Rabu, 02 Oktober 2013
Ada Berkas Hilang dalam Kasus PK Sudjiono
Yaitu pendapat hukum Djoko Sarwoko yang sempat ditunjuk menjadi ketua majelis.
ASH
Dibaca: 932 Tanggapan: 1

Mantan Ketua Kamar Pidana Khusus MA, Djoko Sarwoko sudah diperiksa KY terkait kasus peninjauan kembali (PK) Sudjiono Timan, Selasa (1/10) kemarin. Pemeriksaan ini terkait dikabulkannya PK yang diajukan Sudjiono Timan yang akhirnya melepaskan koruptor buron itu, sehingga terhindar pidana penjara 15 tahun. Awalnya Djoko ditunjuk sebagai ketua majelis perkara PK Sudjiono ini sebelum akhirnya pensiun.   

Seorang sumber di KY menyebutkan ada berkas (advis blaad) yang hilang dalam perkara PK Sudjiono ini. Berkas itu merupakan pendapat hukum Djoko Sarwoko yang menyatakan menolak mengabulkan PK Sudjiono. “Ada berkas hilang yang itu pendapat Pak Djoko, kan dia menolak (permohonan PK, red). Nah berkasnya itu hilang,” ungkap si sumber itu kepada wartawan, Rabu (2/10) di Gedung KY. 

“Dia (Djoko, red) bilang tahunya dari Suhadi,” ujar sumber. Suhadi sendiri merupakan Ketua Majelis PK Sudjiono.

Tentunya, hilangnya berkas itu harus ditelusuri KY. Sebab, berkas itu merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dalam putusan PK Sudjiono. “Ini harus ditelusuri. Kalau kita menemukan buktinya, ini berarti ada unsur pidananya (hilangnya berkas),” kata sumber.

Sumber tersebut mengatakan jika memang betul berkas itu hilang, patut diduga ada rekayasa di balik putusan majelis PK Sudjiono. “Kalau Pak Suhadi membaca berkas itu mungkin dia sependapat (menolak). Tetapi, karena bekas itu hilang, berarti ada masalah sengaja dihilangkan supaya tidak dibaca hakim lain. Padahal kan berkas itu jadi pertimbangan hakim lain juga,” katanya.

Sebelumnya, saat diperiksa KY, Djoko mengaku sebelum pensiun sebagai hakim agung memang ditunjuk untuk menjadi ketua majelis PK Sudjiono bersama hakim agung Andi Samsan Nganro dan Abdul Latief. Kala itu, Djoko bersama Abdul Latief memberi pendapat hukum menolak PK Sudjiono. Sementara Andi Samsan memberi pendapat mengabulkan.

“Tetapi, saya lihat kerugian negara besar sekali. Berdasarkan Peraturan MA untuk sidang perkara lebih dari Rp50 miliar itu majelisnya harus lima orang,” kata Djoko di Gedung KY, Jakarta, kemarin.

Saat ditunjuk 5 orang majelis PK yang terdiri atas 3 hakim agung dan 2 hakim ad hoc Tipikor, Djoko mulai memasuki masa pensiun, hingga akhirnya pensiun per 31 Desember 2012. Sebagai ketua majelis, Djoko menunjuk hakim pengganti Suhadi. Suhadi direkomendasikan Djoko karena dinilai idealis dan berprestasi. Bahkan digadang-gadang menggantikan dirinya sebagai Ketua Kamar Pidana Khusus di MA.

“Dia punya pengalaman jadi ketua pengadilan kelas IA, pernah jadi panitera di MA, bahkan saat fit and proper test di DPR dulu itu dia terbaik nomor satu. Saat pelatihan Tipikor di diklat MA juga nomor satu,” kenang Djoko.

Menurutnya, seharusnya kalau dia menerapkan ilmu dan pengalamannya itu dan tidak ada pengaruh yang lain, putusannya bagus. Meski begitu, lanjut Djoko, bukan berarti putusan PK Sudjiono tidak bagus. Hanya saja karena putusan PK ini menjadi pembicaraan publik, putusannya patut dipertanyakan.

Komposisi hakim agung untuk perkara PK itu akhirnya terdiri atas Suhadi, Sri Murwahyuni, Andi Samsan Nganro, Abdul Latief, dan hakim ad hoc Sofyan Marthabaya. Hasilnya, 4 hakim sepakat menerima PK Sudjiono. Sedangkan Sri Murwahyuni memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) alias menolak.

Latief saat proses awal bersama Djoko memberi pendapat menolak, berbalik menjadi menerima PK itu. “Kalau kemudian Latief mengubah (pendirian), ya itu urusan dialah,” kata Djoko.

Sebelumnya, Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mengadukan majelis PK Sudjiono ke KY karena diduga telah melanggar kode etik hakim dan dugaan suap. Mereka adalah Suhadi selaku ketua, dengan anggota Sophian Marthabaya, Andi Samsan Nganro, Sri Murwahyuni, Abdul Latief. KPP juga melaporkan hakim PN Jakarta Selatan Soehartono karena telah menerima pengajuan PK itu.

Pemeriksaan yang sama dilakukan Bawas MA dengan membentuk tim pemeriksa untuk mengevaluasi putusan PK Sudjiono. Tim ini langsung diketuai Ketua Kamar Pengawasan Timur Manurung dengan anggota Suwardi (ketua kamar perdata) dan Imam Soebechi (ketua kamar TUN). Tim ini bertugas mendalami putusan PK itu terkait unprofessional conduct (teknis yuridis) termasuk tudingan adanya dugaan (suap) dari beberapa pihak.

bagaimana selanjutnya ?
 - selamatkan Indonesia
03.10.13 06:12
kalau di MA belum ada operasi tangkap tangan ya ? mungkin MA memang bersih ya.
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.