Senin, 07 Oktober 2013
Pemerintah Dinilai Tak Paham Konsep Pengupahan
Tak sesuai dengan sistem ketenagakerjaan di negara manapun.
ADY
Dibaca: 2833 Tanggapan: 0
Pemerintah Dinilai Tak Paham Konsep Pengupahan
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Foto: SGP

Kritik keras terhadap Inpres Penetapan Upah Minimum bukan saja disuarakan serikat pekerja, tapi juga kalangan akademisi. Menurut pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Krisnadwipayana sekaligus mantan Dirjen Binawas Kemnakertrans, Payaman Simanjuntak, Inpres Penetapan Upah Minimum itu dinilai tidak punya landasan hukum.

Misalnya, ada ketentuan yang menetapkan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak. Namun, tidak sejalan dengan butir selanjutnya yang terkesan menjelaskan kalau kebutuhan upah layak (KHL) sudah tercapai maka penetapan upah minimum sudah selesai.

Kemudian, Payaman melanjutkan, Inpres Pengupahan itu memperkenalkan konsep baru yang tidak termaktub dalam UU Ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah lainnya. Seperti, membuka peluang ada dua UMP di satu provinsi atau kabupaten/kota. Menurutnya, dalam sistem ketenagakerjaan yang berlaku di dunia, penetapan dua besaran UMP dalam satu wilayah itu tidak ada. Kecuali upah sektoral yang besarannya pun harus lebih tinggi ketimbang upah minimum.

Sedangkan, dalam Inpres Pengupahan itu, Payaman melihat selain diterbitkan upah minimum untuk industri secara umum, dikhususkan untuk industri padat karya. Parahnya, upah untuk industri padat karya itu lebih rendah dari upah minimum. “Isi dari Inpres itu tidak ada landasan hukumnya, jadi merumuskan konsep-konsep baru yang tidak ada di dalam UU,” katanya dalam diskusi di gedung Kemnakertrans Jakarta, Senin (7/10).

Selain itu Payaman melihat Inpres Pengupahan mengatur untuk provinsi, kabupaten dan kota yang upah minimumnya setara atau lebih dari KHL, tingkat kenaikan upah dilakukan lewat perundingan antara pengusaha dan pekerja. Menanggapi ketentuan itu Payaman melihat ketika Inpres Pengupahan diberlakukan maka di setiap provinsi, kabupaten dan kota ada forum baru. Selain tidak dikenal dalam mekanisme pengupahan, pembahasan forum di berbagai wilayah itu akan memberatkan. Ironisnya lagi, forum itu dilakukan di luar pembahasan di dewan pengupahan daerah.

Pada butir 3 Inpres Pengupahan, Payaman melanjutkan, ada instruksi kepada Menteri Perindustrian untuk menetapkan defenisi, batasan dan klasifikasi padat karya. Mengacu hal itu lagi-lagi Payaman menjelaskan tidak ada mekanisme penetapan pengupahan di negara manapun yang membedakan upah berdasarkan sektor industri.

Begitu pula dengan instruksi yang ditujukan kepada Polri, menurut Payaman sangat provokatif dan tidak etis. Dengan perintah itu Payaman menilai pemerintah terlalu jauh dalam menetapkan upah minimum.

Bagi Payaman, dalam menetapkan upah minimum pemerintah harusnya menggunakan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan terkait pengupahan. Yaitu ditentukan lewat dewan pengupahan daerah. Jika dirasa masih ada kelemahan di dewan pengupahan daerah, maka yang dapat dilakukan adalah melakukan penguatan. Seperti menambah anggaran dan program lainnya.

Namun, jika Inpres Pengupahan tetap dijalankan, maka kaum pekerja akan dirugikan karena walau Indonesia sudah 68 merdeka tapi tetap saja pekerja mendapat upah rendah. Bagi Payaman upah rendah membuat pertumbuhan ekonomi lambat karena konsumsi pekerja lemah. Ia pun menegaskan bahwa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, terutama kaum pekerja tidak akan dicapai lewat upah murah.

