Senin, 07 Oktober 2013
Ada Ribuan DIM RKUHAP dan RKUHP
Pemerintah khawatirkan sisa masa tugas DPR.
RFQ
Dibaca: 1233 Tanggapan: 0
Ada Ribuan DIM RKUHAP dan RKUHP
Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin. Foto: SGP

Tujuh bulan lamanya, Komisi III DPR menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi KUHAP dan KUHP. Senin (7/10), Komisi III akhirnya menyerahkan hasil kerja mereka kepada pemerintah. Penyerahan dilakukan dalam pertemuan kedua antara wakil pemerintah dengan Komisi III. Pertemuan pertama dengan agenda penyerahan draf RKUHAP dan RKUHP dari pemerintah ke DPR berlangsung pada Maret lalu.

“Kami menyerahkan DIM RKUHAP dan RKUHAP kepada pemerintah hari ini,” ujar Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin yang memimpin rapat.

Aziz mengatakan, DIM yang diserahkan berasal dari sembilan fraksi yang melakukan pembahasan. Sebanyak 704 DIM dalam RKUHP buku ke-1. Aziz merinci, DIM yang dinyatakan tetap berjumlah 365. DIM bersifat catatan sebanyak 39. Sedangkan DIM yang bersifat redaksional sebanyak 130. Kemudian, DIM yang bersifat meminta penjelasan dari pemerintah sebanyak 33. Sedangkan DIM bersifat substansi baru sebanyak tiga.

Lebih jauh Aziz menuturkan, dalam RKUHP buku ke-2 sebanyak 1.596 DIM. Ia merinci, DIM bersifat substansi sebanyak 201, bersifat catatan sebanyak 145, redaksional sebanyak 53. Sedangkan DIM bersifat meminta penjelasan pemerintah sebanyak delapan, bersifat substansi baru sebanyak dua, dan dinyatakan tetap sebanyak 1.178.

Sedangkan DIM keseluruhan RKUHAP sebanyak 1.169. Aziz merinci, DIM yang dinyatakan tetap sebanyak 729. Dinyatakan tetap dengan catatan sebanyak 69, bersifat redaksional sebanyak 97. Sedangkan bersifat substansi sebanyak 208 DIM, meminta penjelasan pemerintah sebanyak 28 DIM, dan bersifat susbtansi baru sebanyak 38 DIM.

“Berdasarkan tiga hal itu, kami meminta persetujuan dari pemerintah terhadap RKUHP dan RKUHAP untuk bisa kita nyatakan tetap dan dapat kita teruskan dalam rapat panitia kerja,” ujar politisi Golkar itu.

Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin menyatakan setuju atas DIM dari DPR. Dia menilai pembahasan DIM memerlukan waktu panjang. Tapi, masa tugas anggota dewan periode 2009-2014 begitu pendek, sehingga perlu diambil langkah staretegis. Amir mengusulkan pembahasan RKUHAP dan RKUHP dilakukan secara simultan, selaras dan berkesinambungan.

Ia berpendapat, pendeknya waktu hingga Oktober 2014 dikurangi jadwal reses anggota dewan perlu diprioritaskan pembahasan RKUHAP dan RKUHP. Pemerintah, menurut Amir memprioritaskan hukum materil dalam RKUHP buku pertama lantaran berisi asas permidanaan, tujuan dan pedoman pemidanaan.

Lebih jauh Amir berpandangan pembahasan RKUHP dilakukan secara pengelompokan. Misalnya terdapat kelompok pasal yang cukup krusial perlu diprioritaskan pembahasannya. Setelah itu, kemudian diboyong ke dalam rapat paripurna untuk kemudian disahkan oleh presiden. “Sehingga RKUHP tidak menjadi warisan DPR periode berikutnya. Kemudian pembahasan pasal-pasal krusial dibahas secara simultan dengan buku ke satu,” ujarnya.

Kekhawatiran Menkumham mirip dengan hasil polling hukumonline akan revisi KUHAP. Sebanyak 72 persen responden polling tersebut menyatakan tak yakin DPR akan merampungkan pembahasan revisi KUHAP. Kemudian 23 persen responden lainnya menyatakan kurang yakin dan hanya lima persen yakin pembahasan revisi KUHAP diselesaikan DPR periode 2009-2014.

Ketua Tim Perumus RKUHAP Andi Hamzah menambahkan ada baiknya RKUHP buku pertama dibahas terlebih dahulu. Namun tidak berarti RKUHAP stagnan pembahasannya. Pembahasan secara pararel dan simultan dapat dilakukan sepanjang ada komitmen dari anggota Komisi III.

Ia mengusulkan, Panja tidak membahas pasal per pasal. Soalnya, RKUHP bersifat universal. “Harusnya yang dibicarakan politik hukum, delik kesusilaan, delik agama dan delik ideologi,” ujarnya.

Anggota Komisi III Ahmad Yani berpandangan terhadap pasal yang sudah dinyatakan tetap, tak perlu dilakukan pembahasan ulang, kecuali terdapat fraksi yang ingin memperdalam. Begitu pula dengan DIM yang bersifat redaksional.

Menurutnya, pembahasan redaksional cukup diserahkan kepada tim ahli bahasa dari pihak pemerintah. Begitu pula dengan RKUHAP, Panja nantinya cukup membahas substansi saja. “Kita hanya membahas substansi saja. Buku 1 wajib kita selesaikan, dan kita hilangkan hak-hak kita ke dapil,” ujarnya.

Eva Kusuma Sundari, anggota Komisi III dari Fraksi PDIP menambahkan DPR dan pemerintah harus fokus membahas yang bersifat prinsipal dalam RKUHAP dan RKUHP. Kemudian mengambil langkah konsiyering. Terpenting, pembahasan dilakuka secara terbuka dan transparan. “Supaya kita tidak membawa beban atas gugatan-gugatan nantinya,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.