Kamis, 03 Oktober 2013
Advokat Lolos dari Jerat UU ITE
Boy tidak terbukti sebagai pemilik akun @fajriska. Akun itu bisa saja dibuat orang lain.
NOV
Dibaca: 1450 Tanggapan: 0

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai Yonisman menghukum M Fajriska Mirza alias Boy dengan pidana penjara selama tujuh bulan. Pengacara terpidana kasus pembobolan BRI ini dianggap terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu subsidair, Pasal 317 ayat (1) KUHP.

Boy terbukti membuat laporan palsu tentangJaksa Agung Muda Pengawasan, Marwan Effendi. "Terdakwa terbukti dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa secara tertulis tentang seseorang, sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang," kata Yonisman, Kamis (3/10).

Padahal, menurut Yonisman, Boy tidak mampu membuktikan tuduhannya di persidangan. Tidak satupun bukti yang menunjukkan adanya penyimpangan penyitaan yang dilakukan penyidik kasus pembobolan BRI. Selain itu, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan ada aliran dana yang diterima Marwan.

Ia melanjutkan, akibat laporan Boy kepada Jaksa Agung dan Rektorat Universitas Trisakti, nama baik dan kehormatan Marwan tercemar. Apalagi, Boy menuding Marwan bertindak arogan dan sangat kejam. Pernyataan itu diakui pula oleh terdakwa saat memberikan keterangannya di persidangan.

Pelaporan Boy ini berawal ketika Kantor Hukum Fajriska & Rekan mengirimkan surat tanggal 22 Maret 2012 kepada Jaksa Agung. Dalam surat tersebut, Boy mengungkapkan kronologis dugaan penyimpangan penyidikan kasus pembobolan BRI terpidana Hartono Tjahjadjaja (PT Delta Makmur Ekspressindo) dan Yudi Kartolo.

Surat itu dikirimkan pula kepada Rektorat Universitas Trisakti, tempat Marwan mengajar. Dalam surat tersebut, Boy mengungkapkan kronologis dugaan penyimpangan penyidikan kasus pembobolan BRI. Marwan yang ketika itu menjabat Aspidsus Kejati DKI Jakarta diduga "mencatut" uang hasil sitaan dari kasus Hartono.

Setelah pengiriman surat, muncul informasi serupa melalui akun twitter @fajriska sekitar tanggal 6 dan 7 Juni 2012. Informasi itu disebarluaskan kembali oleh akun @TrioMacan2000, sehingga dibaca banyak orang. Termasuk wartawan Konstan Bandot D Malera, wartawan Sinar Harapan Ninuk Cucu Suwanti, dan jaksa Reda Mantovani.

Beberapa waktu kemudian, Bandot dan Ninuk mencoba mengkonfirmasi kepada Boy. Kemudian, Boy mengirimkan berita melalui SMS dan email kepada Ninuk pada 16 Juli 2012. Ninuk menerima email dari boyfajriska@gmail.com yang isinya dianggap penuntut umum identik dengan berita yang disebarkan akun @fajriska dan @TrioMacan2000.

Boy juga membagikan rilis pers yang isinya sama dengan email dan surat laporan ke Jaksa Agung. Press release diberi judul “Marwan Effendy (ME) telah melakukan beberapa kebohongan publik”. Boy mengatasnamakan dirinya sebagai kuasa hukum Hartono Tjahjadjaja. Dalam rilis itu dicantumkan pula tanda tangan Hartono.

Meski membenarkan email dan press release, terdakwa membantah sebagai pemilik akun @fajriska. Pengacara Boy dalam pledoinya menyatakan, semua orang bisa saja membuat akun di twitter atas nama Fajriska. Akun @fajriska pernah ada tahun 2010, lalu ditutup, kemudian dibuka lagi entah oleh siapa pada tahun 2012.

Mengenai hal itu, majelis hakim sependapat. Hakim anggota Usman menyatakan, majelis sependapat dengan pledoi atau nota pembelaan pengacara terdakwa. Menurutnya, suatu akun twitter bisa saja dibuat orang lain. Atas dasar itu, tidak terbukti akun twitter tersebut adalah akun milik terdakwa.

"Dengan demikian, unsur sengaja mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dakwaan kesatu primair tidak terbukti," ujar Usman.

Oleh karena Boy tidak terbukti sebagai pemilik akun @fajriska, majelis juga menganggap Boy tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sama halnya dakwaan kedua primair.

Majelis beperndapat Boy tidak terbukti melakukan pemalsuan tanda tangan Hartono dalam dokumen rilis pers. Saat Hartono bersaksi di persidangan, Hartono mengaku menandatangani rilis itu. Ia juga mengaku memberikan kuasa khusus kepada Boy terkait penyitaan dalam kasus pembobolan BRI.

Menanggapi putusan majelis, Boy langsung mengajukan banding, sementara penuntut umum masih pikir-pikir. Seusai sidang, pengacara Boy, Budi Sandjaja mengatakan pihaknya menghormati putusan majelis yang membebaskan Boy dari dakwaan kesatu primair, Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Budi menjelaskan, sedari awal Boy memang sudah diarahkan untuk dijerat UU ITE. "Sebab, jelas ancaman hukumannya 6 tahun, sehingga ketika Boy jadi tersangka, dia bisa ditahan. Tapi, nyatanya Boy tidak ditahan pada saat itu dan terbukti sekarang bahwa Pasal 27 UU ITE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan," tuturnya.

Mengenai Pasal 317 KUHP yang dianggap terbukti, Budi mempertanyakan. Mengapa majelis memutus di luar tuntutan penuntut umum. Penuntut umum hanya menganggap Boy terbukti melakukan dakwaan kesatu primair, selebihnya dinyatakan tidak terbukti. Namun, majelis hakim memutus di luar tuntutan.

"Satu hal lagi, dari awal dakwaan jaksa di luar jalur. Kalau UU ITE dibarengi Pasal 311 dan 310 KUHP itu wajar. Tapi, UU ITE disandingkan dengan Pasal 317 KUHP, itu beda. UU ITE bicara pencemaran nama baik melalui twitter, Pasal 317 KUHP mengenai laporan palsu kepada penguasa. Maka itu, kami ajukan banding," tandasnya.

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.