Senin, 07 Oktober 2013
Surat Edaran Outsourcing Belum Tuntaskan Polemik
Masih berpotensi menimbulkan polemik soal penentuan alur kegiatan inti dan penunjang.
ADY
Dibaca: 1324 Tanggapan: 0

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI), Muhammad Rusdi, menilai Surat Edaran Menakertrans No.SE.04/MEN/VIII/2013tentang Pedoman Pelaksanaan Permenakertrans Outsourcing belum mampu menuntaskan polemik di bidang outsourcing. Dalam mekanisme outsourcing pemborongan pekerjaan, misalnya, asosiasi sektor usaha diberi kewenangan untuk menetapkan alur kegiatan. Padahal, untuk mencegah subjektivitas, penetapan alur untuk menentukan jenis kegiatan inti dan penunjang mestinya dilakukan pemerintah.

Permenakertrans outsourcing dan surat edarannya tidak mengatur masalah ini sehingga penentuan alur kegiatan diserahkan kepada sektor usaha. Untuk pemborongan pekerjaan, kata Rusdi, yang terpenting bukan masalah jenis pekerjaan inti atau penunjang, tapi lebih kepada pelaksanaan kegiatan pemborongan itu harus dilakukan terpisah dari perusahaan pemberi borongan pekerjaan.

Contohnya, sebuah perusahaan yang memegang merek sepatu olahraga asal Amerika Serikat. Perusahaan itu memborongkan pembuatan sepatu kepada perusahaan sepatu yang berlokasi di Indonesia. Menurut Rusdi, pekerjaan ini seharusnya diselenggarakan dalam pelaksanaan outsourcing pemborongan pekerjaan. Praktiknya, perusahaan penerima pemborongan pekerjaan melaksanakan kegiatannya di perusahaan pemberi pemborongan pekerjaan. Cara inilah yang dikritik Rusdi. “Serikat pekerja setuju dengan outsourcing pemborongan pekerjaan, tapi pengerjaannya harus terpisah,” kata Rusdi kepada hukumonline di Jakarta, Sabtu (05/10).

Jika pemisahan pekerjaan antara perusahaan pemberi dan penerima pemborongan pekerjaan tidak dilakukan polemik outsourcing bakal terus terjadi. Sebab, regulasi yang diterbitkan pemerintah masih berkutat pada penentuan alur kegiatan. Apalagi, anggota dari sektor usaha terdiri dari berbagai perusahaan sejenis. Oleh karenanya, penentuan alur kegiatan menjadi tidak objektif karena cenderung menggunakan perspektif perusahaan atau pengusaha. “Berpotensi memunculkan mafia alur kegiatan,” tukasnya.

Outsourcingyang menggunakan mekanisme penyedia jasa pekerja, tambah Rusdi, cukup jika dibatasi pada lima jenis pekerjaan saja, sesuai sesuai amanat UU Ketenagakerjaan. Cuma, Permenakertrans outsourcing tidak mewajibkan deposit sebagai syarat pendirian sebuah perusahaan penyedia jasa pekerja.

Sewaktu Permenakertrans masih tahap pembahasan, serikat pekerja sudah mengajukan usulan senada. Menurut Rusdi dana deposit diperlukan untuk menjamin hak-hak pekerja outsourcing di perusahaan penyedia jasa pekerja. ”Kalau sewaktu-waktu perusahaannya kabur, deposit itu digunakan untuk membayar hak-hak pekerja, seperti pesangon,” ujarnya.

Selain itu Rusdi mengkritik kebijakan pemerintah yang minim melindungi pekerja outsourcing. Merujuk praktik outsourcing di negara lain, Rusdi melihat para pekerjanya diupah lebih tinggi ketimbang pekerja berstatus tetap. Selain itu ada jaminan sosial, yaitu pekerja outsourcing yang kontraknya habis, selama belum mendapat pekerjaan, pemerintah memberikan tunjangan pengangguran.

Di Vietnam, Rusdi mencatat setelah habis kontrak dan selama belum mendapat pekerjaan baru, pemerintah memberi subsidi berupa upah sampai 6 bulan atau 1 tahun. “Kalau di Indonesia pekerja outsourcing yang habis kontrak apa dipecat tidak mendapat proteksi dari pemerintah,” keluhnya.

