Meskipun sudah diputus tidak dapat diterima dua kali, langkah PT. Uzin Utz Indonesia (UUI) untuk mem-PKPU-kan PT Nindya Karya (Persero) tak surut. Upaya PKPU ketiga ditempuh demi mendapatkan piutang sebesar Rp327.734.000. Permohonan PKPU ini kembali didaftarkan dengan nomor 65/PDT.SUS-PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst pada 1 Oktober 2013.
Walaupun pengajuan permohonan PKPU diajukan untuk ketiga kalinya, UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak mengenal asas ne bis in idem. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 15/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby tanggal 2 Agustus 2012 yang dikuatkan dengan putusan MA No. 703/K/Pdt.Sus/2012 dan putusan No. 10 K/N/1999 tertanggal18 Mei 1999.
Intisari dari dua putusan tersebut menyatakan perkara kepailitan dan PKPU tidak dikenal asas ne bis in idem. Pasalnya, bentuk perkara kepailitan dan PKPU adalah sebuah permohonan, bukanlah gugatan. Untuk itu, permohonan PKPU UUI tidak ne bis in idem.
Upaya terus mem-PKPU-kan Nindya Karya lantaran hingga kini UUI mengklaim belum juga menerima pembayaran piutang dari perusahaan bidang kontruksi plat merah tersebut. Jikapun Nindya Karya mengaku telah mengirimkan surat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara perihal penitipan dan penyimpanan pembayaran (konsinyasi) utang tersebut, hingga kini UUI belum menerima surat apapun terkait konsinyasi itu.
“Intinya consignatie tersebut abal-abal. Consignatie-nya belum ada atau belum sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1405 dan Pasal 1406 KUH Perdata,” ujar kuasa hukum UUI, Ivan Wibowo, Rabu (02/10).
Ivan meminta majelis hakim lebih jeli memeriksa perkara ini. UUI enggan dikatakan tidak memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan perkara utang piutang ini lantaran menolak pembayaran yang dilakukan Nindya Karya.
Penolakan pembayaran tersebut dilakukan karena Pasal 245 jo Pasal 45 UU Kepailitan memang melarang untuk melakukan pembayaran kepada salah satu kreditor setelah ada permohonan PKPU. Sehingga, Pemohon PKPU tidak menerima upaya pembayaran yang dilakukan oleh Termohon PKPU tersebut karena ingin taat kepada hukum. “Kami ingin menerima uang pembayaran asalkan tidak melanggar hukum. Oleh karena itu, kami ajukan PKPU ini agar bisa menerima uang sesuai dengan hukum yang berlaku,” lanjutnya.