Kamis, 03 Oktober 2013
Pembentukan MKH untuk Akil Dinilai Tidak Perlu
Karena ruang lingkup MKH adalah pelanggaran etik.
ASH
Dibaca: 906 Tanggapan: 2

Mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan mengatakan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim untuk mengadili Ketua MK M. Akil Mochtar dirasa tidak perlu. Sebab, kasus penangkapan Akil oleh KPK di rumah dinas yang diduga menerima suap terkait penanganan Pemilukada Gunung Mas, Kalimantan Tengah sudah ditangani KPK.    

“Kalau MKH lingkupnya terkait pelanggaran etik ya, tetapi tanpa itu dengan proses hukum yang sudah berjalan di KPK saya kira tidak perlu itu (pembentukan MKH),” kata Maruarar di Gedung MK, Kamis (3/10).

Maruarar menilai adanya keinginan untuk membentuk MKH sebagai bentuk responsif dari MK. Lain halnya, jika hasil penyelidikan KPK, Akil Mochtar dianggap tidak terbukti melakukan suap yang dituduhkan. “Kalau tuduhan itu tidak terbukti, itu baru penting untuk membentuk MKH, tetapi itu pun belum tentu dia bersalah secara etik. Itulah urgensi membentuk MKH, ” kata Maruarar mengingatkan.   

Dia menegaskan penanganan dugaan suap oleh KPKP ini merupakan tindakan yang tepat dan lebih penting daripada membentuk MKH untuk mengadili Akil secara etik. Lagipula, pelanggaran etik memiliki keterbatasan hanya sebatas kesalahan etik dan jika terbukti bersalah hanya direkomendasikan pemberhentian sebagai  sanksi terberat.

“Tetapi, ini bukan penting atau tidak penting, tetapi persoalannya dia sedang dalam proses penyelidikan KPK dengan daya paksa segera. Tetapi, kalau MKH tidak memiliki daya desak. MKH perlu jika Akil bebas untuk menilai dugaan pelanggaran etiknya, bisa saja kesalahan etiknya dan direkomendasikan untuk berhenti,” katanya.

Menurutnya, jika Akil Mochtar ditetapkan sebagai tersangka harus diberhentikan sementara (nonaktif). Tentunya, dengan membutuhkan sebuah proses hukum untuk menemukan bukti minimal.

Terpisah, Komisioner KY Imam Anshori Saleh mengatakan peristiwa penangkapan ketua MK oleh KPK merupakan pukulan terberat bagi dunia hukum. “Ini memalukan dunia hukum kita sebagai bangsa. Penegak kontitusi kok melakukan tindakan tercela seperti itu,” kata Imam saat dihubungi di Jakarta. 

Imam mengakui pihaknya memang diundang untuk menjadi salah satu anggota MKH untuk mengadili dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Akil Mochtar. Dia merasa, pembentukkan MKH  tidak terlalu penting karena kasus penangkapan ketua MK ini sudah masuk ranah pidana.

“Proses pidana lebih berat daripada etik kan. Serahkan saja kewenangan ini ke KPK untuk menyelesaikannya. Sebaiknya, MK konsolidasi di dalam saja. Opsi lain bisa saja, Akil mengundurkan diri atau disepakati Akil diberhentikan sebagai ketua MK agar tidak menjadi beban bagi KPK,” lanjut Imam. 

Tak ada pengawasan
Menurut dia peristiwa ini tak lepas dari tidak adanya pengawasan terhadap hakim MK. Dia menjelaskan memang KY pernah diberi kewenangan untuk mengawasi hakim MK. Namun, akhirnya fungsi pengawasan KY untuk mengawasi hakim MK itu dibatalkan/dihapuskan MK melalui pengujian UU No. 22 Tahun 2004 tentang KY pada tahun 2006. Artinya, MK berjalan tanpa ada pengawasan, etik, moral, dan perilaku hakimnya.

“Kita perlu berpikir ke depan bagaimana kewenangan KY  untuk mengawasi semua hakim/hakim agung termasuk hakim MK bisa dilakukan. Ini untuk mencegah terulangnya peristiwa ini karena tidak ada pengawasnya.”

Selain itu, pola rekrutmen hakim konstitusi yang merupakan kewenangan 3 lembaga yakni DPR, MA, dan Presiden ini perlu dibenahi. Soalnya, ada kecenderungan usulan hakim konstitusi yang diusulkan presiden berasal mantan politisi. Seperti Hamdan Zoelva (eks politisi PBB) dan Patrialis Akbar (eks politisi PAN).

