Rabu, 02 Oktober 2013
LPS Gamang Dalam Selamatkan Bank Gagal
Penyelematan bank gagal bisa menjadi bumerang bagi LPS.
FATHAN QORIB
Dibaca: 2008 Tanggapan: 0
LPS Gamang Dalam Selamatkan Bank Gagal
Seminar Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Penyelamatan Bank Gagal. Foto: SGP

November tahun ini, tepat lima tahun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan divestasi Bank Mutiara dengan harga Rp6,7 triliun. Jika hingga November belum ada investor yang minat dengan harga tersebut, LPS memiliki waktu satu tahun lagi untuk menjual bank yang dulu bernama Bank Century itu dengan harga optimal.

“Kita tidak bisa paksa investor untuk membeli harga di atas nilai wajarnya,” kata Kepala Eksekutif LPS Mirza Adityaswara dalam sebuah seminar di Jakarta, Rabu (2/10).

Ia mengatakan, ada kegamangan (rasa takut) bagi eksekutif LPS dalam menyelamatkan bank gagal. Di satu sisi, penyelamatan bank gagal merupakan tugas dan fungsi dari LPS. Tapi di sisi lain, penyelamatan bank gagal bisa menjadi bumerang berupa ancaman perbuatan korupsi jika terdapat kerugian negara dalam divestasi.

“(LPS, red) tidak bisa menjual karena ada ketakutan-ketakutan terhadap politik atau hukum, padahal UU LPS jelas, tahun keenam LPS bisa jual dengan nilai optimal artinya nilai pasar,” ujar Mirza.

Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Gadja Mada (UGM), Nindyo Pramono, mengatakan LPS yang merupakan badan hukum memiliki doktrin bahwa kekayaannya harus dipisahkan dari kekayaan pendiri, dalam hal ini negara. “Ini prinsip. Sekalipun badan hukum publik pemerintah maupun negara dipisahkan dari APBN jadi modal, lepas dari mekanisme APBN,” katanya.

Kegamangan petinggi LPS semakin terlihat ketika divestasi Bank Mutiara yang tak sampai angka Rp6,7 triliun pada tahun keenam. Menurut Nindyo, kegamangan tersebut semakin terasa jika kekayaan negara yang dipisahkan yang dianut LPS bertabrakan dengan UU lain, seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ataupun UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 1 ayat (1) UU Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara adalah hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pasal 2 huruf g dijelaskan bahwa keuangan negara yang dimaksud adalah kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah.

Sedangkan dalam UU Pemberantasan Korupsi lebih ditegaskan lagi bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena beradadalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah, BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.

“Saya sarankan hal-hal yang tidak harmonis seperti ini seyogyanya diharmoniskan demi kepentingan bangsa dan negara,” kata Nindyo.

Salah satu saran yang diutarakan Nindyo adalah direvisinya UU Pemberantasan Korupsi. Menurutnya, dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia tak ada satu klausul yang menyebutkan mengenai kekayaan negara yang dipisahkan. Menurutnya, persoalan kegamangan ini tak hanya dialami oleh LPS semata, melainkan sejumlah lembaga lain yang asetnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Ia mengatakan, meski ada asas lex specialis derogat legi generalis atau aturan hukum yang lebih khusus mengenyampingkan aturan hukum yang lebih umum, ataupun asas lex superior derogat legi inferior atau hukum yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang lebih rendah, namun kekayaan yang dipisahkan dalam sebuah badan hukum merupakan doktrin.

“Doktrin adalah salah satu sumber hukum, jika tidak diterapkan tidak akan jadi hukum. Jadi semacam kegamangan, bisa saja hasilnya tidak sampai dengan uang yang dikeluarkan. Keputusan yang penuh risiko,” kata Nindyo.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, mengatakan dengan keputusan Kepala Eksekutif LPS saja, penjualan Bank Mutiara tahun keenam dengan harga optimal sudah sesuai UU. Namun, lantaran ada nuansa politis dalam persoalan Bank Mutiara ini, diperlukan pengakuan dari sejumlah pihak, seperti Jaksa Agung, Menteri Keuangan dan bahkan Presiden sendiri yang menyatakan divestasi telah sesuai peraturan.

Persetujuan seperti ini, kata Hikmahanto, berguna agar ke depan tak ada persoalan hukum lagi. “Ini lantaran masalahnya berbeda dengan yang biasa, ada anomalinya mau gak mau harus dilakukan seperti itu. Kepala eksekutif (LPS) minta persetujuan dari mereka (Presiden, Jaksa Agung dan Menkeu) untuk meminta semacam sign off, oke dengan harga sekian paling optimal dan tidak lagi dipermasalahkan,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.