Selasa, 08 Oktober 2013
Rawan Korupsi, Audit Keuangan Klub Sepakbola Penting
PSSI seharusnya membuat regulasi terkait audit keuangan klub.
YOZ
Dibaca: 1430 Tanggapan: 0

Masalah terbesar dunia sepakbola di Indonesia adalah finansial. Buruknya pengelolaan keuangan klub seringkali menjadi alasan bagi pengurus ketika klubnya sulit meraih prestasi. Oleh karena itu, audit keuangan klub dirasa penting dilakukan untuk menumbuhkan rasa percaya dari berbagai pihak, terutama pemain yang juga sebagai karyawan di dalam klub.   

Head of Legal Division Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI), Jannes H. Silitonga, mengatakan audit keuangan klub penting untuk keterbukaan. Menurutnya, di dalam sepakbola terkandung nilai-nilai moral, nilai marwah, nilai kebersamaan, tidak hanya sebatas dunia bisnis.

Oleh karena itu, katanya, jika ada klub yang menyatakan rugi dan ada indikasi dugaan korupsi dari bantuan/sponsor/hibah dari pemerintah itu perlu diaudit. “Kami belum tahu dan belum mendengar usulan dari PSSI maupun klub untuk mempublikasi keuangan. Padahal, ini sebenarnya bisa menumbuhkan kepercayaan,” katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (4/10).

Menurut Jannes, dengan kondisi seperti sekarang, kepecayaan dai bebagai pihak harus didahulukan. Semua pihak harus mencari sebab kerugian yang terjadi terhadap keuangan klub karena bukan tak mungkin ada oknum pengurus yang melakukan praktik korupsi. 

“Jika dunia sepak bola ingin baik dengan kondisi yang saat ini sangat carut marut mengenai finansial, maka kembalikan dulu kepercayaan.  Jika ada oknum di klub yang melakukan koupsi bisa dilaporkan ke pihak berwajib,” ujarnya.

Buruknya pengelolaan finansial klub bisa berdampak negatif terhadap beberapa hal. Selain prestasi yang jeblok, kualitas permainan dari para pemainn pun akan buruk. Pasalnya, para pemain terancam kehilangan hak mereka seperti gaji.

“Mereka ini kan bisa dibilang karyawan yang digaji untuk bermain bagus di klub yang mereka bela,” tutur Jannes.

Dia menambhakan, selama ini banyak klub yang menyatakan rugi tapi tidak mau melakukan transparansi. Tidak adanya transparansi memunculkan dugaan adanya praktik korupsi di klub sepakbola. APPI sudah mengusulkan hal ini ke PSSI agar mewajibkan klub melakukan transparansi dan audit keuangan.

“Seharusnya, PSSI sendiri yang memiliki kesadaran itu, apalagi wadah sepak bola nasional ada di lembaga tersebut,” katanya. 

Harus diakui, persoalan finanansial klub memang rawan digerogoti pengurus. Tak adanya audit terhadap keuangan klub, membuat pengurus dengan mudah ‘menggerogoti’ pemasukan klub, entah itu berasal dari sponsor, berupa bantuan atau hibah dari Pemda. Namun untuk yang terakhir, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, pernah mengingatkan mengenai larangan APBD untuk dialokasikan ke klub-klub profesional.

Menurutnya, Permendagri No. 27 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan APBD 2013, sudah secara tegas menyebut larangan APBD mengalokasikan anggaran untuk cabang olah raga profesional. Jika masih ada pemda yang menabrak aturan itu, kata pria yang akrab dipanggil Donny itu,  nantinya harus berhadapan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).  

Tentu kita kenal Bambang Pamungkas atau biasa dipanggil Bepe. Bekas pemain Nasional yang terakhir kali merumput di Persija Jakarta, ini sedang menunggu kejelasan sisa gajinya dari klub yang berjuluk ‘macan kemayoran’ tersebut. bahkan, pemain yang telah membela Persija selama 13 tahun itu, telah melayangkan tiga kali somasi ke Persija.

Terkatung-katungnya pembayaran gaji Bepe tak lepas dai tidak adanya transparansi di tibuh manejemen Persija. Oleh sebab itu kuasa hukum Bepe, Riza Hufaida mengatakan audit keuangan klub bukan sekadar penting, tapi wajib dilakukan. Dengan adanya audit, ia yakin tak akan ada prasangka buruk terhadap pengurus klub atau manajemen.

“Jumlah dana dari sponsor dan jumlah hasil penjualan tiket, semuanya harus diaudit,” katanya.

Farhan, Direktur Marketing PT Persib Bandung Bermartabat sepakat dengan Jannes dan Agus. Menurutnya, audit keuangan klub adalah hal yang penting. Sayangnya, klub tidak bisa dituntut untuk melakukan hal itu karena belum ada regulasi yang mengatur demikian.

“Tapi selama ini kita tidak bisa menuntut klub untuk melakukan audit kecuali ada regulasinya,” ujar Farhan.

Dia mengatakan, jika klub diberikan dana oleh BUMD, maka sebaiknya BUMD lah yang seharusnya meminta klub untuk melakukan audit keuangan. “Tapi kalau tidak ada perintah dari BUMD, maka itu tidak bisa dilakukan,” tandasnya.

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.