Rabu, 02 Oktober 2013
Angkasa Pura II dan Telkom Tepis Dugaan KPPU
Kontrak kerja sama bukan tak terbatas.
FNH
Dibaca: 2359 Tanggapan: 0

Dalam sidang lanjutan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), PT Angkasa Pura II dan PT Telkom Indonesia mengajukan sanggahan dan bantahan atas tuduhan monopoli. Kedua perusahaan menyampaikan jawaban atas dugaan monopoli dan diskriminasi pengadaan e-pos di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng.

Di hadapan majelis pemeriksa, Selasa (01/10) kemarin, tim hukum Angkasa Pura dan Telkom berusaha menepis tudingan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam sidang perdana 18 September lalu terungkap Angkasa Pura ditengarai melanggar Pasal 14 ayat (2), 17, 19 huruf c dan d, sedangkan Telkom diduga melanggar Pasal 17 dan 19 huruf c dan d UU No. 5 Tahun 1999.

Angkasa Pura II (AP II) dan Telkom satu suara, memastikan kerjasama e-pos sudah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kuasa hukum AP II, Erik Permana, menjelaskan AP II memiliki hak dan wewenang untuk melakukan kerjasama komersial di bandara Soetta dengan cara kompetisi yang sehat.

Adapun terkait pengadaan e-pos, Erik menegaskan Angkasa Pura telah membuka pengumuman secara terbuka selama 30 hari, yakni dari 22 Agustus 2010 hingga 22 September 2010. Namun hanya Telkom saja yang memberikan penawaran.  "Kami sudah buka pengumuman selama 30 hari, tetapi cuma Telkom saja yang memberikan penawaran," kata Erik.

Erik menambahkan perjanjian pengadaan e-pos di Soetta antara AP II dan Telkom tidak 'tak terbatas'. Kontrak kerjasama hanya dilakukan selama 3 tahun. Artinya, masih terbuka kesempatan perusahaan telekomunikasi lainnya.

Selain itu, kerjasama tidak hanya dilakukan dengan Telkom saja. Tetapi juga dengan beberapa perusahaan lain seperti PT Indosat Tbk., PT Bakrie Telecom Tbk., dan PT Hutchison 3 Indonesia. Kerjasama berbentuk konsesi ini dilakukan dalam hal penyediaan jaringan fiber optic.

Menurut Kepala Biro Hukum AP II, Jaya Tahoma Sirait, pengadaan e-POS merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan penerimaan AP II. Karena, sebagai perusahaan pelat merah, AP II juga memiliki kewajiban untuk menyetorkan keuntungan perusahaan ke APBN. "Karena kita (AP II) juga memiliki kewajiban untuk menyetorkan ke APBN. Jadi harus dioptimalkan," kata Jaya.

Kuasa hukum Telkom, Rudi Agustian, menegaskan kliennya  tidak berniat melakukan persaingan usaha tidak sehat seperti yang diduga oleh KPPU. Kerjasama  kedua pihak harus dilihat sebagai bagian dari sinergi BUMN. "AP II membutuhkan sistem elektronik berbasis internet untuk memantau omzet tiap tenan di Soetta dan Telkom punya layanan yang dibutuhkan," kata Rudi.

Lagipula, lanjut Rudi, tidak ada kewajiban bagi semua tenan yang ada di Soetta untuk menggunakan e-pos sehingga tidak ada unsur diskriminasi dan pemaksaan. Bagi yang tidak memasang pun, tidak diberi sanksi.

Jaya menambahkan AP II tidak pernah memaksa para tenan untuk menggunakan e-pos. Semua tenan bebas menggunakan sistem lain.. "Jadi tidak seluruhnya menggunakan sistem e-pos. Ada juga yang menggunakan sistem lain, tapi saya lupa berapa angka persis yang menggunakan e-pos," ungkap Jaya.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, baik AP II maupun Telkom merasa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, dan Pasal 19 huruf c dan d UU No. 5 Tahun 1999 tidak terbukti.

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.