Kamis, 03 Oktober 2013
Akil Mochtar Terancam Diberhentikan Sementara
Akan diberhentikan bila sudah terbukti bersalah.
ASH
Dibaca: 870 Tanggapan: 0

MK menyerahkan sepenuhnya proses hukum terkait penangkapan Ketua MK Akil Mochtar kepada KPK agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. “Kami tidak ingin menganggu apa yang dilakukan KPK," kata Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva, di Gedung MK, Kamis (3/10).

Hamdan menegaskan pihaknya akan fokus untuk menangani masalah internal MK sendiri yakni menjamin pelayanan penanganan perkara tetap berjalan normal. “Kami akan tetap menyelesaikannya secara profesional, ini amanat paling penting dari negara, semua sidang saya yang pimpin,” katanya.

Hamdan kembali menegaskan pihaknya akan segera membentuk majelis kehormatan hakim (MKH) untuk memerriksa perkara dugaan suap ini. Nantinya, MKH ini akan mendengarkan dan mengumpulkan berbagai informasi terkait ini, termasuk keterangan Akil Mochtar. Setelah itu, bila terbukti ada pelanggaran, MKH akan mengambil keputusan berupa penjatuhan sanksi ringan, sedang atau berat.  

“Sanksi terberat berupa pemberhentian sebagai hakim konstitusi jika terbukti bersalah. Jika tidak terbukti ada pemulihan nama baik,” kata Hamdan.

Hamdan menegaskan menurut Peraturan MK kalau ada hakim konstitusi yang tertangkap tangan dan ditahan (sebagai tersangka) akan diberhentikan sementara. “Yang paling jelek itu ditahan, MK segera mengirim surat kepada presiden untuk memberhentikan sementara, itu kalau itu yang terjadi (ditetapkan sebagai tersangka),” kata Hamdan.

Lebih lanjut Hamdan menegaskan bahwa munculnya kasus ini bukan karena ketiadaan lembaga pengawasan eksternal MK. Ia mengatakan pengawasan dari diri hakim MK sendiri merupakan pengawasan yang tertinggi. “Dia mengawasi dirinya sendiri dengan integritasnya. Jadi, hakikatnya yang mengawasi hakim itu Tuhan dan dirinya sendiri yang membentengi. Tetapi, kalau ada laporan masyarakat terkait tindakan menyimpang hakim MK, silahkan laporkan  ke MK atau aparat penegak hukum.”

Pengamat Hukum Margarito Kamis mengatakan kemungkinan sanksi yang diberikan diberhentikan sementara. “Kemungkinan diberhentikan saja jika status Akil Mochtar ditingkatkan sebagai tersangka, ini pilihan terbaik, tidak ada alasan lain,” kata Margarito saat dihubungi lewat telepon. Namun, jika dalam proses penyelidikan KPK, Akil Mochtar dinyatakan tidak terbukti haknya harus dipulihkan.

Atas kejadian ini, Margarito meminta agar MK harus mengembalikan kepercayaan publik. Sebab, selama ini kepercayaan masyarakat terhadap MK begitu besar. “Keagungan diri MK terletak pada keagungan diri masing-masing hakim MK. Omong kosong kita bicara keadilan kalau penegak hukumnya tidak bersih. Jadi, keagungan diri si hakim itu menentukan tegaknya keadilan, hanya bisa ini yang bisa dilakukan,” sarannya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga berharap agar penangkapan Akil Mochtar ini dijadikan sarana mengingatkan hakim MK yang lain untuk tetap menjaga integritas dan bersikap adil. Ini penting karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim MK bersifat final dan mengikat sehingga segala kemungkinan penyimpangan harus dihindari.

Koordinator Masyarakat Pemantau Peradilan (MaPPI) FH Universitas Indonesia, Dio Ashar Wicaksana dalam siaran persnya berharap peristiwa ini tak dijadikan dasar untuk terburu-buru mendelegitimasi kewenangan MK. MaPPI justru meminta agar semua pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Di samping itu, MaPPI juga meminta MK untuk tetap menunjukkan profesionalitas dan independensinya. Tidak ada alasan bagi MK untuk berhenti bertugas dengan adanya peristiwa ini. “Justice delayed is justice denied,”demikian keterangan tertulis MaPPI.

Sebelumnya, Rabu (2/10) malam, KPK telah menangkap Ketua MK Akil Mochtar yang diduga menerima uang terkait sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Penangkapan dilakukan di kediaman Akil di Widya Candra, Jakarta Selatan. Akil ditangkap bersama dua orang lainnya berinisial CN dan CHN. Dari penangkapan itu ditemukan sejumlah uang dollar Singapura yang bila dirupiahkan senilai Rp2 hingga 3 miliar.

CHN ditangkap di rumah Akil adalah anggota DPR yang kemudian diketahui Chairun Nisa. Sementara CN berprofesi sebagai pengusaha. Selain itu, penangkapan juga dilakukan di sebuah hotel di daerah Jakarta Pusat. Penyidik menangkap dua orang berinisial HB dan DH. Menurut Johan, HB adalah Kepala Daerah dan DH swasta. Sementara ini status mereka sebagai terperiksa. Penyidik mempunyai waktu 1x24 jam untuk memutuskan.

Memang sidang sengketa Pemilukada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah diketuai Akil Mochtar yang terakhir digelar di MK pada Rabu (2/10) kemarin. Perkara ini teregister perkara No. 121 dan 122/PHPU.D-XI/2013 ini memasuki agenda mendengarkan keterangan saksi. Dalam pemilukada ini pasangan Hambit-Anton ditetapkan sebagai wakil bupati dan wakil bupati Gunung Mas yang kemenangannya digugat pasangan lain Jaya Samaya Monong-Daldin.

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.