Rabu, 02 Oktober 2013
Pemerintah Diminta Bertahan Negosiasikan Inalum
DPR akan terus mengawal pemerintah.
KAR
Dibaca: 1003 Tanggapan: 0

Negosiasi pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dari pihak Jepang sampai saat ini masih terus berlangsung. Kedua belah pihak telah bersepakat untuk melakukan transfer saham. Satu-satunya masalah yang dihadapi adalah soal perbedaan nilai buku antara hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Nippon Asahan Aluminium (NAA).

Nilai aset Inalum berdasarkan perhitungan Jepang adalah US$650 juta, sedangkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) senilai US$390 juta.

Inalum merupakan kontrak kerja sama antara Indonesia dan investor Jepang, Nippon Asahan Alumina (NAA). Kontrak tersebut akan berakhir pada 31 Oktober 2013.Saat ini pemerintah Indonesia memiliki 41,13% saham PT Inalum, sisanya sebesar 58,87% dimiliki oleh konsorsium NAA. Konsorsium ini beranggotakan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) sebagai wakil pemerintah Jepang dan 12 perusahaan swasta Jepang.

Direktur Eksekutif Institute Resourcess Studies (IRESS), Marwan Batubara, menuntut pemerintah untuk tidak melakukan perpanjangan kontrak dengan Inalum. Menurutnya, hal ini bukan hanya membuat Indonesia dilecehkan tetapi ditipu.

“Dulu lama sekali mereka bilang rugi. Hanya karena pak JK waktu jadi wapres ke Jepang kemudian mengancam, baru tiga bulan kemudian laporan keuangannya menjadi positif. Sebelumnya negatif terus,” ujarnya.

Ia menekankan agar pemerintah bertahan melakukan negoisasi mengenai nilai buku. Jika memang nantinya perbedaan nilai tersebut tidak menemui kesepakatan dalam musywarah, ia meyakinkan pemerintah untuk melangkah ke arbitrase internasional.

“Kalau sampai akhir batas kontrak belum juga dicapai kesepakatan, kita sudah punya sikap. Katanya mereka akan disuruh pulang dan manajemen oleh kita. Soal kompensasi kalau tidak selesai secara musywarah, diselesaikan di arbitrase internasional,” katanya.

Sayangnya, Marwan melihat pemerintah masih belum melakukan upaya pengambilalihan secara sungguh-sungguh. Hal ini ia indikasikan dari negosiasi yang masih belum membuahkan hasil. “Mestinya kalau serius sudah selesai sejak tahun lalu. Ini tinggal kurang sebulan maish belum berhasil. Ini menunjukan komitmen tidak kuat,” ujarnya.

Inalum terdiri atas pabrik Peleburan Aluminium (PPA) atau smelter dengan kapasitas 225 ribu ton per tahun dan PLTA Asahan II dengan kapasitas 604 megaVolt (MV). Saat ini kapasitas produksi PT Inalum sebesar 250 ton aluminium ingot per tahun. Sebanyak 60 persen diekspor ke Jepang dan 40 persen dipasarkan di dalam negeri.

Adapun usai pengambilalihan, Inalum diharuskan menambah kapasitas produksi.Pemerintah melalui tim negosiasi pengambilalihan Inalum merekomendasikan agar pasca pengambilalihan, Inalum harus menambah kapasitas aluminium primer hingga 400.000 ton per tahun dengan kebutuhan investasi sekitar US$700 juta atau setara Rp7 triliun.

Beberapa pengembangan bisnis yang direkomendasikan antara lain, Inalum harus mensuplai aluminium primer dan aluminium alloy untuk kebutuhan domestik dan sisanya bisa diekspor.Kemudian, Inalum harus mengembangkan aluminium alloy untuk memenuhi kebutuhan aluminium hilir domestik yang difokuskan untuk kabel transmisi listrik.

Komisi VII fraksi PAN Chandra Tirta Yudha justru menyatakan, pemerintah memiliki kemauan politik untuk mengambil alih Inalum. Menurut Chandra, hal ini dibuktikan dengan pernyataan pemerintah untuk segera mengambil alih. “Political will pemerintah untuk mengambil sudah ada dan tetap harus kita kawal,” ucapnya.

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.