Jumat, 04 Oktober 2013
PKPU Bukan Soal Fee Kurator Semata
Manunggal tegaskan tidak persoalkan soal fee pengurus.
HRS
Dibaca: 1571 Tanggapan: 0
PKPU Bukan Soal Fee Kurator Semata
Pengadilan Niaga pada PN Jakpus. Foto: SGP

Sidang permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) CV Manunggal Jaya terhadap PT Bosaeng Jaya kembali berlanjut. Meskipun sempat tertunda satu hari, agenda jawaban yang dijadwalkan Rabu lalu dilanjutkan bersama dengan agenda pembuktian, Kamis (03/10).

Dalam persidangan itu, Komisaris PT Bosaeng Jaya, Njauw Njauw Fung membenarkan kondisi yang dipaparkan Manunggal dalam permohonan PKPU-nya. Namun, Fung meminta pengadilan dan Manunggal memahami kondisi perusahaannya.

Saat ini, kondisi perusahaan sedang tidak baik. Kendati demikian, Fung menjanjikan akan membayar semua utang-utangnya kepada seluruh kreditor. Untuk membuktikan iktikad baiknya perusahaan telah membayar utangnya sejumlah AS$2300 pada 1 Okober 2013 kepada Manunggal. Sisanya akan diselesaikan di kemudian hari.

Tidak hanya kepada Manunggal, Fung mengaku telah membayar sebagian utangnya kepada Ademan sejumlah Rp37,327 juta dari Rp149,3 juta; kepada PT Myosi Internasional sejumlah Rp89,46 juta dari Rp330,1 juta, dan sejumlah Rp37,98 juta kepada PT Coast Rejo Indonesia. Pembayaran  dilakukan pada tanggal yang sama. “Kami sudah berusaha untuk menyelesaikan dan kita tidak akan melarikan diri. Kita saling mengertilah,” tutur Fung usai persidangan, Kamis (03/10).

Ribut Fee Pengurus

Sekilas, permohonan PKPU Manunggal terhadap Bosaeng Jaya tampak sederhana. Permasalahan hukumnya adalah ada utang yang belum dibayar debitor meskipun telah ditagih berkali-kali. Namun, permohonan ini menyisakan pertanyaan cukup mendasar bagi prinsip PKPU itu sendiri.

“Permohonan PKPU ini kan utangnya sedikit. Prinsip PKPU itu kan untuk mendapatkan piutangnya kembali dengan merestrukturisasinya. Nah, nanti bagaimana dengan fee pengurusnya,” tanya Ketua Majelis Hakim Aroziduhu Warowu dalam persidangan, Kamis (3/10).

Pertanyaan ini muncul lantaran “biaya” yang dikeluarkan untuk memperoleh kembali piutang tersebut tidak berimbang. Debitor harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membayar feepengurus apabila permohonan PKPU ini dikabulkan.

Mendengar pertanyaan tersebut, usai persidangan kuasa hukum Manunggal, Mangantar Napitupulu, mengatakan majelis hakim tidak lagi melihat persoalan ini secara keseluruhan, bukan lagi dengan kacamata hukum.

Mangantar mengatakan seharusnya majelis tidak hanya melihat persoalan hukum secara sepihak. Majelis juga harus mengerti kondisi pemohon PKPU. Sebelum permohonan PKPU dimohonkan, Manunggal telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan piutangnya. Berkali-kali diingatkan baik secara lisan maupun tulisan, tidak ada respon yang baik dari Bosaeng. Bosaeng hanya memberikan janji, tanpa ada tindakan yang nyata.

“Kita harus melihat permasalahan ini dari konteks hukum. Ini soal mau bayar utang atau tidak. Jangan dikait-kaitkan sama pengurus. Saya mewakili kepentingan klien, bukan kepentingan pengurus,” tutur Mangantar.

Parahnya lagi, Bosaeng pernah membayar utang-utangnya dengan bilyet giro kosong. Alhasil, Manunggal sangat tidak mempercayai iktikad baik dari Bosaeng untuk menyelesaikan utang piutangnya. Melihat gelagat yang tidak baik ini, Manunggal pun memilih untuk menempuh langkah PKPU.

“Dengan PKPU, ketika mereka kembali mengingkari janji-janjinya, ada konsekuensi hukum yang telah menanti. Jadi, jangan hanya lihat kepentingan sepihak, juga harus melihat kepentingan pemohon juga,”

pungkasnya.

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.