Senin, 07 Oktober 2013
Terlibat Suap Ketua MK, Advokat Terancam Dipecat
Peradi Lampung bentuk tim investigasi.
ASH
Dibaca: 3551 Tanggapan: 0

Dinyatakan sebagai salah seorang tersangka suap, advokat Susi Tur Handayani masih harus menghadapi kemungkinan lain: diadili dalam sidang kode etik advokat. Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Lampung diketahui sudah membentuk tim khusus untuk mengkaji kasus yang menimpa Susi dan kemungkinan proses hukum terhadap pelanggaran kode etiknya.

Nama Susi terseret dalam kasus Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), M. Akil Mochtar. Keterlibatan Susi menambah daftar advokat yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di luar proses hukum di KPK, organisasi tempat Susi bernaung sebagai advokat juga mempersiapkan tindakan.

“Kami telah menunjuk tim investigasi. Jumlahnya tiga orang. Hasilnya akan kami laporkan ke Majelis Dewan Kehormatan Peradi (pusat). Tim akan segera bekerja,” kata Ketua DPC Peradi Bandar Lampung, Abi Hasan Mu’an saat dihubungi hukumonline, Sabtu (05/10).         

Abi menjelaskan hasil dari investigasi ini akan ditindaklanjuti oleh Majelis Dewan Kehormatan PERADI untuk memutuskan pelanggaran kode etik apa yang dilanggar dalam kasus suap terkait sengketa Pemilukada Lebak ini. “Kasus ini kan bukan laporan, tetapi sudah tertangkap tangan, bisa saja proses sidang etiknya tidak memerlukan pembelaan dari Susi untuk memanggilnya dalam sidang kode etik advokat,” kata Abi.

Dia tegaskan kapan keputusan sanksi yang akan dijatuhkan untuk Susi merupakan kewenangan penuh dari Majelis Dewan Kehormatan PERADI. Pihaknya, hanya sebatas merekomendasikan sanksi apa yang tepat dijatuhkan berdasarkan hasil investigasi.

“Nantinya, apakah akan diputuskan dalam waktu dekat ini atau menunggu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, itu terserah Majelis Dewan Kehormatan,” katanya.      

Menurutnya, dalam kasus ini Susi bisa dijatuhkan sanksi terberat berupa pemecatan sebagai advokat termasuk dicabut surat izin beracaranya oleh Dewan Kehormatan Peradi. Sebab, jika melihat kasusnya yang melibatkan orang besar (ketua MK). “Kalau fakta hukumnya tidak berbeda dengan persidangan, kemungkinan Susi bisa dipecat karena diduga menemui hakim MK terkait kasus yang ditanganinya, kecuali dalam persidangan,” tegasnya.

Meski begitu, Abi mengingatkan semua pihak agar menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Susi terbukti menerima atau memberikan suap. Karena itu, DPC PERADI Bandar Lampung akan mendampinginya terkait dugaan suap dalam sengketa Pemilukada Lebak Banten.      

Abi mengaku belum mengetahui peran Susi dalam kasus ini. Namun, yang dia ketahui, Susi pernah memiliki hubungan kerja dengan Akil Mochtar karena pernah magang di kantor advokat milik Akil. “Ini menurut pengakuan Susi, dia magang sekitar awal 1990-an. Soal keterlibatan Susi dalam kasus ini biar KPK yang mengungkap ini semua,” katanya.

Berkaitan dengan kasus ini LBH Keadilan menyampaikan keprihatinannya atas semakin banyaknya advokat nakal. Karenanya, dia mendesak agar PERADI memecat Susi karena dirinya tercatat sebagai anggota PERADI.

“Data LBH Keadilan seperti dikutip ICW menyebut ada 8 ‘advokat hitam’ yaitu  Haposan Hutagalung, Lambertus Palang Ama, Ramlan Comel, Tengku Syaifuddin Popon, Harini Wijoso, Adner Sirait, Mario C Bernardo, terakhir Susi Tur Handayani,” sebut Ketua Badan Pengurus LBH Keadilan, Abdul Hamim Jauzie dalam siaran persnya.
Menurut LBH Keadilan, ditangkapnya Susi bersama Tubagus Chaery Wardana terkait suap sengketa Pemilukada Lebak kepada Akil Mochtar semakin menambah deretan panjang daftar “advokat hitam” yang pernah menyuap penegak hukum. Karena itu, LBH Keadilan meminta PERADI melalui Dewan Kehormatan Advokat memberikan sanksi berat berupa pemecatan dari keanggotaan sesuai Pasal 16 ayat (1) Kode Etik Advokat Indonesia.

Saat mengkonfirmasi Ketua Komisi Etik Pengawas Advokat PERADI Denny Kailimang ataupun Ketua DPN PERADI Otto Hasibuan, keduanya tak merespon. Beberapa kali, hukumonline menghubungi telepon selularnya tak membuahkan hasil.    

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan Akil sebagai tersangka terkait penanganan dua kasus sengketa Pemilukada kabupaten Gunung Mas Kalimantan Selatan dan Lebak Banten. Akil bersama seorang advokat bernama Susi Tur Handayani diduga menerima uang suap sebesar Rp1 miliar dari Tubagus C Wardhana, suami Bupati Tangerang Selatan Airin Rachmy Diany atau adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Kasus ini telah diputus MK, pada Selasa (01/10) lalu, yang memerintahkan pemungutan suara ulang. MK menilai Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya telah menyalahgunakan kewenangannya untuk membantu kemenangan putrinya, Iti Octavia yang berpasangan dengan Ade Sumardi. Kemenangan pasangan Iti Octavia-Ade Sumardi dalam Pemilukada 31 Agustus lalu ini digugat pasangan Amir Hamzah-Kasmin.   

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.