetap melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Kuasa hukum bank sudah mendaftarkan permohonan kasasinya, Senin (30/9) kemarin.

Padahal, saat membacakan putusan 23 September lalu, majelis hakim Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat sudah mengingatkan, tidak ada upaya hukum atas putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Majelis menunjuk ketentuan Pasal 235 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Kegigihan mengajukan kasasi lantaran Bank of New York memiliki pandangan lain atas Pasal 235 UU Kepailitan tersebut. Bagi pengacara Bank of New York Mellon, Pasal 235 UU Kepailitan diperuntukkan bagi putusan yang mengabulkan permohonan PKPU, bukan putusan yang menolak permohonan PKPU. Interpretasi ini merujuk ke Pasal 235 ayat (2) jo Pasal 226 ayat (1) UU Kepailitan.

Tak hanya itu, Bank of New York menyebutkan dua putusan kasasi Mahkamah Agung yang menerima kasasi permohonan PKPU yang sebelumnya ditolak Pengadilan Niaga. Kedua putusan itu adalah permohonan PKPU Java Investment Advisory Group Incorporated dan Precise Circle Limited vs PT Mobile-8 Telecom Tbk, dan putusan perkara PT Energi Tata Persada vs ACG Pte Ltd.

Dasar hukum lain yang diajukan bank asal London ini untuk membuka mata Mahkamah Agung menerima kasasi mereka adalah merujuk pada Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung (terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009). Pasal tersebut menyatakan Mahkamah Agung membatalkan putusan apabila ada kesalahan dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Kesalahan Pengadilan Niaga sebagai judex facti terlihat dari pertimbangan hukum yang menyatakan Pengadilan Niaga tidak memiliki kompetensi untuk mengadili perkara ini. Pertimbangan majelis, di mata Bank of New York, sangat tidak lazim mengingat Pengadilan Niaga adalah sebagai extraordinary  court, sebuah lembaga pengadilan yang tidak dapat dibatasi dengan sebuah klausul penyelesaian sengketa. Pengadilan Niaga adalah pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan dalam memeriksa permohonan pailit atau PKPU.

Pemohon kasasi mengutip pandangan (doktrin) Kartini Muljadi yang menyatakan ranah kepailitan adalah kewenangan mutlak dari Pengadilan Niaga. Klausul arbitrase juga tak dapat mengenyampingkan kewenangan pengadilan ini. Doktrin yang sama juga ditulis mantan hakim niaga, Syamsudin Manan Sinaga, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Kepailitan Indonesia”.

Merujuk pada doktrin, Bank of New York Mellon  mengingatkan bentuk perkara yang diajukan adalah sebuah permohonan PKPU, bukan berbentuk gugatan hukum yang timbul dari perjanjian. Lantaran ada utang jatuh tempo dan dapat ditagih tidak dibayar Bakrieland, hak untuk menagih tersebut dapat dilakukan berdasarkan UU Kepailitan.

Kesalahan lain, masih menurut pemohon, adalah pelanggaran yang dilakukan majelis hakim terhadap hukum acara perdata. Jika mengatakan pengadilan niaga tidak berwenang mengadili perkara, majelis seharusnya tidak lagi mempertimbangkan pokok perkara, khususnya mengenai wali amanat di Indonesia. Juga, amar putusan majelis bukannya menolak permohonan PKPU, melainkan permohonan PKPU pemohon tidak dapat diterima.

Dalam permohonan kasasinya, Bank of New York juga mengadu bahwa tindakan Bakrieland dan Pengadilan Niaga yang telah menolak permohonan ini dapat menimbulkan akibat buruk bagi iklim investasi dan sistem hukum Indonesia. Soalnya, Bakrieland telah mendapat manfaat dari perjanjian tersebut, yaitu dana obligasi sebesar AS$155 juta. Setelah mendapat dana manfaat, Bakrieland dengan mudahnya mengatakan perjanjian tersebut tidak sah.

“Jika hal seperti ini dilakukan, akan berakibat fatal bagi sistem hukum Indonesia khususnya Pasar Modal dan berakibat buruk bagi dunia investasi,” tulis kuasa hukum Bank of New York dalam permohonan kasasinya, Erie Hotman Tobing.

Ketika hendak dikonfirmasi mengenai pengajuan permohonan kasasi, Erie Hotman Tobing enggan berkomentar karena tidak memiliki kuasa untuk mengklarifikasi. “Tanya ke PR saja, ya,” ucapnya usai pendaftaran kasasi, Senin (30/9).

Menanggapi kasasi ini, Yudy Rizard Hakim, Chief Corporate Affairs Officer PT Bakrieland Development Tbk menyatakan siap menghadapi upaya kasasi yang ditempuh Bank of New York ini. Meskipun tak terbuka upaya hukum, Bakrieland akan mengikuti setiap proses hukum yang berlangsung dan tetap tunduk dengan putusan pengadilan niaga.

Lebih lagi, perusahaan dengan kode emiten ELTY ini tetap beriktikad baik dalam menyelesaikan persoalan. ELTY membuka negosiasi kepada bank asal London itu untuk mencapai kesepakatan bersama. “(Kami) tetap mengedepankan iktikad baik untuk melakukan negosiasi guna mencapai kesepakatan bersama atas restrukturisasi equity linked bonds sejak April 2013 lalu,” kata Yudi seperti tertuang dalam rilis yang diperoleh hukumonline, Senin (30/9).

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.