Sebelumnya, Presiden KSPI, Said Ikbal, mempertanyakan hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan penerima pemborongan pekerjaan. Jika sebuah perusahaan televisi memborongkan pembuatan remote kepada perusahaan yang memproduksi remote, maka, hubungan kerja antara perusahaan remote dengan pekerjanya statusnya harus tetap atau kontrak. Jadi, status pekerja di perusahaan remote itu bukan outsoucing penyedia jasa pekerja.

Sebagaimana Rusdi, Ikbal menegaskan untuk outsourcing yang menggunakan mekanisme penyedia jasa pekerja hanya dibatasi lima jenis pekerjaan saja, yakni kebersihan, keamanan, katering, transportasi, dan  perminyakan.

Sekjen FSPTSK, Indra Munaswar, tidak sependapat dengan pemerintah yang mengartikan alur kegiatan untuk memisahkan jenis pekerjaan inti dan penunjang. Indra lebih sepakat melihat kegiatan bisnis sebuah perusahaan dari akta pendiriannya. Sebab, dalam akta pendirian perusahaan disebut secara jelas bidang perusahaan.

Indra memandang Pasal 65 UU Ketenagakerjaan fokus pada perlindungan untuk pekerja pemborongan pekerjaan. Perlu diperhatikan pihak yang harusnya memberi perintah kepada pekerja outsourcing. Jika perintah itu datang langsung dari perusahaan pemberi pekerjaan, menurut Indra hubungan kerja si pekerja beralih dari perusahaan outsourcing menjadi pekerja di perusahaan pemberi pekerjaan.

Oleh karenanya dalam memberikan perintah kepada pekerja outsourcing, perusahaan penyedia jasa pekerja harus menempatkan sebagian jajaran manajerialnya di lokasi kerja di perusahaan pemberi kerja. Sehingga, perintah untuk pekerja outsourcing diberikan oleh manajer yang berasal dari perusahaan penyedia jasa pekerja.

Namun, yang terpenting bagi Indra pekerjaan yang dapat di-outsourcing tidak boleh mengganggu proses produksi. Misalnya, sebuah perusahaan memborongkan pekerjaan antar jemput pekerja kepada perusahaan penyedia jasa transportasi. Maka, perusahaan transportasi itu harus menghitung berapa biaya yang dikeluarkan perusahaan pemberi pekerjaan. Setelah mengeluarkan sejumlah biaya, perusahaan penyedia jasa transportasi harus menyiapkan segala hal yang dibutuhkan seperti supir, bus, bensin dan lainnya.

Dengan begitu, maka amanat UU Ketenagakerjaan dimana jenis pekerjaan yang di-outsourcing tidak boleh mengganggu proses produksi dapat terlaksana. Sebab, sekalipun jenis pekerjaan antar jemput itu dihilangkan, tidak mengganggu proses produksi karena para pekerja di perusahaan pemberi pekerjaan dapat menuju lokasi kerja dengan menggunakan alat transportasi lain. Merujuk hal tersebut secara umum Indra menilai surat edaran yang diterbitkan Kemnakertrans menimbulkan bias.

Beberapa waktu lalu Ketua Hubungan Industrial dan Advokasi DPN APINDO sekaligus anggota LKS Tripartit Nasional (Tripnas), Hasanudin Rachman, mengatakan surat edaran itu tidak menjawab kegelisahan pengusaha atas Permenakertrans Outsourcing. Pasalnya, surat edaran itu sebagai tindak lanjut dari Permenakertrans Outsourcing, sedangkan Apindo memandang peraturan itu bertentangan dengan aspek prosedural dan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu ia mengingatkan, ketika merancang Permenakertrans Outsourcing, pemerintah tidak membahasnya di LKS Tripnas. “Surat Edaran itu ngawur,” tuturnya.

Staf ahli Menakertrans bidang hubungan antar lembaga sekaligus Kepala Biro Hukum Kemnakertrans, Sunarno, menjelaskan untuk outsourcing yang mengunakan mekanisme pemborongan pekerjaan, harus ditentukan mana kegiatan utama dan penunjang. Sedangkan penentuan alur kegiatan itu dilakukan asosiasi sektor usaha. “Kenapa pemerintah tidak menentukan alur itu karena variannya terlalu banyak, makanya diserahkan kepada asosiasi sektor usaha,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.