Senin, 07 Oktober 2013
Mengundurkan Diri, Akil Mengaku Bukan Pengkhianat
Ia merasa disudutkan dengan pemberitaan yang menudingnya menerima suap.
ASH
Dibaca: 1343 Tanggapan: 1

Ketua MK nonakif M. Akil Mochtar telah mengajukan surat resmi pengunduran diri setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka terkait kasus suap Pemilukada Kabupaten Gunung Mas Kalimantan tengah dan Kabupaten Lebak Banten. Dalam surat itu, Akil mengaku tidak pernah merasa tertangkap tangan oleh KPK menerima suap seperti diungkapkan KPK telah terjadi serah terima uang.

Dalam suratnya diceritakan pada Rabu malam (2/10), dia baru sampai di rumah dinasnya di kawasan Widya Chandra sekitar pukul 20.00 WIB lebih. Lalu, ia mandi, ganti pakaian dan berbincang dengan isterinya. Kemudian, Akil diberitahu oleh penjaga rumah ada tamu. Lalu, Akil menuju ke pintu untuk membuka pintu, tetapi ada ketukan dan pintu dibukakan.

“Ada petugas dari KPK memperkenalkan diri dengan mengatakan ada dua orang lagi duduk di teras halaman depan dan diminta menyaksikan. Lalu saya hanya kenal dengan Chairun Nisa, yang pernah SMS beberapa waktu lalu mau bertamu ke rumah, saya jawab dengan SMS, silahkan tetapi jangan malam-malam karena saya ngantuk,” tulis Akil dalam suratnya tertanggal 3 Oktober 2013 yang ia tulis di Rutan KPK.

Dia melanjutkan, ketika Akil menyaksikan kedua orang itu digeledah, dari laki-laki yang tidak dia kenal didapati beberapa amplop. Sedangkan dari Chairun Nisa hanya didapati beberapa buah HP. Sedangkan satu orang lagi laki-laki, Akil tidak pernah melihat katanya menunggu di mobil.

“Saya merasa saya tidak pernah tertangkap tangan! Selanjutnya saya diminta ke kantor KPK untuk menjelaskan kejadian itu yang terjadi di teras rumah saya itu. Saya tidak tahu latar belakang kejadian. Saya tidak pernah meminta uang atau janji sepeserpun! Yang kemudian saya ditetapkan sebagai tersangka. Banyak saksi kejadian itu, ajudan, petugas jaga dari kepolisian dan security,” ujarnya.

terkait Pemilukada Gunung Mas, dia mempersilahkan diamati rekaman sidang, 2 hakim anggota, 1 panitera pengganti, dan panitera. Bagaimana pengambilan keputusan perkara dimaksud. Semua berlangsung sesuai prosedur dan tidak ada satupun dipengaruhi dirinya.

“Pemilukada Lebak, saya lebih tidak mengerti lagi karena sudah diputus dan dibacakan putusannya. Semua proses sidang pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, tidak ada sama sekali saya menginteruksi, ada PP (Panitera Pengganti) dan panitera yang menyaksikan proses musyawarah tersebut,” katanya.

Mengenai SMS dari pengacara Susi Tur Andayani untuk meminta bantuan mengurus perkara, Akil menjelaskan tidak pernah meminta uang atau janji dari perkara tersebut.

“Demi Allah Yang Maha menyaksikan saya akan menghadapi ini dengan tabah dan yakin terhadap semua ini. Tiada pertolongan yang lebih baik, kecuali dari Allah. Di tengah berita yang  mendzalimi saya, menyudutkan dengan hal-hal yang aneh mengikuti perkara ini, saya tidak akan mengubah sikap saya terhadap bangsa ini. Saya bukan penghianat! Walau saya harus mati untuk itu semua,” tegasnya.

Sementara, Majelis Kehormatan Konstitusi yang dipimpin Hakim Konstitusi Harjono akan menggelar rapat kedua terkait dugaan pelanggaran etik atas kasus suap ini. Agenda rapat  akan dimulai sekitar pukul 19.00 WIB untuk meminta keterangan atau memeriksa pegawai dan staf MK.  

KPK sendiri telah menetapkan Akil sebagai tersangka terkait penanganan dua kasus sengketa Pemilukada kabupaten Gunung Mas Kalimantan Selatan dan Lebak Banten. Kasus Gunung Mas ini, Akil diduga menerima uang suap sebesar Rp3 miliar dari Bupati Gunung Mas Hamid Bintih dan Cornelis Nalau, seorang pengusaha dari Palangkaraya melalui Chairunissa (Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar).

Kasus sengketa Pemilukada Gunung Mas ini ditangani Akil Mochtar bersama Maria Farida Indrati dan Anwar Usman sebagai anggota. Kasus ini dimohonkan dua pasangan calon yaitu Jaya Samaya Monong-Daldin dan Alfridel Jinu-Ude Arnold Pisi yang mengugat kemenangan pasangan Hambit-Anton (incumbent) dalam Pemilukada Kabupaten Gunung Mas 2013. Perkara ini sudah selesai di tingkat panel, tinggal menunggu agenda pembacaan putusan.     

Untuk kasus Pemilukada Lebak yang diperiksa majelis panel yang sama, Akil bersama seorang advokat bernama Susi Tur Handayani diduga menerima uang suap sebesar Rp1 miliar dari Tubagus C Wardhana, suami Bupati Tangerang Selatan Airin Rachmy Diany atau adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Kasus ini telah diputus MK, pada Selasa (1/10) lalu, yang memerintahkan pemungutan suara ulang. MK menilai Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya telah menyalahgunakan kewenangannya untuk membantu kemenangan putrinya, Iti Octavia yang berpasangan dengan Ade Sumardi. Kemenangan pasangan Iti Octavia-Ade Sumardi dalam Pemilukada 31 Agustus lalu ini digugat pasangan amir Hamzah-Kasmin. 

Hukuman Bagi Ketua Mk Nonaktif
 - Frans Y.Mawikere
07.10.13 12:12
Demi kehormatan Lembaga Tinggi Negara,jika Ketua MK Non Aktif besalah sebaiknya Hukuman SeUmur hidup di jatuhkan kepada Sdr Akil dan di tempatkan dgn narapidana umumnya jangan ada perlakuan Khusus terhadap Penghianat Rakyat
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.