Kamis, 03 Oktober 2013
GM SLS Chevron Dituntut Enam Tahun Penjara
Permintaan penuntut umum dianggap ultra petita karena melebihi apa yang didakwakan.
NOV
Dibaca: 2135 Tanggapan: 0

General Manager Sumatera Light South (SLS) PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) Bachtiar Abdul Fathanah dituntut dengan pidana penjara selama empat tahun. Selain itu, penuntut umum Surma meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Bachtiar membayar denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan.

Surma mengatakan, Bachtiar terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu primiar, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bachtiar tidak dituntut membayar uang pengganti. "Uang pengganti sudah dibebankan kepada Herland bin Ompo," katanya, Rabu malam (2/10).

Ia melanjutkan, berdasarkan fakta dan alat bukti di persidangan, Bachtiar dan Direktur PT Sumigita Jaya (SJ), Herland menandatangani kontrak bioremediasi diwilayah SLS Minas sejak September 2011-Maret 2012. Padahal, Bachtiar mengetahui PT SJ tidak memiliki kualifikasi dan persyaratan khusus dalam pengolahan limbah B3.

Sesuai Pasal 3 Kepmen LH No.128 Tahun 2003, ketentuan perizinan pengolahan limbah minyak bumi secara biologis mengacu pada PP No.18 Tahun 1999. Setiap badan usaha yang melakukan pengolahan limbah B3 wajib memiliki izin operasi dari kepala instansi yang bertanggung jawab, Menteri Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH).

Selanjutnya, Pasal 59 ayat (3) UU No.32 Tahun 2009 mengatur, apabila badan usaha tidak mampu melakukan sendiri pengolahan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain yang telah mendapat izin. Berdasarkan aturan tersebut, pengolahan limbah yang dilakukan PT CPI maupun PT SJ wajib memiliki izin dari Meneg LH.

Namun, menurut penuntut umum Rudy Hartono, izin PT CPI berakhir 26 Februari 2009 dan PT SJ tidak memiliki kualifikasi melakukan pekerjaan bioremediasi. Sebagaimana akta notaris, PT SJ bergerak di bidang penyedia jasa konstruksi meliputi pekerjaan sipil, tanah, pengerukan untuk jalan, bendungan, pemipaan, dan elektrikal.

Meski mengetahui izin pengolahan tanah secara biologis ex situ Soil Bioremediation Facility(SBF) CPI untuk limaSBF di Minas dan Kota Batak sudah berakhir, serta PT SJ tidak memiliki izin pengolahan limbah dari Meneg LH, Bachtiar tetap menandatangani Kontrak Bridging senilai AS$741,402 ribu dengan Herland.

"Selain tidak memiliki izin, terdakwa selaku General Manager SLS Minas mengetahui, PT CPI mendapat proper merah. Izin PT CPI juga masih dalam proses perpanjangan di KLH. Sesuai keterangan ahli pidana Prof Laica Marzuki di persidangan, tidak adanya izin, pekerjaan yang dilakukan tidak sah," ujar Rudy.

Selain itu, Bachtiar mengetahui pekerjaan bioremediasi termasuk jenis pekerjaan yang memerlukan persyaratan khusus sesuai PTK BM Migas No.007 Revisi–II/PTK/II/2011. PT SJ yang ditunjuk sebagai pelaksana bioremediasi harus memenuhi kualifikasi tertentu, yaitu memiliki surat izin usaha pada bidangnya yang masih berlaku.

Dalam melaksanakan pekerjaan bioremediasi, Herland selaku Direktur PT SJ tidak melakukan pengujian sampel dari tanah yang telah ditetapkan PT CPI sebagai Crude Oil Contaminated Soil (COCS). Pengujian seharusnya dilakukan untuk mengidentifikasi jumlah, jenis, dan sifat mikroorganisme pengurai kontaminan di tanah tercemar.

Tidak dilakukannya pengujian sampel sebelum melakukan proses bioremediasi, menurut Rudy,bertentangan dengan Kepmen LH No.128 Tahun 2003 angka III dan lampiran II. Dimana, kandungan Total Petroleum Hidrokarbon (TPH) dalam tanah terkontaminasi yang akan dibioremediasi berkisar tidak lebih dari 15 persen.

