Menakertrans Muhaimin Iskandar memastikan majikan dari Kartika Puspitasari, seorang TKIasal Cilacap, diganjar hukuman berat. Majikannya yang bernama Tai Chi Wai dan Catherine Au menurut Muhaimin telah melakukan penyiksaan berat terhadap Kartika.
Atas perbuatan itu pengadilan Hongkong telah menjatuhkan hukuman penjara kepada Tai Chi selama 5 tahun 6 bulan dan Catherine 3 tahun 3 bulan. Sedangkan terkait perdata, pasangan suami istri itu harus menghadapi tuntutan hukum dengan ancaman denda maksimal.
Selaras dengan itu Muhaimin mengatakan pemerintah berupaya memperjuangkan penyelesaian kasus ketenagakerjaan agar Kartika mendapat hak-hak normatifnya sebagai pekerja. Seperti upah dan tunjangan makan yang tidak dibayar majikannya selama dua tahun bekerja. Serta santunan ganti rugi atas penderitaan yang dialaminya.
“Pemerintah Indonesia dan Hongkong sepakat kasus yang menimpa TKI Kartika ini segera diselesaikan dengan prinsip keadilan. Penyiksaan terhadap TKI seperti ini harus menjadi kasus pertama dan terakhir yang tak boleh terulang kembali di Hongkong,” kata Muhaimin di Jakarta, Senin (30/9).
Dalam kunjungan kerjanya ke Hongkong akhir pekan lalu, Muhaimin bertemu dengan Secretary of Labour and Welfare (Menteri tenaga Kerja dan Kesejahteraan) Hongkong, Matthew Cheung Kin-Chung di Kantor Pusat Pemerintahan Hongkong. Serta bertemu langsung dengan Kartika yang sekarang berada di KJRI Hongkong.
Dalam pertemuan bilateral tersebut pemerintah Muhaimin mengatakan pemerintah Hongkong berjanji memberikan jaminan perlindungan maksimal kepada pekerja migran Indonesia dan tenaga kerja asing lainnya yang bekerja di Hongkong. Pemerintah Hongkong tidak ingin kasus seperti ini terulang dan berjanji akan menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku penyiksaan.
“Setelah vonis hukuman pidana selesai, maka selanjutnya tuntutan hukum perdata atas kasus TKI Kartika ini segera dilakukan. Pemerintah Indonesia dan Hongkong akan bekerja sama untuk mempersiapkan berkas-berkas penuntutan diajukan kepada pengadilan Hongkong. Para pelaku harus bertanggung jawab dan dihukum berat, baik secara perdata maupun pidana,” tutur Muhaimin.