Rabu, 02 Oktober 2013
FH Unair Bahas Masa Depan Pendidikan Hukum ASEAN
Berduet dengan School of Law, University of Washington.
ALI
Dibaca: 1898 Tanggapan: 0
FH Unair Bahas Masa Depan Pendidikan Hukum ASEAN
foto: www.fh.unair.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) dan School of Law, University of Washington menggelar konferensi internasional tentang masa depan pendidikan hukum di ASEAN. Acara digelar di Surabaya selama dua hari, 1-2 Oktober 2013.

Konferensi yang dibuka oleh Dekan FH Unair, Muhammad Zaidun ini bertujuan untuk menggali persoalan dan solusi seputar pendidikan hukum di Asia Tenggara. Dibahas juga, bagaimana hukum bisa menjawab tantangan globalisasi, terutama di regional Asia Tenggara.

Ketua Panitia Konferensi, Herlambang Perdana Wiratraman menuturkan bahwa negara-negara di ASEAN kerap memiliki persoalan yang sama. Misalnya, kasus korupsi dan penghancuran sumber daya alam (SDA) yang semakin marak.

“Kami ingin membahas bagaimana pendidikan hukum bisa menjawab persoalan-persoalan seperti itu,” tuturnya kepada hukumonline, Rabu (2/10).

Herlambang mengatakan konferensi ini bertujuan untuk mengubah budaya pendidikan hukum di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang masih mengarah ke formal justice system. Ia berpendapat pendidikan hukum seharusnya diarahkan ke social justice system.

“Fakultas Hukum Universitas Airlangga ingin mengembangkan konsep ini,” ungkap Herlambang.

Niat FH Unair ini akhirnya bergayung sambut dengan School of Law University of Washington. Kampus asal Seattle, Amerika Serikat, ini sedang mengembangkan konsep pendidikan hukum klinis di sejumlah fakultas hukum di Indonesia. Konsep ini lebih mengedepankan pendidikan hukum di tataran praktik. 

Meski begitu, Herlambang mengatakan konferensi ini tak melulu berbicara soal legal clinic (pendidikan hukum klinis). Ia menuturkan bahwa mengubah budaya dan sistem dalam pendidikan hukum tak bisa dilakukan secara instan, melainkan melalui proses-proses yang panjang.

Herlambang berharap ke depan pendidikan hukum bisa digarap serius sehingga menghasilkan sistem hukum yang lebih baik di masing-masing negara Asia Tenggara. “Harus ada semacam refleksi yang sistematik untuk memperbaiki proses dan tujuan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Herlambang juga menyadari bahwa pendidikan hukum semakin berat karena persoalan yang ada sudah berada di tataran globalisasi. Karenanya, metode pendidikan hukum yang lebih menggunakan metode ceramah-cemarah harus segera diubah dengan diskusi dua arah yang melibatkan mahasiswa.

Sejumlah pakar hukum luar negeri hadir dalam konferensi ini. Di antaranya,  Dekan School of Law, University of Washington Prof Kellye Y. Testy beserta beberapa pengajar lainnya, Direktur Eksekutif Organisasi Pengacara Washington State, Paula Littlewood, dan Adrian Bedner dari Leiden University, Belanda.

Sedangkan, dari dalam negeri, sejumlah pengajar FH Unair termasuk Prof Frans Limahelu dan Dosen Filsafat Hukum Sidarta, serta puluhan dosen dari kampus se-Indonesia.

Berdasarkan pantauan hukumonline, isu yang dibahas dalam konferensi ini memang beragam. Ada yang mempresentasikan agar sebaiknya fakultas hukum membiasakan mahasiswa/mahasiswinya untuk membaca putusan pengadilan. Ada juga yang membahas agar fakultas hukum berperan dalam mencegah sikap intoleran di masyarakat.

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.