Rabu, 02 Oktober 2013
Perlunya Aturan Baku Soal Dampak Sistemik
RUU JPSK harus segara dibahas oleh pemerintah dan DPR.
FAT/ANT
Dibaca: 3443 Tanggapan: 0

Persoalan bank gagal berdampak sistemik menjadi momok yang menyeramkan bagi perekonomian di Indonesia. Menurut Deputi Bidang Hukum Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Yunus Husein, jika bank gagal tak segera diselamatkan maka biaya recovery perekonomian akan lebih besar.

“Sistem perbankan  akan mengalami krisis dengan biaya lebih besar dari biaya menyelamatkan bank gagal tersebut, dengan terjadinya krisis perbankan, maka perekonomian Indonesia akan mengalami krisis juga. Kemungkinan terjadinya krisis multidimensi menjadi terbuka,” kata Yunus dalam sebuah seminar di Jakarta, Rabu (2/10).

Bukan hanya itu, jika bank gagal berdampak sistemik tak segera diselamatkan, efek domino terhadap perbankan lain bisa tertular. Namun ironisnya, kriteria sebuah bank gagal berdampak sistemik belum diatur dalam undang-undang. Atas ini, mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ini menyarankan agar RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dibahas dan disahkan.

Yunus mengatakan, dari draf RUU JPSK terdapat lima kriteria dalam menetapkan bank gagal berdampak sistemik yaitu, adanya dampak terhadap institusi keuangan, berdampak pada pasar keuangan, berdampak pada sistem pembayaran, berdampak terhadap sektor ril dan berdampak pada psikologi pasar. Kecuali berdampak pada psikologi pasar, merupakan kriteria yang diatur dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara lembaga-lembaga keuangan di Eropa dalam menyelamatkan bank gagal.

“Dampak terhadap psikologi pasar kemungkinan terjadinya bank runs, munculnya rumor negatif di pasar, terjadinya pemindahan dana ke bank atau aset keuangan yang berisiko lebih rendah,” kata Yunus.

Menurutnya, perlu diatur secara baku mengenai kriteria bank gagal berdampak sistemik agar bisa lebih akuntabel, obyektif dan transparan dalam penetapannya. Selain itu, pengaturan ini diharapkan bisa mempercepat dan mempermudah penanganan terhadap bank gagal.

Ketua Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono mengatakan, Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) harus cepat bergerak dalam menangani indikasi awal adanya bank gagal berdampak sistemik. Koordinasi di FKSSK ini penting mengingat banyaknya bank gagal yang terjadi, salah satunya adalah Bank Century (sekarang Bank Mutiara).

“Menangani bank gagal harus cepat sekali. Karena jika satu bank bermasalah, yang lain juga bisa ikut bermasalah,” kata Sigit.

Ia juga sependapat dengan Yunus bahwa RUU JPSK penting untuk segera disahkan. Menurutnya, jika ke depan terjadi penyelamatan terhadap bank gagal berdampak sistemik, meskipun ada FKSSK tapi belum ada UU JPSK maka rentan dipersoalkan secara hukum lagi.

“Serahkan definisi sistemik itu kepada FKSSK. Mereka yang tahu apakah akan berdampak sistemik atau tidak kepada bank lain,” kata Sigit.

Saat Krisis

Terpisah, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengingatkan bahwa dana talangan kepada Bank Century dalam bentuk Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) diberikan saat krisis 2008. Bahkan, prosesnya melalui serangkaian diterbitkannya sejumlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

“Pada 2008 di bulan November itu, kondisi Indonesia dalam keadaan krisis, jadi indikator-indikator ekonomi sedang dalam keadaan krisis dan kita sama-sama tahu bahwa pada saat itu nilai tukar dari Rp9.000 naik ke Rp12.000, sampai dikeluarkan tiga Perpu oleh pemerintah dan juga pada pasar modal anjlok,” kata Agus seusai diperiksa KPK.

Agus Martowardojo dipanggil sebagai saksi kasus Century dalam kapasitasnya sebagai mantan direktur utama Bank Mandiri yang dimintai pendapatnya dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada 20-21 November 2008. Meski mengungkapkan tidak berwenang untuk memutuskan pemberian dana talangan kepada Bank Century karena dianggap sebagai bank gagal berdampak sistemik, Agus mengisyaratkan kebijakan tersebut menjaga perekonomian Indonesia.

“Pada 2008 itu justru memberikan kebijakan yang baik sehingga ekonomi kita tetap terjaga harus bisa terlindungi,” jelas Agus.

Sedangkan pihak yang berwenang untuk memutuskan suatu keputusan dalam rapat KSSK adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Boediono saat itu. “Forum KSSK itu diputuskan oleh yang mempunyai kewenangan dan kewenangan itu dimiliki oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia,” ungkap Agus.

Agus juga mengaku tidak tahu mengenai dana sebesar RP2,2 triliun dari FPJP untuk Bank Century yang langsung ditempatkan di Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indoneisa (SBI) seperti yang disampaikan oleh mantan pemilik Bank Century Robert Tantutar. “Saya tidak bisa jelaskan, nanti saya minta deputi saya menjelaskan karena saya tida tahu statusnya itu,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.