Tak ketinggalan Payaman menilai Inpres Pengupahan itu seperti diterbitkan atas desakan para pengusaha yang mempunyai pandangan sama seperti pemerintah yaitu tidak memahami filosofi pegupahanan dan penetapan upah minimum. Akibat minimnya pemahaman itu, pelanggaran seputar pengupahan selama ini terus terjadi. Selaras dengan itu mendengar tuntutan serikat pekerja yang menyuarakan penolakan, Payaman mengatakan dapat dilakukan upaya hukum terhadap Inpres Pengupahan itu. Seperti melakukan negosiasi atau uji materi ke Mahkamah Agung. “Inpres ini seharusnya ditinjau kembali karena tidak punya landasan hukum,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama Direktur Pengupahan dan Jamsos Kemnakertrans, Wahyu Widodo, menekankan Inpres Pengupahan itu adalah hasil pembahasan yang dilakukan pemerintah dalam menyikapi kondisi perekonomian yang ada di Indonesia. Ia menjelaskan pada awalnya, Menteri Perindustrian, M.S Hidayat melayangkan surat kepada Presiden SBY untuk meminta kebijakan khusus bagi industri padat karya.

Surat yang ditembuskan kepada Kemnakertrans itu pada intinya butuh sebah kebijakan pengupahan yang memperhatikan keadaan perekonomian, transaksi berjalan yang defisit, lemahnya pertumbuhan investasi dan pelemahan nilai rupiah terhadap dollar AS.

Menindaklanjuti surat tersebut, Wahyu menandaskan, Presiden menginstruksikan tujuh lembaga pemerintahan terkait untuk mengatasi hal itu dan diterbitkanlah Inpres Pengupahan. Sehingga, lembaga pemerintahan yang besinggungan dengan pengupahan diinstruksikan melakukan tindakan sebagaimana termaktub dalam Inpres Pengupahan sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing. “Agar UMP bisa menjaga keberlangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja,” tuturnya.

Dalam Inpres Pengupahan itu, menurut Wahyu Presiden SBY menginstruksikan kepada Kemnakertrans untuk mengatur ketentuan dalam menetapkan upah minimum. Yaitu menentukan upah minimum berdasarkan upah layak dengan memperhatikan produktifitas, pertumbuhan ekonomi dan lainnya. Hal itu menurut Wahyu sejalan dengan amanat pasal 88 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

Kemudian, kata Wahyu, mendorong upah minimum di setiap daerah agar setara dengan kebutuhan hidup layak (KHL) sebagaimana pasal 89 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Jika upah minimum di semua daerah sudah sesuai KHL maka mekanisme kenaikannya ditentukan lewat perundingan antara pengusaha dan pekerja.

Untuk Industri padat karya, Wahyu berpendapat dalam Inpres Pengupahan, upah minimumnya dibedakan dengan industri sektor lainnya. Sehingga, pada suatu daerah yang upah minimumnya di bawah KHL, maka untuk industri padat karya Gubernur diperintahkan membentuk peta jalan. Sehingga, mengatur agar upah minimum secara bertahap dapat mencapai KHL. Dengan begitu diharapkan pada waktu ke depan seluruh daerah di Indonesia upah minimumnya dapat memenuhi KHL.

Lalu, dalam Inpres Pengupahan, pengumuman upah minimum akan dilakukan serentak di seluruh daerah pada 1 November. Menurut Wahyu hal tersebut sesuai amanat UU Ketenagakerjaan yang menyebut penetapan upah minimum paling lambat 60 hari sebelum diberlakukan. Pengumuman yang dilakukan serentak itu ditujukan agar tiap daerah tidak menunggu berapa besaran upah minimum di wilayah sekitarnya. “Biar tidak ada intip-mengintip,” ujarnya.

Walau begitu Wahyu menegaskan bahwa Inpres Pengupahan tidak mengalihkan fungsi dewan pengupahan. Menurutnya, dewan pengupahan tetap berfungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ada. Misalnya, melakukan survei KHL sebagaimana Permenakertrans No.13 Tahun 2012 tentang Pencapaian Komponen KHL. Bahkan, Inpres Pengupahan mendorong penguatan lembaga dewan pengupahan dengan cara menginstruksikan Gubernur, Bupati/Walikota untuk memberikan tambahan anggaran dari APBD. “Pembahasan di dewan pengupahan tetap berjalan,” paparnya.

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.