“Seharusnya, presiden menunjuk akademis bidang hukum agar orang-orang parpol tidak terlalu banyak. Kita sangat khawatir dengan kondisi sekarang karena pola rekrutmennya tidak konsisten dengan tujuannya,” kritiknya.

Terkait tidak adanya lembaga pengawasan hakim MK, Maruarar menyatakan sebaliknya. Dia mengatakan tindakan operasi tangkap tangan oleh KPK merupakan pengawasan yang cukup tinggi, sehingga tidak perlu bentuk pengawasan lain. Namun, selama ini masyarakat bisa mengawasi jika ada hakim MK melanggar kode etik. Misalnya, dengan membuat surat pengaduan ke MK dan permintaan membentuk MKH.

Soal adanya usulan KY mengawasi hakim MK, diakui Maruarar bisa dikatakan KY lebih efektif mengawasi MA. Namun, bukti empirisnya tidak demikian. Sehingga pengembalian fungsi KY dalam hal mengawasi hakim MK tidak relevan. Makanya, fungsi pengawasan KY untuk mengawasi hakim MK pernah dibatalkan MK melalui pengujian UU No. 22 Tahun 2004 tentang KY pada tahun 2006.   

“Pengembalian fungsi KY dirasa tidak relevan betul, karena semua elemen masyarakat bisa langsung mengawasi transparansi MK. Ini efektif, saya kira tidak perlu mempersoalkan apakah KY berwenang mengawasi hakim MK atau tidak.”

Untuk diketahui, isu suap yang menerpa Akil Mochtar ini bukanlah pertama kali terjadi. Sebelumnya, Akil pernah disidang dalam MKH terkait dugaan percobaan penyuapan oleh Bupati Simalungun JR Saragih sebesar Rp1 miliar terkait penanganan Pemilukada Simalungun. Alhasil, MKH yang diketuai Harjono memutuskan tidak ada pelanggaran kode etik atas kasus Akil.

Kasus ini muncul gara-gara tulisan Refly Harun di Harian Kompas edisi 25 Oktober 2010 berjudul “MK Masih Bersih?” yang kala itu membuat para hakim MK terusik. Dalam tulisan itu Refly menguak dugaan praktek jual-beli perkara sengketa pemilukada yang menyeret panitera dan hakim konstitusi. Salah satunya, Refly mengaku melihat uang dolar senilai satu miliar rupiah yang akan diserahkan kepada hakim MK terkait sengketa Pemilukada Simalungun, Sumatera Utara.

MKH tetap perlu
 - sutarjo
09.10.13 09:16
MKH tetap perlu, karena untuk menentukan nasib jabatannnya. Sebagai tersangka harus tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah sehingga bisa saja, tidak cukup bukti atau bebas di pengadilan. Apakah dengan demikian yg bersangkutan dapat dianggkat kembali sebagai Ketua ? kan tidak. Selain itu ada perbedaan antara pemeriksaan pidana dan kode etik. Untuk pidana adalah terpenuhinya unsur pidana, dan jika ada pebuatan tidak etik pun belum tentu perbuatan pidana. Misalnya untuk diketemukan narkoba bukan pidana, akan tetapi sudah melanggar kode etik karena tidak pantas dan tidak patut. Unsur pelanggaran etik lebih banyak kepada rasa kepatutan, sedangkan untuk pidana adalah terpenuhinya unsur pidana. Selain itu sudah jamak bahwa komisi etik berkait dengan jabatan misalnya dewan etik advokat, dewan etik notaris, pengadilan etika TNI Polri, MKH Hakim, Dewan Etik DPR, Sidang Istimewa untuk Presiden dan untuk kepala daerah oleh MPR dan DPRD, dll. Jadi para pakar yang menolak MKH Komisi Konstitusi barangkali harus melihat ulang perbedaan mendasar maksud dan tujuan peradilan Etik itu, Kalau khusus pendapat bang YUSRIL saya selalu berpikir dua kali, beliau sedang menjadi pakar hukum tatanegara atau sedang jadi Pengacara yang promosi untuk membela Akil Cs, waullohua'lam....
Politik Biaya Tinggi
 - Arief Jauhari
04.10.13 19:45
Usulan bahwa presiden menunjuk akademis bidang hukum agar orang-orang parpol tidak terlalu banyak patut dipertimbangkan. Namun pelaksanaannya lebih sulit memisahkan politik dan hukum. Solusi yang bermanfaat lebih luas dan berjangka panjang adalah membuat mekanisme bagaimana pemilihan jabatan-jabatan politis tidak berbiaya tinggi sehingga mereka yang menduduki jabatan-jabatan puncak tidak menyalahgunakan jabatannya untuk membayar 'hutang' jabatannya.
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.