Selasa, 01 Oktober 2013
Kisah Diplomat Indonesia ‘Disemprot’ Pemerintah Cina
Gara-gara ketahuan menjalin hubungan dengan Taiwan.
ALI
Dibaca: 9642 Tanggapan: 0

Republik Rakyat Cina (RRC) hingga saat ini masih keukeuh tidak mau mengakui Taiwan sebagai negara. Sikap RRC ini membuat negara-negara lain dalam posisi dilematis. Di satu sisi, mereka ingin menjalin hubungan dengan Taiwan, tetapi di sisi lain, tidak mau merusak hubungan mereka dengan RRC. Indonesia termasuk negara yang berada dalam posisi dilematis itu.

Dalam sebuah acara konferensi hukum internasional di Bandung, Kamis (26/9), mantan Diplomat Senior Prof Hasjim Djalal menuturkan bahwa RRC memang secara tegas melarang negara-negara lain menjalin hubungan politik dengan Taiwan. Karena hubungan politik yang dilarang, Indonesia pun menyiasatinya dengan menjalin hubungan dagang dengan Taiwan.

Hasjim menjelaskan, dahulu di era 90an, di zaman Menteri Luar Negeri Ali Alatas, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) masih bisa berhubungan dengan Taiwan sebatas berkaitan dengan hubungan dagang. Misalnya, Dirjen Perdagangan Kemlu bekerja sama dengan Pemerintah Taiwan.

Namun, lambat laun sistem berubah. Kini, Kemlu tak boleh lagi ikut-ikutan menjalin kerjasama dengan Taiwan, bahkan untuk urusan dagang sekalipun. “Saya tak tahu kenapa jadi begitu ekstrem. Ketemu penjaga pintu Kemlu pun sekarang (perwakilan Taiwan) tak boleh,” tutur Prof Hasjim.

Akhirnya, pola kerjasama hubungan dagangnya kerap ‘diakali’ dengan menjalin pertemuan di hotel sambil minum kopi dan sebagainya. “Asal nggak ketemu di Kemlu. Negara lain juga seperti itu, karena takut Cina marah. Kadang-kadang Indonesia juga sulit membedakan antara politik dan perdagangan. Cina kadang-kadang tak keberatan,” tuturnya.

Meski begitu, jangan coba-coba melanggar aturan RRC tersebut. Prof Hasjim pernah merasakan bagaimana pahitnya ‘disemprot’ oleh Pemerintah RRC. Kisahnya bermula ketika Prof Hasjim berkunjung ke Taipei, Ibukota Taiwan.

“Kala itu, Saya dijemput perwakilan dagang Indonesia dan diajak berkunjung ke Wali Kota Taipei,” tuturnya. Prof Hasjim mengaku diundang oleh pihak Wali Kota Taipei.

Sayangnya, lanjut Hasjim, perwakilan dagang Indonesia di Taipei tak terlalu paham dengan batasan-batasan hubungan Indonesia-Taiwan tersebut. Dan bagaimana RRC bakal marah besar bila Indonesia melanggar larangan itu.

“Saya dibawa ke sana menggunakan sebuah mobil berbendera Indonesia. Dan di situ ditulis ‘The Visitor Indonesia Ambassador’,” tuturnya.

Ketika hendak keluar dari kantor wali kota itu, Prof Hasjim kaget dirinya langsung disambut dengan jepretan kamera ratusan, termasuk wartawan. Berita yang beredar kemudian adalah perwakilan resmi Pemerintah Indonesia bertemu dengan Pemerintah Taiwan. 

Maka, habislah Prof Hasjim dimarahi Pemerintah RRC karena kejadian ini. “Cina sangat marah,” tuturnya.

Belajar dari pengalaman ini, Prof Hasjim berpesan kepada para diplomat-diplomat muda –termasuk para petugas protokoler- untuk memperhatikan hal-hal yang kecil terkait hubungan Indonesia dengan negara dimana mereka bertugas. “Protokol harus perhatikan itu benar-benar. Harus dipejalari,” pungkasnya.

Sekadar pengetahuan, dikutip dari laman www.unisosdem.org, perseteruan antara RRC dan Taiwan berpangkal pada perseteruan antara pendiri RRC, Mao Tse Tung dengan Jenderal Chiang Kai-shek. Kala itu, Chiang Kai-shek menentang klaim Mao Tse Tung bahwa Taiwan adalah provinsi bagian dari RRC. Perseteruan itu belum kunjung reda hingga saat ini.

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.