Setelah tanah diolah, standar hasil bioremediasi kurang dan sama dengan 1 persen. Namun, ketika tim bioremedisi yang terdiri dari Edison Effendi, Bambang Iswanto, dan Prayitno melakukan pengujian sampel tanah pada 25 Juli 2012, kandungan TPH dari sampel tanah di SLS Minas 1,73 persen dan di SLN Duri 0,4783-0,5255 persen.

Tim bioremediasi yang melakukan pengujian sampel menyimpulkan bahwa tanah terkontaminasi minyak di kedua lokasi pengambilan sampel tidak perlu dibioremediasi karena kandungan TPH tidak lebih dari 15 persen. Dengan kata lain, seluruh tanah di kedua lokasi bukan merupakan tanah terkontaminasi minyak atau COCS.

"Dengan tidak berlandaskan izin, pekerjaan bioremediasi yang dilakukan PT SJ bertentangan dengan Kepmen LH No.128 Tahun 2003 dan PP No.18 Tahun 1999. PT SJ tidak memiliki kualifikasi dalam pengolahan limbah B3, sehingga pelaksanaan bioremediasi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tutur Rudy.

Kemudian, sesuai Production Sharing Contract (PCS) tanggal 15 Oktober 1992 antara BP Migas dan CPI, pembebanan biaya cost recovery bioremediasi termasuk golongan biaya non capital.Setelah vendor atau rekanan menerima pembayaran dari PT CPI, biaya dilaporkan setiap tiga bulan atau financial quarterly report (FQR) ke BP Migas.

Untuk pelaksanaan Kontrak Bridging No.C-905616 tanggal 1 September 2011 dengan nilai kontrak AS$741,402 ribu, penuntut umum Ariawan menerangkan, PT SJ telah mengajukan invoice kepada PT CPI. Total tagihan pekerjaan bioremediasi PT SJ sebesar AS$225,889 ribu, setelah dipotong pajak pembayaran menjadi AS$221,327 ribu.

Terhadap pembiayaan pelaksanaan proyek bioremediasi yang telah dikeluarkan PT CPI kepada Direktur PT SJ, PT CPI memperhitungkan biaya-biaya itu ke BP Migas dengan mekanisme cost recovery. PT CPI selaku KKKS mendapatkan kembali biaya-biaya dengan FQR ke-1 tahun 2012 sebesar AS$486 ribu.

Berdasarkan laporan hasil penghitungan kerugian negara oleh BPKP tanggal 9 November 2012, pelaksanaan proyek bioremediasi CPI tahun 2006-2012 merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan Kepmen LH No.128 Tahun 2003. Penyimpangan kegiatan bioremediasi PT CPI mengakibatkan kerugian negara sebesar AS$9,99 juta.

Ariawan melanjutkan, dari besaran nilai yang dibayarkan kepada Herland, AS$6,9 juta, termasuk di dalamnya pembayaran Kontrak Bridging No.C905616 sebesar AS$221,327 ribu. Jumlah kerugian negara dari biaya cost recovery bioremediasi yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa adalah sebesar AS$228ribu.

Menanggapi tuntutan, pengacara Bachtiar, Maqdir Ismail mengatakan, tuntutan penuntut umum ultra petita atau melebihi apa yang didakwaan. Dalam dakwaan, kerugian negara dinyatakan AS$221,327 ribu, tapi dalam surat tuntutan tiba-tiba kerugian negara berubah menjadi AS$228ribu.

"Ini satu fakta, kesahalan prinsipil yang dilakukan penuntut umum dalam membuktikan perkara ini. Kesalahan satu persatu mulai ditunjukan. Mulai dari penjemputan paksa Pak Bachtiar, penyidikan yang seharusnya tidak ada karena sudah dibatalkan di putusan praperadilan. Putusan praperadilan itu tidak bisa dibanding," katanya.

Kemudian, penuntut umum juga melakukan kesalahan fatal karena ahli dari BPKP Juliver Sinaga mengaku mengutip keterangan saksi Yosi Prakarsa yang tidak pernah ada. "Yang paling menggelikan adalah ketika penuntut umum memotong keterangan ahli pidana Prof Laica habis-habisan," ujar Maqdir.

Menurutnya, Laica memang menyatakan jika tidak punya izin, pekerjaan yang dilakukan menjadi tidak sah. Namun, Laica menambahkan walaupun izin sudah habis, sedang diperpanjang, serta tidak ada larangan dari pemberi izin dan pemberi izin itu melakukan pengawasan, pekerjaan tetap sah

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.