Rabu, 02 Oktober 2013
Presiden Diminta Sahkan Paket Kebijakan Ekonomi
ANT
Dibaca: 569 Tanggapan: 0

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Harry Azhar Azis minta empat paket kebijakan ekonomi yang telah diumumkan segera diteken oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono guna diterapkan. "Pengusaha saat ini berada dalam kondisi tidak pasti. Sementara pemerintah tak kunjung memenuhi janji memberikan empat paket kebijakan ekonomi yang sudah disetujui Komisi XI DPR beberapa waktu lalu, namun belum juga mendapat pengesahan dari Presiden," kata Harry Azhar Azis di Jakarta, Rabu (2/10).

Menurut Harry, keterlambatan penandatanganan empat paket kebijakan ekonomi akan memperlambat pemulihan fundamental ekonomi dalam negeri yang sampai saat ini mengalami defisit nilai ekspor.

Ia menerangkan, dalam paket tersebut, hal yang akan dilakukan antara lain adalah mendorong ekspor dan memberikan keringanan pajak kepada industri padat karya, padat modal, dan 30 persen hasil produksinya berorientasi ekspor. "Dengan keterlambatan persetujuan ini dalam kondisi terburuk pengusaha harus melakukan efisiensi terutama karyawan," ujarnya.

Ia juga menyayangkan bahwa selain empat paket kebijakan penyelamatan ekonomi yang belum diteken, dunia usaha kembali terbebani oleh rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL).

Seperti diketahui per Oktober 2013, Pemerintah kembali menaikkan TDL rata-rata 4,3 persen sehingga terhitung dari 1 Januari 2013, pemerintah memberlakukan kenaikan TDL 15 persen, kecuali bagi golongan pelanggan berdaya rendah 450 volt ampere (VA) dan 900 VA.

Sementara itu, empat golongan konsumen yang dicabut subsidi listriknya yakni kelompok rumah tangga berdaya 6.600 VA ke atas, golongan pelangan bisnis dengan daya 6.600 VA-200 kilovolt ampere (KVA) dan kelompok pelanggan bisnis dengan daya di atas 200 KVA.

Menteri ESDM Jero Wacik sebelumnya mengatakan, pemerintah merencanakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) khusus bagi empat golongan pelanggan pada 2014. "TDL empat pelanggan tersebut naik hingga ke harga keekonomiannya," kata Menteri ESDM Jero Wacik saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu (4/9).

Ia mengatakan, kenaikan tarif akan diberlakukan bagi golongan rumah tangga besar (R3) dengan daya 6.600 VA ke atas, bisnis menengah (B2) dengan daya 6.600-200.000 VA, bisnis besar (B3) dengan daya di atas 200 kVA, dan kantor pemerintah sedang (P1) dengan daya 6.600-200.000 VA. Menurut dia, penerapan penyesuaian tarif listrik berlaku apabila terjadi perubahan indikator makro yaitu kurs, harga minyak, dan inflasi.

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.