Kamis, 03 Oktober 2013
MKH Tak Ganggu Proses Hukum Akil Mochtar
Lima orang sudah bersedia duduk di MKH.
ASH
Dibaca: 1057 Tanggapan: 0
MKH Tak Ganggu Proses Hukum Akil Mochtar
Mobil dinas Ketua MK turut disita oleh KPK. Foto: SGP

Untuk kedua kalinya, Majelis Kehormatan Hakim (MKH) MK resmi terbentuk untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik. Kali ini MKH dibentuk untuk memeriksa Ketua MK Akil Mochtar terkait dugaan suap penanganan kasus sengketa Pemilukada Gunung Mas Kalimantan Selatan.

Orang-orang yang duduk di MKH yaitu Harjono (hakim konstitusi), Prof Mahfud MD (mantan hakim MK), Prof Bagir Manan (mantan ketua MA), Abbas Said (Komisioner KY), dan Prof Hikmahanto Juwana (akademisi).

“Kami sudah menghubungi masing-masing tokoh yang akan menjadi anggota MKH yang secara lisan sudah memberikan persetujuan secara lisan,” kata Wakil Ketua MK, Hamdan Zoelva dalam konperensi pers di Gedung MK, Kamis (3/10).

Selanjutnya, kelima orang itu akan mengadakan pertemuan Jumat (4/10) besok di Gedung MK. Pihaknya akan mempersiapkan semua perangkat dan fasilitas yang dibutuhkan dalam rangka memeriksa perkara. “Siapa yang akan menjadi ketua dan wakil akan dipilih dari dan oleh MKH ini. Nantinya, jadwal dan mekanisme kerja akan ditentukan MKH dengan memanggil pihak-pihak,” kata Hamdan.

Dia mengungkapkan ada tujuh perkara pemilukada yang ditangani Akil Mochtar dan sudah selesai diperiksa, tetapi belum diputus. Nantinya, dilanjutkan dengan rapat permusyawaratan hakim (RPH) hakim konstitusi untuk diputuskan. Bagi perkara yang belum diperiksa (5 perkara) dimana Akil sebagai ketua panelnya akan digantikan wakil ketua MK.

“Salah satu perkara sengketa Pemilukada Gunung Mas. Perkara ini sudah diperiksa, tinggal menunggu putusan lewat RPH yang dipimpin wakil ketua MK berdasarkan bukti-bukti yang ada dan risalahnya. Sementara kasus Pemilukada Lebak Banten sudah diputus dua hari lalu yang putusannya pemungutan suara ulang (PSU),” katanya. 

Terkait sanksi yang akan diberikan, Hamdan tidak bisa berbicara banyak. Akan tetapi, dirinya menegaskan pemberhentian sementara langsung berlaku ketika Akil Mochtar ditetapkan sebagai tersangka. “Kita akan mengirim surat kepada presiden agar segera menerbitkan surat pemberhentian sementara. Hukuman ringan kita berikan peringatan keras. Sementara proses hukumnya kami serahkan sepenuhnya kepada KPK,” tegasnya.  

Ditegaskan Hamdan, MK akan memberikan akses yang seluas-luasnya terhadap KPK untuk menjalankan tugasnya secara bebas, meski persidangan MKH berjalan bersamaan. Menurutnya, ini pembentukan MKH hanya respon internal agar MK bisa konsentrasi untuk bekerja, hasilnya diserahkan ke MKH.

“MKH ini tidak akan mengganggu proses hukum KPK, tidak ada saling mendahului satu sama lain,” kata Hamdan.  Hamdan memastikan Akil Mochtar akan hadir dalam sidang MKH guna memberi penjelasan terkait dugaan suap yang membelitnya.   

Terpisah, Ketua KY Suparman Marzuki memastikan Wakil Ketua KY Abbas Said akan duduk dalam MKH MK. Sebab, Peraturan MK terbaru menyebutkan ada unsur pimpinan dalam MKH MK meski fungsi pengawasan KY untuk hakim MK telah dibatalkan MK pada 2006. “Pak Abbas Said sudah disiapkan, sudah ditelrpon oleh Sekjen MK,” kata Suparman di Gedung KY. 

Dalam kesempatan itu, Suparman mengungkapkan sekitar tahun 2011 dan 2012 memang telah mendapatkan informasi terkait adanya permainan suap yang dilakukan salah satu hakim MK. “Penangkapan ini konsekuensi positif dari komitmen kita untuk memberantas korupsi, membuktikan KPK itu penting,” jelasnya.

Untuk diketahui, isu suap yang menerpa Akil Mochtar ini bukanlah pertama kali terjadi. Sebelumnya, Akil pernah disidang dalam MKH terkait dugaan percobaan penyuapan oleh Bupati Simalungun JR Saragih sebesar Rp1 miliar terkait penanganan Pemilukada Simalungun. Alhasil, MKH yang diketuai Harjono memutuskan tidak ada pelanggaran kode etik atas kasus Akil.

Kasus ini muncul gara-gara tulisan Refly Harun di Harian Kompas edisi 25 Oktober 2010 berjudul “MK Masih Bersih?” yang kala itu membuat para hakim MK terusik. Dalam tulisan itu Refly menguak dugaan praktek jual-beli perkara sengketa pemilukada yang menyeret panitera dan hakim konstitusi. Salah satunya, Refly mengaku melihat uang dolar senilai satu miliar rupiah yang akan diserahkan kepada hakim MK terkait sengketa Pemilukada Simalungun, Sumatera Utara.

Akil Mochtar dilahirkan di Putussibau, Kalimantan Barat, 18 Oktober 1960. Awal kariernya, ia berprofesi sebagai advokat sejak tahun 1984 hingga 1999. Sebelum menjabat sebagai hakim konstitusi pada 2008, Akil merupakan anggota DPR dari Fraksi Golongan Karya sebelum akhirnya dipilih sebagai ketua MK pada 3 April 2013. 

Ia duduk sebagai anggota DPR/MPR RI periode 1999-2004, dan periode 2004-2009. Di DPR, Akil sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR periode 2004-2006. Pendidikan sarjana hukumnya diraih di Fakultas Hukum di Universitas Panca Bhakti Pontianak. Sementara gelar magister dan doktor ilmu hukum diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung. 

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.