Rabu, 02 Oktober 2013
TKI di Hong Kong Tuntut Kenaikan Upah Minimum
Sebab upah minimum yang diterima saat ini tidak mampu mengejar laju inflasi.
ADY
Dibaca: 806 Tanggapan: 0

Tuntutan kenaikan upah minimum bukan saja disuarakan kaum pekerja di tanah air, tapi juga TKIyang bekerja di negara penempatan, seperti Hong Kong. Menurut perwakilan Indonesian Migrant Workers Union (IMWU), Hong Kong, Sringatin, dalam rangka menuntut kenaikan upah minimum, pekerja migran Indonesia sudah menemui pihak Departemen Ketenagakerjaan Hong Kong. Dalam pertemuan itu, pemerintah Hong Kong berjanji akan menaikkan upah minimum bagi pekerja migran. Namun, besarannya belum dapat dipastikan.

Sringatin menjelaskan, dalam pertemuan itu perwakilan pekerja migran Indonesia di Hong Kong selain membahas soal kenaikan upah minimum, juga mendiskusikan isu ketenagakerjaan lainnya. Ia menjelaskan pertemuan dengan pemerintah Hong Kong itu rutin dilakukan setahun sekali. Untuk kenaikan upah minimum pemerintah Hong Kong biasanya menerbitkan peraturannya sekitar akhir September. Namun, kenaikan upah itu menurut Sringatin tergolong rendah daripada harapan pekerja migran Indonesia.

Dari kenaikan upah itu, Sringatin menghitung upah pekerja migran Indonesia jika bekerja 16 jam sehari hanya mendapat $8 Hong Kong setiap jam. Atau dalam satu bulan, upah minimum dipatok $4.010 Hong Kong. Mengacu ketentuan yang diterbitkan pemerintah Hong Kong, kenaikan upah minimum itu baru berlaku bagi pekerja migran Indonesia sejak 28 Oktober. Namun para TKI menilai kenaikan upah minimum itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupkarena inflasi di sana juga tinggi.

“Kenaikan upah tahun ini hanya 2,3 persen. Sedangkan inflasi di Hong Kong tahun ini rata-rata 4,2 persen,” kata Sringatin kepada hukumonline lewat pesan singkat, Selasa (1/10).

Akibat inflasi itu ,Sringatin melanjutkan,harga-harga barang kebutuhan menjadi mahal. Misalnya, pemerintah Hong Kong menaikkan biaya transportasi sebesar 2,3 persen, makanan, air dan listrik 4,5 persen. Oleh karena itu Sringatin menyebut pekerja migran Indonesia menginginkan kenaikan upah minimum sebanyak $160 Hong Kong dari tahun lalu.

Selain itu Sringatin menjelaskan akhir pekan lalu Menakertrans, Muhaimin Iskandar, bertandang ke Hong Kong. Menurutnya, kunjungan kerja Muhaimin tidak difokuskan untuk membahas kenaikan upah minimum bagi pekerja migran Indonesia. Walau begitu ia tidak menampik kemungkinan pertemuan antara pemerintah Indonesia dan Hong Kong itu mendiskusikan isu upah minimum.

Tapi, dalam rangka membantu peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia di Hong Kong, Sringatin berharap pemerintah bukan hanya melakukan diplomasi semata. Namun, merevisi segala peraturan terkait yang selama ini merugikan pekerja migran. Seperti pelarangan pekerja migran Indonesia melakukan kontrak kerja mandiri, tidak boleh pindah agen dan KTKLN. “Setidaknya, (pemerintah Indonesia,-red) ya harus memperbaiki dulu peraturan yang selama ini justru merampas gaji pekerja migran,” tegasnya.

Terpisah, Menakertrans, Muhaimin Iskandar mengaku telah mengusulkan kenaikan upah pekerja migran Indonesia sektor domestik atau pekerja rumah tangga di Hong Kong. Muhaimin menyampaikan usulan itu kepada Menteri Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Hong Kong, Matthew Cheung Kin-chung, akhir pekan lalu.

“Selain meminta jaminan perlindungan yang lebih baik bagi seluruh TKI di Hong Kong, secara resmi kita sampaikan juga langsung adanya usulan kenaikan gaji bagi TKI yang bekerja di sana,” ujar Muhaimin di kantor Kemnakertrans Jakarta, Selasa (1/10).

Muhaimin mengatakan pemerintah Indonesia mengusulkan kenaikan upah pekerja migran Indonesia menjadi $4.200 Hong Kong per bulan. Saat ini upah yang diterima pekerja migran Indonesia hanya $3.920 Hong Kong ditambah tunjangan makan sekitar $875 Hong Kong per bulan. Atas usulan itu Muhaimin merasa pemerintah Hong Kong menerimanya, namun belum sepakat dengan besarannya. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia terus menegosiasikan besaran yang pantas.

Negosiasi soal kenaikan upah minimum itu menurut Muhaimin akan terus dilakukan lewat pertemuan-pertemuan berikutnya antar perwakilan pemerintah. Walau tidak ada batas waktu sampai kapan perundingan itu dilakukan namun Muhaimin berharap agar pelaksanaannya dapat berlangsung dengan lancar dan baik. Sebab, kenaikan upah itu dapat meningkatkan taraf hidup pekerja migran Indonesia selama bekerja. Serta bisa membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka di tanah air dengan cara mengirimkan sebagian upahnya ke kampung halaman (remitansi).

“Kenaikan gaji sangat ditunggu-tunggu oleh para TKI di Hong Kong. Apalagi harga barang-barang kebutuhan hidup di sana cukup tinggi dan kemungkinan akan semakin mahal dibandingkan jumlah gaji yang diterimanya,” ucap Muhaimin.

Ke depan, Muhaimin mengatakan Kemnakertrans akan terus berkoordinasi dengan Kementerian luar negeri melalui KJRI Hong Kong dalam rangka negosiasi kenaikan upah minimum bagi pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Kemnakertrans mencatat per Juli 2013 jumlah pekerja migran Indonesia di Hong Kong mencapai 150.236 orang, mayoritas berjenis kelamin perempuan dan bekerja sebagai pekerja rumah tangga.

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.