Senin, 07 Oktober 2013
Banggar Dorong Besaran DAU ke Daerah 28 Persen
Jika besaran DAU dinaikkan, konsekuensinya pendapatan harus dinaikkan. Jika tidak, defisit anggaran semakin besar.
FAT
Dibaca: 1045 Tanggapan: 0
Banggar Dorong Besaran DAU ke Daerah 28 Persen
Gedung DPR. Foto: SGP

Panitia Kerja (Panja) Transfer Daerah Badan Anggaran (Banggar) DPR mendorong agar besaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan ke daerah dapat mencapai 28 persen atau menjadi Rp367,4 triliun. Hal itu tertuang dalam kesimpulan rapat Panja Transfer Daerah dengan pemerintah di Jakarta, Senin (7/10).

“Perlunya peningkatan porsi DAU dari sekurang-kurangnya 26 persen sampai dengan 28 persen sesuai UU Keuangan Negara,” kata Wakil Ketua Banggar Djoko Udjianto.

Anggota Panja I Wayan Koster mengatakan, angka 28 persen pada DAU yang ditransfer ke daerah bertujuan agar daerah dapat lebih mampu dalam menjalankan fiskalnya. Hal ini dikarenakan terdapat sejumlah daerah yang besaran DAU-nya menentukan kemampuan dari APBD-nya.

Selama ini, kata Koster, pemerintah selalu mematok besaran DAU di angka 26 persen. Padahal dari simulasi yang diberikan pemerintah angka 26 persen tersebut adalah angka minimum. Sedangkan angka maksimum DAU, bisa mencapai 28 persen. Ia menilai, tambahan angka DAU yang diberikan ke daerah ini sangat berarti bagi daerah itu sendiri.

“DAU yang selalu dipakai angka minimum yaitu 26 persen, padahal itu minimum, bisa lebih. Maka untuk menaikkan dana perimbangan, harus ada politik anggaran yang berpihak kepada daerah. Saran saya supaya berani ambil posisi di angka 27 persen sampai 28 persen,” ujar Koster.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Marwanto Harjowiryono mengatakan, saat ini pemerintah mengusulkan DAU di RAPBN 2014 sebesar 26 persen atau Rp341,2 triliun dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) netto yang ditetapkan mencapai Rp1312 triliun. Jika angka DAU sebesar 28 persen dari PDN netto, maka total DAU-nya menjadi Rp367,4 triliun.

Ia tak menolak jika angka DAU bisa lebih besar dari 26 persen. Namun, angka 26 persen tersebut sudah disepakati dalam pembahasan di RAPBN 2014. Menurutnya, penetapan angka 26 persen ini sudah dipertimbangkan dengan matang terkait kondisi perekonomian dan pendapatan negara.

Menurut Marwanto, jika angka DAU lebih besar dari 26 persen, maka perlu ada dana kembali yang bisa menutupi kekurangan di anggaran negara. Dana tersebut bisa diambil dari pendapatan negara yang digenjot. Jika dana yang berfungsi untuk menutupi anggaran negara ini tidak ada, maka defisit bahkan utang negara bisa lebih besar lagi.

“Dalam konteks 2014, angka 26 persen ini menjadi angka yang paling optimal,” kata Marwanto.

Maka itu, Marwanto sepakat upaya peningkatan DAU bisa dilakukan. Namun, peningkatan angka DAU ini harus diawali dalam proses pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dengan dewan dalam menyusun RAPBN. Menurutnya, upaya peningkatan ini bisa dilakukan apabila pembahasannya mengacu kemampuan pendapatan negara.

“Sependapat, ke depan harus dipikirkan upaya tingkatkan ini. Mungkin dimulai dengan proses pembicaraan pendahuluan, bukan saja dana mengalir dana dari pusat ke daerah, tapi juga kemampuan APBN kita,” tutur Marwanto.

Dari simulasi perhitungan DAU pemerintah, jika angka DAU sebesar 26 persen dari total pendapatan negara, maka besarannya mencapai Rp341,2 triliun. Jika angka DAU 26,5 persen maka besarannya Rp347,2 triliun. Jika 27 persen, besarannya mencapai Rp354,3 triliuun, apabila 27,5 persen besarannya Rp360,9 triliun dan angka 28 persen besaran DAU mencapai Rp367,4 triliun.

Menurut Marwanto, dari setiap kenaikan 0,5 persen DAU, maka terdapat dampak fiskal APBN sebesar Rp8,1 triliun. “Dampak fiskal APBN dihitung dengan memperhatikan efek pada kenaikan dana otsus (otonomi khusus) sebesar empat persen dari DAU nasional dan kenaikan belanja pendidikan sebesar 20 persen dari kenaikan DAU dan dana otsus,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.