Sabtu, 05 Oktober 2013
Liberalisasi Perdagangan APEC Mengkhawatirkan
MPR seharusnya menegur Pemerintah jika lari dari konstitusi.
FITRI NOVIA HERIANI/ANT
Dibaca: 5985 Tanggapan: 3
Liberalisasi Perdagangan APEC Mengkhawatirkan
Presiden SBY saat memimpin pembukaan rapat kerja sesi pertama KTT ke-21 APEC di Bali. Foto: www.presidenri.go.id

Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) di Bali, 1-10 Oktober 2013, tak sepenuhnya disambut positif. Selain biaya penyelenggaraan yang mahal, perhelatan ini dicurigai semakin mengukuhkan semangat liberalisasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan dikhawatirkan mengancam sistem ekonomi kerakyatan yang diamanatkan konstitusi.

Direktur Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan, mengecam kesepakatan-kesepakatan liberalisasi perdagangan lewat forum APEC. “KTT APEC ini menjadi ancaman bagi sistem ekonomi kerakyatan,” kata Dani kepada hukumonline, Jumat (04/10).

Dalam pandangan Dani, pertemuan APEC pada dasarnya akan membuat komitmen-komitmen politik untuk memperluas agenda liberalisasi, serta  fasilitasi perdagangan dan investasi di Indonesia. Komitmen-komitmen tersebut akan mendorong pemerintah Indonesia untuk membuka pasar bebas seluas-luasnya. Akibatnya, pasar dalam negeri Indonesia menjadi pasar ekspansi bagi produk impor dari negara-negara anggota APEC.

Bahkan, lanjut Dani, komitmen-komitmen politik yang disepakati dalam  penyelanggaraan KTT APEC nantinya akan diletakkan sebagai dasar pembuatan perjanjian yang lebih mengikat dalam rezim perdagangan multilateral pada Pertemuan Tingkat Menteri WTO, Desember mendatang.

“Menteri keuangan Indonesia ikut berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah reformasi kebijakan untuk menghilangkan proteksi ekonomi dan membuka pasar dalam negeri secara bebas,” ungkapnya.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menepis tudingan. Ia berdalih pertemuan APEC juga membahas pembangunan berkelanjutan dan pembangunan yang adil. “Jangan dianggap ini semata-mata liberalisasi perdagangan,” tandasnya.

Dani menyayangkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tinggal diam atas gejala liberalisasi perdagangan. Sebagai lembaga yang secara aktif mensosialisasikan empat pilar kebangsaan, MPR harusnya mencegah pemerintah membuat kesepakatan-kesepakatan internasional di bidang perdagangan dan investasi. Pasalnya, MPR memiliki fungsi untuk meluruskan arah kebijakan pembangunan pemerintah yang saat ini sudah melenceng dari konstitusi.

Pengamat ekonomi politik Indonesia for Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng perjanjian-perjanjian dalam KTT APEC semakin meliberalisasi perdagangan dan merugikan petani serta industri nasional. Ia mencontohkan, dalam KTT APEC disepakati rencana ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Pemerintah berusaha menekan produksi tembakau dalam negeri dan produk tembakau nasional, namun melakukan liberalisasi perdagangan dan investasi asing melalui perjanjian internasional dalam APEC. “Petani dan industri nasional harus tolak KTT APEC,” kata Daeng.

Selain itu, perjanjian-perjanjian dalam KTT APEC akan meningkatkan peluang dominasi asing terhadap impor tembakau. Menurut Daeng, APEC membawa agenda trade facilitation seperti penghapusan tarif, penghapusan subsidi domestik dan semua bentuk perlindungan ekonomi domestik.

Salah satu usulan dalam KTT APEC adalah mengenai kemudahan visa dan perjalanan serta koordinasi lintasfora dalam membangun kerja sama antar-anggota Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Upaya koordinasi lintasfora untuk pertama kalinya dilakukan dalam dialog KTT APEC.

"Kami berharap dapat menghasilkan beberapa rencana aksi mengenai kemudahan visa dan perjalanan," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Pangestu, dalam konferensi pers di sela-sela putaran KTT APEC 2013, di Nusa Dua, Bali.

Lapor Ke MK
 - maginsa
08.10.13 09:35
Direktur Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan laporkan saja Pemerintah ke MK, jika jelas2 hasil pertemuan APEC tersebut tetap dilaksanakan dan pastinya pelaksanaannya tsb termaktub pada kepres
Fungsi Mahkamah Konstitusi
 - maginsa
08.10.13 09:31
Direktur Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan harusnya berani melaporkan pemerintah kepada MK klu memang terindikasi tetap dilaksanakan dan jelas2 bertentangan dgn konstitusi
the best way
 - imam_khusni
05.10.13 10:02
the best way: indonesia keluar dari keanggotaan apec selama-lama nya. ;)
----
 - anwar mahakam
07.10.13 23:42
Lebih baik kita bersaing, agar kualitas produk" didalam negri meningkatkan kualitas yg terus menerus. jng mau kalah oleh negara lain! jangan lembek!
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.