Kamis, 03 Oktober 2013
Serikat Pekerja Kecam Penerbitan Inpres Penetapan UMP
Dinilai melanggar konstitusi.
ADY
Dibaca: 1413 Tanggapan: 0

Penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) No.9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dikecam serikat pekerja. Menurut Presiden KSPI, Said Iqbal, serikat pekerja bakal melakukan demonstrasi dan mogok kerja menolak Inpres tersebut.

Presiden SBY meneken Inpres tersebut pada 27 September lalu. Inpres tersebut ditujukan kepada Menko Perekonomian, Menakertrans, Mendagri, Menteri Perindustrian, Kapolri, Gubernur, dan para Bupati/Walikota. Salah satu yang dimandatkan dalam Inpres tersebut adalah agar para Gubernur menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi secara serentak pada 1 November.

Kepada Menakertrans, Presiden mengamanatkan agar penetapan upah minimum diarahkan untuk pencapaian KHL. Sementara Mendagri dan Kapolri diminta untuk memantau pelaksanaan upah minimum.

Walau begitu Iqbal mengakui ada beberapa pimpinan serikat pekerja di tingkat nasional yang mendukungInpres, namun para anggotanya akan ikut dalam penolakan Inpres itu. Oleh karenanya, Iqbal menyebut sebelum menggelar mogok kerja nasional yang rencananya berlangsung akhir bulan ini, serikat pekerja akan melakukan aksi untuk menolak Inpres tentang Penetapan UMP. Bentuk penolakan itu akan dilakukan dengan cara demonstrasi pada setiap pembahasan di dewan pengupahan daerah. Kemudian, konvoi ke berbagai kawasan industri dan longmarch dari Surabaya dan Lampung ke Istana Negara.

Penolakan itu menurut Iqbal patut dilakukan karena Inpres tentang Penetapan UMP dinilai melanggar Konvensi ILO No.87 dan 98. Untuk itu selain melakukan protes terhadap pemerintah, serikat pekerja juga akan menempuh cara lainnya. Yaitu akan mengajukan gugatan warga negara terhadap Presiden dan para menterinya karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum. “Kami akan sampaikan pelanggaran ini kepada ILO dan PBB,” katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (2/10).

Pada kesempatan yang sama Presiden IndustriAll Indonesian Council, Sjaiful DP, menyebut Inpres itu mengintervensi UU Ketenagakerjaan, terutama dalam ketentuan yang berkaitan dengan upah minimum. Sjaiful menyoroti keterlibatan pihak lain sebagaimana termaktub dalam Inpres Penetapan UMP, seperti Mendagri dan Polri. Beberapa pihak itu menurut Sjaiful tidak patut dilibatkan dalam pembahasan penetapan upah minimum.

Intervensi serupa menurut Sjaiful juga dilakukan Inpres terhadap Gubernur. Padahal, mengacu peraturan yang ada, Gubernur sebagai aparat berwenang yang menetapkan besaran UMP. “Ini masalah serius bukan hanya di bidang pengupahan, tapi bagaimana agar hukum dijalankan dengan baik,” ujarnya.

Sementara Ketua GSBI, Rudi HB Daman, menilai Inpres tentang Penetapan UMP itu sebagai bagian dari skema politik upah murah. Hal itu semakin terlihat karena belakangan ini pemerintah menerbitkan peraturan yang cenderung merugikan pekerja. Misalnya, sejumlah perusahaan dan kawasan industri ditetapkan sebagai objek vital negara tanpa alasan yang jelas.

Menurut Rudi kebijakan itu ditujukan agar para pekerja tidak melakukan perlawanan atas pelanggaran hukum yang terjadi di dalam perusahaan atau kawasan industri. Sebab, dengan ditetapkan sebagai objek vital negara maka pekerja tidak diperkenankan melakukan negosiasi, demonstrasi ataupun mogok kerja. Regulasi yang mengekang pekerja itu menurut Rudi ditujukan untuk menjaga agar industri lancar beroperasi. Harusnya, setiap pelanggaran hukum yang terjadi di bidang ketenagakerjaan harus dijatuhi sanksi tegas, bukan malah dilindungi dengan dalih objek vital. “Padahal banyak pelanggaran hukum di kawasan industri,” paparnya.

