Rabu, 02 Oktober 2013
Serikat Pekerja Apresiasi Putusan PTUN Bandung
Karena menganulir penangguhan upah yang ditetapkan Gubernur Jawa Barat terhadap 209 perusahan.
ADY
Dibaca: 1604 Tanggapan: 0

Putusan PTUN Bandung dalam perkara bernomor 23/G2013/PTUN-BDG diapresiasi serikat pekerja. Menurut Presiden KSPI, Said Iqbal, PTUN membatalkan 209 dari 257 izin yang dimiliki perusahaan untuk menangguhkan pelaksanaan upah minimum. Gubernur Jawa Barat lalu dihukum untuk segera mencabut SK izin penangguhan di 209 perusahaan tersebut.

Bagi Iqbal, walau gugatan yang diajukan serikat pekerja dikabulkan hanya sebagian, namun hal itu menjadi arah baik dalam rangka penegakan hukum ketenagakerjaan. Sebab dalam pertimbangan hukum, majelis PTUN menyatakan SK penangguhan upah minimum yang diberikan kepada 209 perusahaan itu melanggar Kepmenakertrans No.231 tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Oleh karenanya, Iqbal menilai penerbitan SK itu tidak memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam Kepmenakertrans Tata Cara Penangguhan Upah Minimum. Misalnya, harus ada pembuktian bahwa perusahaan merugi dua tahun berturut-turut dan persetujuan serikat pekerja. Serta diaudit oleh akuntan publik. Bahkan, Iqbal mensinyalir ada permainan yang dilakukan oknum pemerintah daerah provinsi Jawa Barat sehingga 209 perusahaan itu bisa memperoleh SK penangguhan upah minimum.

Iqbal mengingatkan, serikat pekerja bukan hanya mengajukan upaya hukum terhadap SK penangguhan upah minimum yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat saja. Tapi juga di daerah lain seperti Banten dan Jakarta. Untuk Banten, Iqbal mencatat PTUN sudah menerbitkan satu putusan yang membatalkan SK Gubernur Banten yang memberikan izin penangguhan upah minimum terhadap satu perusahaan. Namun, masih ada 150-an perusahaan lagi yang SK penangguhannya masih diproses dan menunggu diputuskan PTUN Banten.

Untuk Jakarta, menurut Iqbal ada puluhan SK penangguhan upah minimum yang berporses di PTUN Jakarta. “Dalam memeriksa perkara yang diajukan serikat pekerja, PTUN DKI Jakarta dan Banten, harus bisa menjadikan putusan PTUN Bandung itu sebagai yurisprudensi karena kasusnya sama,” tegas Iqbal saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (2/10).

Pada kesempatan yang sama Ketua GSBI, Rudi HB Daman, berterima kasih terhadap tim advokasi buruh untuk upah layak (TAB-UL) sebagai kuasa hukum serikat pekerja dalam mengajukan gugatan atas SK penangguhan upah minimum itu. Dengan dibatalkannya SK Gubernur Jawa Barat yang memberikan izin penangguhan terhadap 209 perusahaan itu bagi Rudi menunjukan aturan penangguhan sebagaimana diatur Kepmenakertrans tidak dipatuhi pemerintah daerah.

Selain itu Rudi mencatat sebagian besar perusahaan yang mengajukan penangguhan upah minimum bergerak di bidang garmen, tekstil dan sepatu. Menurut Rudi hal itu sangat kontras karena produk-produk yang dihasilkan itu mayoritas untuk ekspor. Sehingga, harga jualnya pun mengikuti pasar internasional.

Sayangnya, Rudi melanjutkan, perusahaan-perusahaan itu ingin mengupah para pekerjanya di bawah upah minimum dengan alasan merugi. Namun, selama ini Rudi merasa alasan itu patut dipertanyakan karena pekerja tidak pernah diberikan informasi secara transparan seperti apa kerugian yang dialami perusahaan sehingga tidak merasa tidak mampu membayar upah minimum. “Kalau mendapat untung, perusahaan tidak pernah mengumumkan kepada pekerja, tapi kalau merasa rugi mereka berteriak kencang,” kesalnya.

Oleh karena itu Rudi berpendapat sebagian besar penangguhan yang diajukan perusahaan hanya rekayasa. Sebab, pengusaha yang mengajukan penangguhan itu selalu bilang jika kebijakan tersebut tidak dilakukan maka akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pabrik akan tutup. Namun, faktanya sampai saat ini Rudi tidak melihat satu pun perusahaan garmen dan tekstil itu tutup. “Anggota saya mayoritas di industri garmen dan tekstil, perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja tidak ada yang tutup,” paparnya.

Sementara anggota TAB-UL dari TURC, Muhammad Fandrian, menjelaskan gugatan yang diajukan serikat pekerja ke PTUN Bandung ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. Pasalnya, Gubernur Jawa Barat itu yang menerbitkan SK penangguhan upah minimum. Lebih lanjut Fandrian mengatakan proses persidangan sampai adanya putusan memakan waktu delapan bulan.

Dalam amarnya, majelis hakim menurut Fandrian menyebutkan sejumlah hal. Selain memerintahkan Gubernur Jawa Barat mencabut SK penangguhan upah minimum untuk 209 perusahaan juga menyatakan penerbitan izin itu bertentangan dengan Kepmenakertrans tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum.

Walau putusan sudah dibacakan pada 26 September 2013, namun sampai saat ini Fandrian mengaku belum mendapatkan salinannya. Dari 209 perusahaan itu, Fandrian mengatakan 7 perusahaan dibatalkan izin penangguhannya karena melanggar syarat formil seperti melewati batas waktu pengajuan penangguhan. Sisanya, 202 perusahaan dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur Kepmenakertrans tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum.

Dalam pembacaan putusan di PTUN Bandung pada pekan lalu itu Fandrian mengatakan para pihak berperkara hadir. Sedangkan pihak tergugat punya jangka waktu selama 14 hari untuk menentukan apakah melakukan banding atau tidak. Jika lewat jangka waktu itu dan tergugat tidak melakukan upaya hukum, Fandrian mengatakan putusan PTUN Bandung tersebut berkekuatan hukum tetap. Kemudian, serikat pekerja akan melakukan upaya untuk mengeksekusi putusan itu. Kalau mereka (Gubernur Jawa Barat,-red) mengajukan banding kita siap untuk mengawal putusan itu sampai berkekuatan hukum tetap,” tandasnya.

Sampai berita ini dibuat Ketua Hubungan Industrial dan Advokasi DPN APINDO sekaligus anggota LKS Tripnas dari unsur pengusaha, Hasanuddin Rachman, belum dapat memberikan tanggapan mengenai putusan PTUN Bandung tersebut. Upaya menghubungi lewat telepon dan pesan singkat tidak berbuah hasil.

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.