Selasa, 01 Oktober 2013
Transaksi Program Pemerintah Seharusnya Non Cash
Penyimpangan lebih mudah terdeteksi.
FNH
Dibaca: 1449 Tanggapan: 0

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta Pemerintah pusat dan daerah melakukan transaksi non tunai atau melaui jasa perbankan pada semua program, baik belanja modal maupun belanja birokrasi. Langkah ini perlu ditempuh untuk mempermudah BPK mendeteksi semua transaksi yang dilakukan aparat pemerintah.

“Agar semua transaksi di pemerintah mudah dideteksi oleh auditor BPK,” kata Ketua BPK Hadi Purnomo dalam konferensi pers di Kantor BPK Pusat Jakarta, Senin (30/9) kemarin.

Hadi menjelaskan, gagasan penggunaan non cash atau non tunai itu sudah disosialisasikan kepada semua gubernur provinsi di Pulau Jawa dan jajaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui sosialisasi awal, Hadi berharap semua gubernur berkomitmen dan siap menjalankan permintaan BPK. Komitmen ini tidak berlaku surut dan hanya berlaku pada kontrak-kontrak selanjutnya.

Tidak hanya belanja birokrasi saja yang diwajibkan dalam bentuk non tunai. Belanja modal pun, transaksi harus menggunakan non tunai. Kewajiban serupa berlaku bagi pemenang tender pada proyek pemerintah yang juga meakukan transasksi dengan pihak  ketiga. Artinya, pemenang tender pun tidak boleh membelanjakan melalui tunai. Agar memiliki kekuatan hukum, kata Hadi, klausul tersebut harus ditambahkan dalam perjanjian kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Hadi memastikan penerapan transaksi non tunai ini akan memberikan manfaat yang banyak dalam mengaudit keuangan pemerintah pusat dan daerah. Manfaat tersebut pastinya dapat memastikan kebenaran jumlah besaran transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. “BPK bisa memastikan, misalnya, apakah benar transaksinya senilai Rp500 ribu dengan cara melihat debet dan kreditnya,” jelasnya.

Selain itu, penerapan transaksi non tunai juga dapat memastikan kejelasan sumber-sumber transaksi dan kelengkapan data atas transaksi yang akan masuk ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Transaksi yang masuk ke KPPN, lanjut Hadi, nantinya dapat dijadikan data tandingan dari kementerian atau lembaga (K/L) pusat dan daerah. Semua data transaksi transaksi yang masuk ke KPPN, lanjut Hadi, nantinya dapat dijadikan data tandingan dari Kementerian atau Lembaga pusat dan daerah.

“Karena semua data transaksi keuangan ada di BPK, diperoleh dari KPPN dan ini akan memudahkan auditor BPK untuk menelusuri aliran dana pemerintah,” ujar Hadi.

Semua transaksi keuangan pemerintah terkumpul di 177 KPPN. Saat ini, BPK baru menjalankan proyek percontohan di  lima KPPN. Melalui proyek percontohan tersebut, diharapkan dua hingga tiga bulan ke depan semua KPPN sudah tersambung dengan database BPK. Sedangkan untuk pemerintah daerah, BPK akan bekerjasama dengan BPD (Bank Pembangunan Daerah).

KPPN adalah kantor pelayanan perbendaharaan negara. salah satu fungsi dari KPPN adalah melayani setiap instansi pemerintahan dalam melakukan pembayaran. Artinya instansi yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan ini adalah memberikan pelayanan terhadap instansi lainnya.

BPK juga meminta setiap peserta tender proyek pemerintah wajib menyertakan bukti tax clearance, pernyataan bebas dari masalah pajak 3-5 tahun, peserta tender juga diwajibkan menyertakan bank clearance dan semua kontrak-kontrak kerjasama yang ada di Indonesa harus menggunakan mata uang rupiah.

“Terakhir, jika BPK meminta laporan keuangan dari pemenang tender maka pemenang tender itu wajib menyertakan laporan keuangan yang sudah di stempel oleh kantor pajak. Usulan ini dibuat BPK berdasarkan pengalaman pemeriksaan oleh auditor BPK dilapangan,” pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Andi Timo Pangerang, meminta sikap hati-hati sebelum menjalankan gagasan tersebut, dan mempersiapkan infrastruktur pendukung. Ia juga meminta BPK bekerjasama dengan Bank Indonesia karena pengaturan transaksi menjadi wewenang bank sentral. Tetapi pada prinsipnya Andi Timo Pangerang melihat pentingnya meminimalisasi penyimpangan anggaran. Caranya antara lain mengurangi transaksi kontan. “Sesedikit mungkin penggunaan cash dalam pembayaran dan transaksi,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.