Jumat, 04 Oktober 2013
LSM Kecam Rencana Pelibatan TNI di KPK
TNI tidak perlu dilibatkan dalam institusi penegakan hukum.
ADY/ANT
Dibaca: 2553 Tanggapan: 0
LSM Kecam Rencana Pelibatan TNI di KPK
Foto: SGP

Imparsial mengecam rencana pelibatan TNI menjadi penyidik KPK. Menurut Koordinator Riset Imparsial, Gufron Mabruri, langkah itu keliru dan tidak selaras dengan amanat reformasi untuk memposisikan TNI menjadi profesional menjalankan tugas dan fungsinya. Ia khawatir pelibatan TNI justru akan kontraproduktif karena selama ini KPK dinilai berhasil melaksanakan tugasnya memberantas korupsi.

Gufron malah khawatir pelibatan TNI di KPK akan semakin menyulitkan KPK menangani kasus-kasus dugaan korupsi di sektor pertahanan. Selama ini TNI selalu berlindung di balik sistem peradilan militer dengan dalih yurisdiksi. Ujungnya, bermacam dugaan kasus penyimpangan di sektor pertahanan tidak dapat diadili di peradilan umum.

Oleh karenanya, ketimbang melibatkan TNI, Gufron mengimbau KPK untuk memperkuat penyidik independen. “Masuknya TNI ke KPK selain akan mempersulit reformasi peradilan militer, tetapi juga menghambat penanganan kasus korupsi yang diduga dilakukan TNI,” katanya dalam jumpa pers di kantor Imparsial Jakarta, Jumat (4/10).

Pada kesempatan yang sama Direktur Program Imparsial, Al Araf, menilai keterlibatan TNI dalam KPK bertentangan dengan UU TNI. Sebab TNI berfungsi sebagai alat pertahanan negara dan bukan bagian dari sistem penegakan hukum. Sedangkan KPK adalah lembaga penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan.

Al khawatir jika TNI dilibatkan, kerja KPK bakal terhambat karena independensi KPK menjadi diragukan. Terutama bila KPK sedang menyidik perkara yang melibatkan anggota TNI.

Bagi Al, semua pihak harus konsisten dengan posisi Indonesia sebagai negara hukum. Atas dasar itu sepanjang sistem peradilan militer masih berlaku, maka posisi TNI masih istimewa di hadapan hukum. Oleh karenanya, Al mendesak pemerintah dan DPR untuk segera membenahi itu serta mengevaluasi Panglima TNI atas keterlibatan TNI di lembaga pemerintahan yang tidak bersinggungan dengan tugas dan fungsi TNI. Seperti KPK dan KPU. “Kalau ditujukan untuk penguatan kelembagaan KPK maka langkah itu keliru karena TNI bukan dibentuk buat masuk KPK, tapi untuk perang,” ujarnya.

Sejalan dengan itu Al mengingatkan pasal 7 ayat (2) UU TNI, menjelaskan tentang pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang memang dimungkinkan. Misalnya membantu kepolisian, tapi hal itu harus didahului oleh adanya permintaan perbantuan dari Polri. Namun, dalam UU TNI tidak menyebut bahwa TNI dapat melakukan perbantuan ke KPK. “TNI tidak bertugas membantu KPK,” tegasnya.

Jika TNI masuk ke ranah penegakan hukum, seperti penyidik KPK, maka kebijakan itu sama seperti yang pernah dilakukan orde baru. Sehingga terjadi ekstra judicial dimana pada masa orde baru TNI dapat melakukan penangkapan. Bagi Al, kondisi itu tidak sesuai dengan tugas dan fungsi TNI. “Tentara harus profesional, KPK harus menjadi institusi penegak hukum yang independen,” tukasnya.

LSN di KPU
Selain di KPK, Imparsial juga menyoroti pelibatan lembaga sandi negara (LSN) di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Gufron lembaga intelijen yang dipimpin oleh Jendral TNI aktif itu tidak semestinya dilibatkan dalam KPU. Sebab, berpotensi menimbulkan abuse of power oleh rezim yang berkuasa guna pemenangan Pemilu 2014. Oleh karenanya pelibatan itu menurut Gufron menyalahi tugas dan fungsi LSN.

Menambahkan Gufron, Al menjelaskan pelibatan LSN ke KPU merupakan kekeliruan besar karena pimpinan LSN adalah Jenderal TNI aktif yang secara strutural tunduk pada komando tertinggi yaitu Presiden RI. Mengingat Presiden RI adalah pimpinan partai politik maka kondisi itu membuka peluang terjadinya abuse of power dalam rangka pemenangan Pemilu bagi rezim yang berkuasa hari ini.

Jika KPU beralasan pelibatan LSN ditujukan untuk melindungi data-data menurut Al hal itu tidak tepat. Sebab proses penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan KPU harus terbuka dan mudah diakses publik. Namun, LSN merupakan lembaga negara yang tertutup. Alih-alih menunjang kerja KPU, Al yakin yang ada ke depan malah sebaliknya. Bagi Al, untuk melindungi data-data KPU termasuk dari para peretas, harusnya KPU membuat mekanisme sendiri. Caranya, merekrut ahli-ahli IT yang berkompeten, independen dan profesional. “Banyak IT independen yang jago-jado di negeri ini,” ucapnya.

Sementara Direktur Eksekutif Poengky Indarti berpendapat keterlibatan LSN di KPU maka militer bersinggungan dengan politik sebagaimana orde baru. Lagi-lagi Poengky menilai hal itu tidak membuat TNI menjadi profesional sebagaimana harapan. Jika militer konsisten dengan amanat reformasi yaitu bersikap netral terhadap politik maka LSN mestinya tidak terlibat di KPU. “DPR harus melakukan review terhadap hal itu,” tandasnya.

Atas dasar itu Imparsial mendesak KPK untuk tidak melibatkan anggota TNI sebagai penyidik. KPU juga diminta untuk tidak melibatkan LSN. Kemudian DPR dituntut untuk menegur dan mengevaluasi Panglima TNI terkait dengan keterlibatan anggotanya di KPK. Serta menegur KPU atas pelibatan LSN. Lalu pemerintah dan DPR didorong segera menyelesaikan seluruh agenda reformasi TNI terutama reformasi peradilan militer.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan bahwa TNI akan tetap pada posisi netral saat mengawal Pemilu 2014, namun akan membantu Komisi Pemilihan Umum agar proses pemilu berjalan lancar.

"Kami melarang prajurit dan komandannya. Kami tarik kalau ada yang aneh-aneh termasuk sarana dan prasana dilarang untuk parpol. Seandainya saya punya gedung dipinjam tidak boleh, truk untuk. kampanye tidak boleh, kalau terbukti kami akan copot siapapun dia," kata Panglima TNI usai gladi bersih peringatan HUT Ke-68 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (4/10).

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.