Kamis, 03 Oktober 2013
Inilah Tantangan BI Jangka Pendek
Kebijakan shutdown Amerika Serikat bisa berdampak ke Indonesia.
FAT
Dibaca: 863 Tanggapan: 0
Inilah Tantangan BI Jangka Pendek
Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara saat pelantikan. Foto: SGP

Mengatasi neraca pembayaran menjadi tantangan Bank Indonesia (BI) dalam jangka pendek. Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan, jika Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tak segera diatasi, kepercayaan dari dunia internasional tentang kondisi perekonomian di tanah air akan semakin buruk.

“Di Indonesia tantangan jangka pendek yang harus kita selesaikan adalah masalah neraca pembayaran. Itu yang dilihat oleh kreditur luar negeri, kemudian oleh investor, bagaimana Indonesia mengatasi masalah jangka pendek ini,” kata Mirza di Jakarta, Kamis (3/10).

Catatan BI, pada kuartal II-2013 defisit NPI mencapai AS$2,5 miliar. Angka ini menurun dari kuartal I-2013 sebesar AS$6,6 miliar. Meskipun terjadi penurunan defisit, Mirza berharap, pemerintah bersama BI bisa membuat jumlah defisit terus berkurang tajam. Salah satunya dengan cara pengurangan angka impor.

Ke depan, Mirza memperkirakan situasi perekonomian global masih menantang bagi Indonesia. Terlebih lagi dengan adanya kebijakan penutupan pemerintahan (shuting down) di Amerika Serikat yang terjadi baru-baru ini. “Tapi karena ia (Amerika Serikat) memang negeri pencetak dolar sekarang masih belum kelihatan dampaknya. Tapi kalau ini berlangsung terlalu lama pasti berdampak bagi yang lainnya juga,” katanya.

Tantangan lainnya terkait dengan besarnya utang luar negeri swasta. Menurut Mirza, perlu adanya pengendalian dalam hal utang luar negeri swasta ini. Terlebih mengenai proyek-proyek yang dilakukan perusahaan swasta. “Harus mulai dikendalikan dan lebih hati-hati seperti proyek-proyek yang memang tidak prioritas bagi perusahaan swasta itu,” katanya.

Untuk tantangan jangka pendek berikutnya adalah mengenai pengendalian inflasi. Terkait hal ini,ia berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat terus bekerjasama dengan BI. “Kalau inflasi dari sisi supply atau produksi maka itu harus bekerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengatakan, kebijakan shutdown Amerika Serikat yang terjadi baru-baru ini bisa berdampak pada perekonomian dalam negeri. Meskipun tak akan terjadi dalam jangka pendek, dampak yang bisa dirasakan Indonesia adalah terkait alur perdagangan dan investasi antara kedua negara.

“Selain dampak ke negara lain, juga akan berdampak ke Indonesia terutama di jalur perdagangan dan investasi. Oleh karena itu kita harapkan agar negara besar seperti Amerika Serikat bisa selesaikan isu itu,” ujar Agus.

Penyelesaian yang dimaksud, kata Agus, bukan hanya terkait masalah penganggarannya saja. Melainkan persoalan pinjaman yang merupakan satu kesatuan dengan kesepakatan anggaran. Ia yakin, kebijakan Amerika Serikat tersebut juga akan berdampak pada rencana pengurangan stimulus Amerika Serikat ke negara-negara berkembang.

Agus mengatakan, salah satu antisipasi Indonesia dalam hal kebijakan shutdown Amerika Serikat adalah memperkuat sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, kebijakan Amerika Serikat tersebut dapat menekan capital outflow atau pindahnya modal dari Indonesia ke luar negeri karena semata-mata pertimbangan ekonomi atau bisnis.

Terkait inflasi, BI sendiri memperkirakan inflasi akhir tahun 2013 berada di angka sembilan hingga 9,8 persen. Untuk mengatasi hal ini, Agus mengatakan, kerjasama intensif antara BI dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting. Terlebih mengenai ketersediaan pangan dan distribusinya.

Apalagi, lanjut Agus, masih akan ada Hari Raya Idul Adha yang bisa saja kembali meningkatkan angka inflasi dalam negeri. “Upaya Pemda kan paling tidak ketersediaan pangan didistribusikan dengan baik, operasi pasar jelang hari keagamaan, pengelolaan ekspektasi, pasokan harga pangan, BBM (Bahan Bakar Minyak), listrik, ini semua dikoordinasikan,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.