Selasa, 08 Oktober 2013
Produsen Sepatu Converse dalam PKPU
Negara kurang melindungi pengusaha dari ancaman kebangkrutan.
HRS
Dibaca: 2555 Tanggapan: 0

Raut wajah tegang dan sedih terpancar dari pemilik perusahaan sepatu, PT Bosaeng Jaya. Pasalnya, majelis hakim yang diketuai Aroziduhu Warowu mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dari CV Manunggal Jaya terhadap PT Bosaeng Jaya, Senin (07/10).

Menurut majelis, CV Manunggal Jaya telah dapat membuktikan secara sederhana eksistensi utang piutang dimaksud. Majelis meyakini perusahaan yang berkedudukan di Bantar Gebang, Bekasi ini memang terbukti memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta memiliki kreditor lain.

Eksistensi utang secara sederhana dapat dibuktikan lantaran Bosaeng juga mengakui utang tersebut. Bahkan, dalam jawabannya, produsen sepatu Converse ini meminta majelis untuk memberikan kesempatan merestrukturisasi utang piutangnya dengan merujuk pada Pasal 222 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

“Mengabulkan permohonan PKPU pemohon,” putus Ketua Majelis Hakim Aroziduhu Warowu dalam persidangan.

Pemilik perusahaan, Njauw Njauw Fu mengaku sedih mendengar putusan majelis. Menurut dia, seharusnya pemohon mau mengerti kondisi perusahaan miliknya. Fu berkeinginan untuk membayar utang-utangnya, tapi apa daya kondisi keuangan perusahaan lagi menurun. “Ya kami merasa sedih ya karena PKPU-nya dikabulkan,” tuturnya ketika ditemui wartawan usai persidangan.

Fu juga mengatakan PKPU ini tidak melindungi pengusaha. Jika setiap pengusaha di Indonesia selalu “diancam” dengan PKPU atau pailit, negara juga terancam bangkrut karena pengusaha adalah salah satu tonggak penyumbang devisa negara. “Pengusaha kurang dilindungi. Mendirikan perusahaan itu tidak gampang. Kalau mau tutup pun juga tidak gampang. Karyawan mau dikemanakan,” lanjutnya.

Kendati demikian, dengan menghela nafas berat dan wajah kuyu, Fu menyatakan akan segera menyelesaikan persoalan utang yang menjerat perusahaannya ini. Ia akan berjuang meyakinkan para kreditor untuk menerima rencana perdamaian yang akan dibuatnya. Menunjukkan kesungguhannya, Fu juga akan memakan jasa pengacara demi melancarkan restrukturisasi ini. Untuk diketahui, selama proses persidangan PKPU, Fu memperjuangkan nasib perusahaannya tanpa didampingi pengacara.

Sebaliknya, pengacara CV Manunggal Jaya, Mangantar Napitupulu mengatakan langkah PKPU yang ditempuh adalah langkah terakhir. Mangantar telah mengingatkan berkali-kali Bosaeng untuk membayar utang piutangnya, tetapi Bosaeng selalu mengelak untuk membayar. Sementara itu, Manunggal juga memerlukan uang tersebut untuk perputaran roda bisnisnya pula.

“Kami sudah ingatkan berkali-kali. Bahkan, udah sampai beberapa pengacara yang menagih, tetapi tetap tak dibayar,” ucapnya.

Melihat kondisi perusahaan sepatu tersebut saat ini, meskipun telah diputus PKPU, Mangantar merasa pesimis jika piutang kliennya akan dibayar selama proses PKPU. Kendati demikian, Mangantar ingin melihat konsep rencana perdamaian yang akan diajukan Bosaeng nantinya. Jika rencana tersebut menarik, para kreditor akan menyetujuinya. “Sebenarnya tidak etis untuk mengomentari itu, tetapi kalau melihat pernyataan komisarisnya, saya pesimis akan dibayar,” pungkasnya.

Untuk diketahui, persoalan ini berawal dari utang piutang antara CV Manunggal Jaya terhadap Bosaeng Jaya. Utang piutang tersebut lahir dari pemesanan barang-barang kimia kepada CV Manunggal Jaya berupa Silica CZ185. Pemesanan diajukan beberapa kali sebagaimana dibuktikan lewat Purchase Order (PO), seperti tertanggal 15 Oktober 2012 dan 30 Agustus 2012. Utang tersebut berjumlah AS$6.930.

Tidak hanya berutang kepada CV Manunggal Jaya, Bosaeng juga berutang kepada tiga kreditor lain, yaitu Ademan, PT Myosi Internasional, dan PT Coats Rejo Indonesia. Kepada Ademan, Bosaeng memiliki utang sejumlah Rp149,3 juta. Sejumlah Rp330,11 juta, Bosaeng berutang kepada PT Myosi Internasional. Sedangkan kepada PT Coats Rejo Indonesia, agen sepatu ini berutang sebanyak AS$12.243.

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.