Selasa, 01 Oktober 2013
Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Masih Rawan Konflik
Pemerintah diminta menghitung matang-matang segala kemungkinan yang terjadi.
ASH
Dibaca: 3452 Tanggapan: 0

Ketua MK M. Akil Mochtar mengatakan wacana agar pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten dan kota oleh DPRD seperti termuat dalam RUU Pemilukada sejauh ini belum dibangun basis argumentasi yang kuat.

“Sebenarnya kita susah mengomentari sebuah RUU karena posisi kita kan MK. Artinya, kalau itu disahkan, itu berpotensi diuji ke MK. Namun, ide ini saya lihat belum terbangun argumentasi teoritis yang jelas,” kata Akil, di Gedung MK, Selasa (1/10).

Akil lalu mempertanyakan, mengapa proses pemilihan kepala daerah; gubernur, bupati, dan walikota harus dilakukan dengan proses rekrutmen yang berbeda. Mengapa pemilihan gubernur harus dilakukan secara langsung, sementara pemilihan bupati dan walikota dilakukan dengan cara tidak langsung, yaitu diwakili oleh DPRD.

“Wacana ini basis konstitusionalnya harus dibangun dan bisa dipertanggungjawabkan agar dalam tataran implementasinya mudah. Kan sama-sama kepala daerah dalam satu wilayah, tetapi kenapa beda pola rekrutmennya?”

Terkait soal ini, dia juga mempertanyakan mengenai pola sengketa yang kemungkinan besar akan terjadi. “Bagaimana dengan pola sengketanya? Apakah yang dipilih melalui DPRD itu bisa disengketakan atau tidak kalau terjadi perselisihan?” katanya mempertanyakan.

Dia mengatakan kalau pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung, sengketa pemilukada bisa dilakukan seperti yang berlaku selama ini. Namun, ia menyerahkan kepada para pembuat undang-undang mengenai pilihan penyelesaian sengketanya.

“Mau sengketanya di pengadilan negeri, di PTUN, atau di MK, yang penting itu aspek sosiologisnya harus dipertimbangkan, terutama jika terjadi konflik,” ujar Akil.

Menurut dia, jika konsep dasar pemilihan bupati dan walikota diwakili DPRD hanya untuk memindahkan konflik, pandangan ini keliru. Ia khawatir lokasi potensi konflik justru akan terpusat di daerah.

“Jika dipilih melalui DPRD, saya kira gedung DPRD-nya bisa hancur juga kalau terjadi penyimpangan. Massa pendukung bisa berhadap-hadapan di depan gedung DPRD menunggu hasilnya, itu jauh lebih dekat pada titik yang sama, sehingga sangat rentan konflik. Apakah itu sudah diperhitungkan?” urai Akil.

Karena itu, Akil menyarankan pembuat UU harus sungguh-sungguh mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan terjadi saat pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. 

“Silahkan saja mereka mau mengesahkan itu sebagai pilihan politik, tetapi mereka harus mempertanggungjawabkan, antara lain UU Pemilukada ini bisa diuji ke MK karena menyangkut hak konstitusional,” ujar Akil.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kemendagri mengusulkan agar pemilihan bupati (pilbup) dan pemilihan walikota (pilwalkot) dilakukan oleh DPRD atau pemilihan tidak langsung. Usulan ini sudah dimasukkan dalam materi RUU Pemilukada yang kini pembahasannya sudah masuk tahap akhir di DPR.  

Alasannya, pemilihan kepada daerah secara langsung selama ini dinilai berdampak buruk bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mulai dari sering terjadi konflik horisontal antar pendukung pasangan calon, ongkos politiknya terlalu besar, hingga banyaknya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tersandung kasus hukum.

Menurut pemerintah sistem melalui DPRD itu lebih sesuai dengan realita masyarakat Indonesia. Pemilihan kepala daerah melalui DPRD ini juga bagian dari demokrasi karena masyarakat diwakili oleh anggota parlemen di daerah sesuai Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Sementara untuk pemilihan gubernur dan pemilihan presiden, pemerintah pusat sepakat tetap dilakukan pemilihan secara langsung. 

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.