Kamis, 03 Oktober 2013
PPATK Desak Pembahasan RUU Pembatasan Transaksi Tunai
Untuk membatasi ruang gerak dan praktik suap yang terjadi di Indonesia.
FAT
Dibaca: 6517 Tanggapan: 0

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendesak pembahasan RUU Pembatasan Transaksi Tunai. Menurut Wakil Kepala PPATK Agus Santoso, RUU tersebut bertujuan untuk mengurangi ruang gerak korupsi dan praktik suap dengan membatasi transaksi tunai maksimal sebesar Rp100 juta.

Selain mengurangi praktik korupsi, RUU tersebut sesuai dengan misi Bank Indonesia (BI) yang ingin mewujudkan less cash society dan financial inclusion. “Ini bisa didorong juga untuk masuk dalam substansi RUU Pembatasan Transaksi Tunai,” kata Agus usai menghadiri pelantikan Mirza Adityaswara sebagai Deputi Gubenur Senior BI menggantikan Darmin Nasution di Jakarta, Kamis (3/10).

Maraknya kasus korupsi ataupun pencucian uang yang menyeret penyelenggara negara merupakan bukti pentingnya pengesahan RUU Pembatasan Transaksi Tunai. “Saya kira memang sudah waktunya untuk menyegerakan pembahasan RUU Pembatasan Transaksi Tunai hanya boleh Rp 100 juta. Apakah itu rupiah atau equivalent, valas equivalent rupiah. Selebihnya harus pakai rekening,” kata Agus.

Dia menilai, pentingnya pembatasan transaksi tunai juga bertujuan agar masyarakat Indonesia semakin sering menggunakan fasilitas dan kenal dengan dunia perbankan. Selain itu, pembatasan ini juga berfungsi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat Indonesia dari uang tunai.

Fungsi ini bisa mencegah terjadinya kasus perampokan dan kasus korupsi. Lebih jauh, Agus mengatakan, batasan maksimal Rp100 juta bukanlah angka yang mutlak. Menurutnya, jika BI menganggap batasan transaksi tunai bisa lebih tinggi, dapat saja diterapkan.

Terkait dengan beredarnya uang kertas denominasi Singapura dalam penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar oleh KPK dinilai Agus sebagai hal bentuk pentingnya RUU Pembatasan Transaksi Tunai. Selain membatasi transaksi tunai dalam bentuk rupiah, RUU tersebut nantinya bisa juga membatasi transaksi tunai dalam bentuk valuta asing yang setara dengan Rp100 juta.

Hingga kini, PPATK mencatat lebih dari 13 juta Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LKT) dengan nominal di atas Rp500 juta. Dari jumlah itu, terdapat pula yang berupa valuta asing yang dilakukan melalui bea cukai.

“Hingga saat ini kami telah menerima lebih dari 13 juta LTKT, dengan nominal di atas Rp 500 juta, baik itu setoran maupun penarikan. Laporan pembawaan uang masuk dan keluar berupa valas melalui bea cukai juga berjumlah signifikan. Keluar masuknya uang melalui perbatasan antar negara,” katanya.

Untuk diketahui, usulan pembatasan transaksi tunai ini sudah diberikan PPATK ke BI pada akhir tahun 2012 lalu. Melalui suratnya, PPATK menyatakan pembatasan transaksi tunai dengan angka maksimal Rp100 juta bisa bisa saja dimasukkan ke dalam revisi UU BI.

Namun, Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengatakan bentuk aturan mengenai pembatasan transaksi tunai tak harus dimasukkan ke dalam revisi UU BI. Mantan Dirut Bank Mandiri itu menilai, aturan mengenai pembatasan transaksi tunai cukup diwakili melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Terpisah, Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz menilai tak ada hubungannya pembatasan transaksi tunai maksimal Rp100 juta dengan kasus-kasus korupsi yang terjadi. Menurutnya, pembatasan transaksi tunai hanya berlaku bagi transaksi yang dilaporkan ke bank.

Sedangkan untuk kasus suap menyuap misalnya, kata politisi Partai Golkar ini, sering tak ingin diketahui oleh pihak mana pun termasuk perbankan. “Tindakan suap menyuap bukan transaksi, tidak mungkin dilaporkan,” kata Harry kepada hukumonline.

Bukan hanya itu, pembatasan transaksi tunai ini juga malah ditengarai akan mempersulit perdagangan. Baik perdagangan di dalam negeri, atau perdagangan dari dalam ke luar negeri maupun sebaliknya. Atas dasar itu, Harry lebih setuju tak ada pembatasan tansaksi tunai.

“Pembatasan transaksi tunai ini mempersulit perdagangan. Harusnya tidak ada pembatasan, bahkan (pembatasan, red) maksimal Rp500 juta pun tidak perlu,” tutup Harry.

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.