Senin, 07 Oktober 2013
Ruhut Mundur dari Pencalonan Ketua Komisi III
Enggan berpolemik jadi alasan utama.
RFQ
Dibaca: 1036 Tanggapan: 0
Ruhut Mundur dari Pencalonan Ketua Komisi III
Ruhut Sitompul (kemeja biru). Foto: SGP

Ruhut Poltak Sitompul mengundurkan diri sebagai calon dari Fraksi Partai Demokrat untuk menjadi Ketua Komisi III DPR. Hal itu dia katakan dalam rapat pleno Komisi III DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senin (7/10).

“Tegas saya katakan, izinkan saya mengundurkan diri menjadi ketua, dan saya tetap menjadi anggota Komisi III,” ujar Ruhut dengan mata berkaca-kaca.

Keputusan ini, aku Ruhut, sudah diberitahukan kepada Ketua umum Partai Demokrat, ketua harian, dan ketua fraksi partai tersebut. Menurut Ruhut, setelah menerima laporan, Partai Demokrat mengembalikan keputusan pencalonannya sebagai Ketua Komisi III kepada dirinya. Karena pertimbangan itu, Ruhut memutuskan diri untuk mengundurkan diri.

Rapat pleno pelantikan Ruhut pernah digelar. Namun pelantikan itu ditunda setelah banyak anggota Komisi III DPR menolak sosok Ruhut. Banyak anggota Komisi III DPR yang menilai sosok Ruhut tak layak memimpin komisi hukum tersebut.

Dalam rapat pleno kali inipun masih terjadi penolakan. Sejumlah anggota Komisi III yang menolak terus melakukan interupsi dalam rapat yang dipimpin Priyo.

Ketika tiba giliran bicara dalam rapat tersebut, Ruhut menyatakan, keputusan ini dia lakukan karena banyak pencalonan dirinya menuai banyak penolakan dari internal Komisi III. Penolakan itu menurutnya menjadi sarana pembunuhan karakter dirinya karena mengungkit persoalan pribadi digulirkan ke media.

Terhadap perlakuan itu, Ruhut menyatakan takkan membalas. Bahkan dengan berbagai pertimbangan, keputusan untuk mundur dia pilih secara legowo. Uniknya, saat menyatakan sikapnya itu, Ruhut menghadirkan istrinya Diana Lovita ke ruang rapat.

Ruhut melanjutkan, keputusan ini dia lakukan karena tidak mau ada polemik di komisi yang membesarkan dirinya. “Saya berjanji ingin menegakkan hukum,” imbuhnya.

Menanggapi sikap Ruhut, Wakil Ketua DPR menyampaikan apresiasi kepada politisi Partai Demokrat itu. Priyo mengatakan jika tetap dilakukan dengan mekanisme voting, adalah kali pertama pencalonan dan penetapan ketua komisi dilakukan. Sepanjang menjadi pimpinan DPR, penetapan calon ketua di berbagai komisi tak menimbulkan resistensi.

Bahkan, hampir semua fraksi menyetujui. Berbeda dengan komisi yang membidangi hukum itu, menurut Priyo, jika berjalan alot akan menjadi beban. Karena dalam rapat sebelum dan saat ini, Ruhut tetap ditolak. “Akhirnya dengan mengundurkan diri dari pencalonan, saya lega,” ujarnya.

Kemudian Priyo meminta Fraksi Demokrat mengusulkan satu nama baru sebagai pengganti pencalonan Ruhut. Memang, jatah Ketua Komisi III dipegang Fraksi Demokrat. Ketua Komisi sebelumnya dijabat Gede Pasek Suardika.

Dikatakan Priyo, pimpinan DPR akan memproses nama baru yang diusulkan, setelah mendapat surat resmi dari Fraksi Demokrat. “Saya persilakan saudara Edy Ramli Sitanggang sebagai kapoksi berkonsultasi dengan dengan fraksi dan mengirim surat pengajuan nama baru, agar segera kami proses,” ujarnya.

Ketua Kapoksi Fraksi Demokrat di Komisi III Edy Ramli Sitanggang menegaskan telah berkonsultasi ke DPP Demokrat. Terkait pengunduran diri Ruhut, ia memberikan apresiasi. Ia menegaskan telah mengusulkan satu nama anggota dewan untuk duduk sebagai Ketua Komisi III. Namun, Edy masih enggan menyebut nama. “Kami sampaikan akan mengirim surat kepada pimpinan DPR, sore ini akan kami sampaikan,” ujarnya.

Beredar kabar nama yang diusulkan adalah Pieter C Zulkifli Simabuea. Dalam forum itu pula Pieter yang mengenakan jas tampak di ruang komisi. Pieter sebelumnya tercatat sebagai anggota Komisi II. Hal itu pula dibenarkan oleh Gede Pasek Suardika. “Iya yang tadi itu di samping Ruhut,” ujarnya memberikan bocoran.

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.