Sedangkan Sekjen FSPTSK, Indra Munaswar, menyebut Inpres tentang Penetapan UMP itu inkonstitusional karena melanggar UUD RI 1945. Misalnya, pada diktum kedua angka 5 huruf d Inpres tersebut, mengnstruksikan Gubernur dalam menetapkan tahapan pencapaian KHL di daerah masing-masing dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan dunia usaha. Padahal, mengacu pasal 27 ayat (2) UUD RI 1945, menegaskan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Mengacu amanat UUD RI 1945 itu Indra berpendapat dalam menentukan upah minimum yang diutamakan bukan sekedar kemampuan dunia usaha tapi harus memperhatikan kondisi pekerja untuk hidup layak. Kemudian, Indra melihat penerbitan Inpres itu mestinya tidak menjadi prioritas pemerintah karena tidak diperintahkan oleh UU manapun.

Indra mencatat ada hal lain yang lebih penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam membentuk regulasi. Misalnya, UU Ketenagakerjaan mengamanatkan pemerintah menerbitkan PP tentang kebijakan pengupahan. “Sudah 10 tahun berlalu tapi PP itu belum diterbitkan, yang dikeluarkan malah Inpres tentang Penetapan UMP,” kesalnya.

Senada, anggota LKS Tripartit Nasional (Tripnas), Sahat Butar Butar, mengatakan kekisruhan di bidang ketenagakerjaan yang selama ini terjadi disebabkan oleh pemahaman pemerintah yang keliru. Padahal, sudah ada regulasi yang mengatur jelas bidang ketenagakerjaan. Misalnya, ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan menentukan apa yang dimaksud upah minimum. Yaitu upah bagi pekerja dan keluarganya untuk satu bulan.

Oleh karenanya, Sahat menandaskan, besaran upah minimum bukan ditentukan oleh kondisi sektor industri di tempat si pekerja bekerja. Tapi, bagaimana agar pekerja dan keluarganya dapat hidup layak. “Tapi Inpres itu memerintahkan Menteri Perindustrian untuk menetapkan klasifikasi industri padat karya dalam pengupahan,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Hubungan Industrial dan Advokasi DPN Apindo sekaligus anggota LKS Tripnas dari unsur pengusaha, Hasanuddin Rachman, menilai serikat pekerja terburu-buru menyikapi Inpres tersebut. Sebab, sebelum Inpres itu diterbitkan serikat pekerja sudah menggulirkan perspektifnya tentang ketentuan yang termaktub dalam regulasi tersebut. Namun, setelah membaca Inpres itu, Hasanuddin menilai secara umum tidak ada masalah. Apa yang dikhawatirkan serikat pekerja bahwa akan ada pemangkasan upah minimum menurut Hasanuddin tidak tertuang dalam Inpres tersebut.

Terkait keterlibatan kementerian lain seperti sebagaimana dijelaskan dalam Inpres, Hasanuddin berpendapat hal itu tidak sudah sewajarnya. Sebab, dalam menentukan besaran upah minimum, ada beberapa pihak terkait yang memang dilibatkan. Seperti Kemnakertrans, Kemendagri dan Kemenperin. Selain itu, mengenai sikap Apindo terhadap Inpres tersebut, Hasanuddin menyebut bukan persoalan menerima atau tidak, tapi secara umum Inpres itu tidak ada persoalan. “Maksud diterbitkannya Inpres itu, pemerintah menginginkan agar tidak terjadi gejolak dalam penetapan UMP,” ujarnya kepada hukumonline lewat telepon, Kamis (3/10).

Sampai berita ini dibuat Dirjen PHI dan Jamsos Kemnakertrans, Irianto Simbolon, belum dapat berkomentar mengenai penerbitan Inpres tentang Penetapan UMP tersebut. Upaya menghubungi lewat telepon dan pesan singkat tak berbuah hasil.

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.